INFORMASI TAMBAHAN



Sehubungan dengan laporan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan yaitu:


1.	Atas informasi yang disampaikan yaitu “Terlampir informasi dan bukti tambahan untuk memperkuat laporan akan adanya tindakan penganiayaan yang menjurus kepada menjauhkan kompetensi dan karakter Pelapor dari upaya untuk tetap mempertahankan berlangsungnya tindakan KKN yang dilakukan baik Sdr. ANDI LEO FITRIANTO dan Sdr. ANDHIKA ISWANTO PUTRA serta pihak lainnya di LEARNING & DEVELOPMENT GROUP terkhusus dan HUMAN CAPITAL pada umumnya; yang tidak mengedepankan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dan mengarah kepada perbuatan melawan hukum.”


o	Apakah yang dimaksud dengan “tindakan penganiayaan yang menjurus kepada menjauhkan kompetensi dan karakter Pelapor dari upaya untuk tetap mempertahankan berlangsungnya tindakan KKN”? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan atas informasi tersebut.

Bahwasanya tindakan penganiayaan dari keduanya (Sdr. ANDI LEO FITRIANTO dan Sdr. ANDHIKA ISWANTO PUTRA) dalam dugaan pelanggaran sebelumnya terkait tindakan intimidasi (kekerasan verbal/penganiayaan non-fisik) patut diduga demi upaya menjauhkan kompetensi dan karakter Pelapor dalam beberapa kesempatan sebelumnya menangani pihak Ketiga dalam hal ini pelatihan untuk cockpit crew dari TNI AU dalam pembuatan syllabus simulator training B737 yang tidak mengikuti tahapan prosedur yang benar dan juga dalam hal pembuatan pelatihan dan pembuatan syllabus CRM training untuk PT Airfast yang mana besaran biaya di markup sedemikian untuk mengakomodasi kepentingan para instruktur honorer, yang ke semuanya pada akhirnya diputuskan tanpa melewati proses pengecekan dari tugas dan tanggung jawab pelapor sebagai Training Expert untuk memastikan tahapan dan pembuatan syllabus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.


o	Bagaimanakah Bapak/Ibu mengetahui adanya tindakan KKN yang dilakukan baik Sdr. ANDI LEO FITRIANTO dan Sdr. ANDHIKA ISWANTO PUTRA serta pihak lainnya di LEARNING & DEVELOPMENT GROUP terkhusus dan HUMAN CAPITAL?

Lewat pelaporan penerbitan baik itu Advance Payment Claim ataupun Payment Voucher yang masih melibatkan perencanaan yang tidak matang dan pengawasan yang baik serta berjenjang, termasuk di dalamnya bahwasanya tidak dibenarkan menggunakan rekening pribadi baik untuk operasional maupun honor ataupun jasa yang diberikan kepada pihak ketiga. Mengetahui hal ini dikarenakan dalam system Microsoft 365 Pelapor masih terhubung dengan sharepoint yang ada di Group JKTVZO; dalam hal ini menjelaskan akan dugaan pelanggaran sebelumnya dimana tanpa tahapan yang benar dan juga SKEP untuk bisa begitu saja memindahkan penempatan Pelapor, sehingga kemungkinan terjadi kekacauan dalam system (yang kemungkinan mengarah kepada glitch/error di ERP Perusahaan) yang mana masih menempatkan Pelapor dalam lingkup kerja di JKTVZ.


o	Siapakah yang dimaksud dengan pihak lainnya di LEARNING & DEVELOPMENT GROUP terkhusus dan HUMAN CAPITAL pada umumnya?

Sdr. Risa Farah Fawziah (License & Certification Mgmt Div Head – JKTVZL)
Sdr. Edwin Fakhrul Arifin (Employee Relation Div Head – JKTIDI)	


o	Apakah yang dimaksud dengan “tidak mengedepankan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dan mengarah kepada perbuatan melawan hukum”? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan atas informasi tersebut.

Penerapan Advance Payment Claim dan Payment Voucher dalam konteks pengelolaan Learning and Development seperti Garuda Indonesia memerlukan tata kelola yang baik (mengedepankan asas-asas transparansi dan akuntabilitas) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, efisiensi operasional, serta audit keuangan.

KONTEKS PENGELOLAAN 
Learning and Development merupakan bagian dari Human Capital Management yang bertujuan meningkatkan kompetensi karyawan. Di sektor airlines seperti Garuda Indonesia, pelatihan ini dapat meliputi pelatihan teknis penerbangan, sertifikasi internasional, pelatihan keselamatan, dan pengembangan soft skill.
Dalam prosesnya, aktivitas sering memerlukan pembayaran di muka untuk keperluan seperti:
- Biaya pelatihan atau workshop (lokal/internasional).
- Biaya perjalanan dinas (akomodasi, transportasi).
- Pembayaran vendor penyedia jasa pelatihan.
- Pembelian materi dan alat bantu pelatihan.
Sistem Advance Payment Claim dan Payment Voucher digunakan untuk memastikan pengelolaan pembayaran tersebut dilakukan secara terstruktur, efisien, dan sesuai regulasi.

KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN
Sebagai BUMN, Garuda Indonesia wajib mematuhi berbagai peraturan hukum yang relevan, termasuk prinsip Good Corporate Governance (GCG). Beberapa aturan yang menjadi landasan dalam penerapan Advance Payment Claim dan Payment Voucher adalah:
Peraturan Internal BUMN
•	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN; mengatur bahwasanya semua transaksi pembayaran harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta adanya pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dana.
•	Pedoman Sistem dan Prosedur Keuangan Perusahaan; dimana biasanya, perusahaan memiliki SOP internal mengenai pengelolaan pembayaran di muka, pencatatan transaksi, serta penggunaan voucher pembayaran.
Peraturan Terkait Keuangan Negara
•	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dimana menjelaskan penggunaan dana BUMN harus sesuai dengan asas efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan hukum, serta semua pembayaran harus didukung oleh dokumen bukti yang sah.
•	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pengawasan BUMN; yang mana menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal terhadap transaksi keuangan.
•	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan PSAK; Advance Payment harus dicatat sebagai aset lancar dalam laporan keuangan hingga dana tersebut dipertanggungjawabkan.

PROSES OPERASIONAL
Untuk memastikan tata kelola yang baik, prosedur operasional harus mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berikut adalah tahapan proses:
Advance Payment Claim
•	Pengajuan Permohonan Pembayaran di Muka: Bagian L&D mengajukan permohonan pembayaran di muka untuk kegiatan tertentu. Dokumen pendukung meliputi: proposal kegiatan, RAB (Rencana Anggaran Biaya), undangan pelatihan, dan kontrak dengan vendor.
•	Pemeriksaan dan Persetujuan: Tim keuangan memverifikasi dokumen dan memastikan anggaran tersedia. Setelah disetujui, dokumen diajukan ke manajemen untuk persetujuan akhir.
•	Proses Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer ke vendor atau karyawan terkait. Advance payment dicatat sebagai advance account dalam laporan keuangan.
•	Pertanggungjawaban: Setelah kegiatan selesai, bagian L&D menyerahkan laporan kegiatan, kuitansi asli, dan dokumen pendukung lainnya. Jika ada kelebihan dana, harus dikembalikan ke kas perusahaan.
Payment Voucher
•	Pembuatan Voucher Pembayaran: Tim keuangan membuat payment voucher untuk mencatat pengeluaran yang telah disetujui. Voucher mencantumkan: nomor voucher, tanggal, deskripsi transaksi, jumlah pembayaran, dan referensi dokumen pendukung.
•	Approval dan Verifikasi: Voucher harus diverifikasi oleh bagian keuangan dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Dokumen pendukung seperti faktur, kontrak, dan surat perjanjian juga diperiksa.
•	Pencatatan Akuntansi: Setelah pembayaran dilakukan, voucher dicatat dalam sistem ERP (Enterprise Resource Planning) atau sistem akuntansi perusahaan sebagai pengeluaran operasional.

PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT KEUANGAN
Pengelolaan Advance Payment Claim dan Payment Voucher memerlukan pengendalian internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Berikut adalah aspek pengendalian dan audit yang relevan:
Pengendalian Internal
•	Segregation of Duties: Pemisahan tugas antara pihak yang mengajukan, menyetujui, dan mencatat transaksi.
•	Dokumentasi yang Lengkap: Semua transaksi harus didukung oleh dokumen asli, termasuk kuitansi, faktur, kontrak, dan laporan kegiatan.
•	Prosedur Rekonsiliasi: Rekonsiliasi antara advance account dan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada saldo yang tersisa terlalu lama.
•	Batasan Otorisasi: Ada batasan nominal pembayaran yang dapat disetujui oleh setiap level manajemen.
Audit Keuangan
•	Audit Internal: Tim audit internal memastikan bahwa semua transaksi advance payment dan voucher telah sesuai SOP. Fokus pada keabsahan dokumen, efisiensi penggunaan dana, dan ketepatan pencatatan.
•	Audit Eksternal: Auditor eksternal memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana.
•	Temuan dan Tindak Lanjut: Jika ditemukan penyimpangan, auditor memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk penguatan SOP dan peningkatan pengawasan.

MANFAAT DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Penerapan Advance Payment Claim dan Payment Voucher yang baik mendukung Good Corporate Governance dengan cara:
Transparansi: Semua pembayaran terdokumentasi dengan baik.
Akuntabilitas: Setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.
Efisiensi: Memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan.
Pengendalian Risiko: Mengurangi risiko penyalahgunaan dana melalui pengawasan ketat.
Kepatuhan Hukum: Memastikan praktik pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi.

Penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk untuk keperluan Advance Payment Claim dan Payment Voucher, pada dasarnya tidak dibenarkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan mengarah kepada dugaan perbuatan melawan hukum, terutama untuk entitas seperti Garuda Indonesia.

ASPEK HUKUM
Penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan BUMN, melanggar aturan yang berlaku dan memiliki konsekuensi hukum. 
Peraturan BUMN
•	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011: Semua transaksi keuangan harus dilakukan melalui rekening resmi perusahaan dan teridentifikasi dengan jelas. Penggunaan rekening pribadi menciptakan risiko transparansi dan akuntabilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
•	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005: Dana BUMN harus dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan rekening pribadi berpotensi melanggar asas tersebut.
UU Keuangan Negara
•	UU No. 17 Tahun 2003: Mengatur bahwa keuangan BUMN termasuk bagian dari keuangan negara (Pasal 2). Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk melalui sistem perbankan yang sah dengan rekening perusahaan.
•	UU No. 20 Tahun 2001: Penggunaan rekening pribadi untuk dana perusahaan dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang atau penggelapan, terutama jika dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan dengan baik.

ASPEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Good Corporate Governance menekankan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penggunaan rekening pribadi bertentangan dengan beberapa prinsip ini.
•	Transparansi: Transaksi yang dilakukan melalui rekening pribadi sulit untuk dilacak oleh auditor perusahaan. Hal ini dapat menciptakan celah untuk penyalahgunaan dana. Semua transaksi harus dilakukan melalui rekening resmi perusahaan yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit.
•	Akuntabilitas: Penggunaan rekening pribadi menciptakan kesulitan dalam mengidentifikasi tanggung jawab pihak yang mengelola dana. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas jika terjadi penyimpangan. Hanya rekening resmi perusahaan yang harus digunakan dalam setiap transaksi, dengan tanggung jawab yang jelas di setiap tahap.
•	Risiko Konflik Kepentingan: Penggunaan rekening pribadi dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Bahkan jika tidak ada niat buruk, hal ini tetap menimbulkan ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan. Hindari penggunaan rekening pribadi sepenuhnya untuk mencegah potensi konflik kepentingan.

ASPEK OPERASIONAL
Dari sisi operasional, penggunaan rekening pribadi dapat menimbulkan berbagai masalah, di antaranya:
•	Kesalahan dalam Rekonsiliasi Keuangan: Ketika dana perusahaan tercampur dengan dana pribadi, rekonsiliasi transaksi menjadi sulit dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan.
•	Kesulitan Pertanggungjawaban: Setiap transaksi keuangan perusahaan harus didukung oleh dokumen resmi. Jika dana mengalir melalui rekening pribadi, akan sulit untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar untuk keperluan perusahaan.
•	Risiko Operasional: Penggunaan rekening pribadi meningkatkan risiko operasional, seperti:
-	Dana tidak kembali: Jika dana tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, perusahaan berisiko kehilangan uang tersebut.
-	Kesalahan transfer: Dana yang dikirim ke rekening pribadi lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan rekening perusahaan yang terintegrasi dengan sistem ERP (Enterprise Resource Planning).

ASPEK AUDIT KEUANGAN
Dari perspektif audit keuangan, penggunaan rekening pribadi menimbulkan risiko signifikan, baik dalam audit internal maupun eksternal. Berikut beberapa risikonya:
•	Pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Berdasarkan SAK, semua transaksi keuangan perusahaan harus dicatat secara jelas dan dapat diverifikasi. Penggunaan rekening pribadi membuat transaksi tidak transparan dan sulit diverifikasi.
•	Risiko Temuan Audit: Auditor internal akan mengidentifikasi penggunaan rekening pribadi sebagai pelanggaran serius terhadap SOP perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan rekomendasi tindakan korektif, termasuk penguatan kontrol internal. Auditor eksternal dapat memberikan opini negatif jika menemukan bahwa dana perusahaan dikelola melalui rekening pribadi. Opini "qualified" atau bahkan "adverse" dapat merusak reputasi perusahaan.
•	Risiko Fraud: Penggunaan rekening pribadi meningkatkan risiko fraud, seperti penggelapan dana atau pencatatan fiktif. Hal ini berpotensi menciptakan kerugian finansial yang signifikan.

KONSEKUENSI DAN RISIKO PENGGUNAAN REKENING PRIBADI
Penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana perusahaan dapat menimbulkan berbagai risiko.
•	Risiko Hukum: Jika dana yang digunakan melalui rekening pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, pengguna rekening dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi atau penggelapan.
•	Risiko Reputasi: Penggunaan rekening pribadi dapat menciptakan citra buruk bagi perusahaan, terutama jika terjadi kebocoran informasi ke publik atau media.
•	Risiko Keuangan: Dana yang tidak terkelola dengan baik melalui rekening pribadi dapat menyebabkan kerugian langsung bagi perusahaan.


o	Bagaimanakah keterkaitan antara “tindakan KKN yang dilakukan baik Sdr. ANDI LEO FITRIANTO dan Sdr. ANDHIKA ISWANTO PUTRA serta pihak lainnya di LEARNING & DEVELOPMENT GROUP terkhusus dan HUMAN CAPITAL pada umumnya” dengan kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 yang Bapak/Ibu sampaikan pada laporan sebelumnya? 

Bahwasanya tindakan intimidasi dari keduanya terkait tindakan intimidasi (kekerasan verbal/penganiayaan non-fisik) patut diduga demi upaya menjauhkan perencanaan yang matang akan kegiatan pelatihan khususnya di Operations Training, sehingga dapat tercipta perencanaan yang baik dan jauh dari tindakan KKN termasuk di dalamnya penggunaan rekening pribadi seperti yang dijelaskan dalam paparan di atas yang mengarah kepada fraud (kecurangan) dalam hal budgeting ataupun cost structure dalam pembuatan syllabus ataupun proses perpanjangan sertifikasi lewat TNA (Training Need Analysis) yang mendalam dan menyeluruh dalam konteks pelatihan bagi awak pesawat maupun ground crew (termasuk di dalamnya FOO) baik kebutuhan internal maupun pihak ketiga.


2.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 21:44:26.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Penggunaan Rekening Pribadi an. ANDI LEO FITRIANTO dalam kegiatan transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan di konteks pengajuan Voucher Advance Payment Claim JKTVZO periode Desember 2024


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.


3.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 21:47:45.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Penerbitan Payment Voucher yang tidak mengikuti ketentuan baik prosedur maupun penggunaan mengikuti aturan Perusahaan an. ANDHIKA ISWANTO PUTRA, dugaan pelanggaran etika kerja dan/atau gratifikasi.


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.


4.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 21:49:16.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Discrepancy dan besaran dari pembayaran honor pengawas dan honor competency check dari pihak ketiga dalam hal ini DKUPPU yang tidak melewati proses TNA (Training Need Analysis) terkait cost structure dan metode pembayaran (reimbursment) kepada administrator dan proses sertifikasi trainee, terlebih lagi menggunakan rekening pribadi untuk mewakili beberapa kandidat yang mengatasnamakan Garuda Indonesia Training Centre sehingga mengarah kepada adanya penyalahgunaan wewenang an. ANDHIKA ISWANTO PUTRA dalam hal ini yang mengarah kepada dugaan praktik KKN.


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.


5.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 21:58:52.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Penerbitan Payment Voucher dengan “approved by” yang tidak sesuai ketentuan juga permintaan pemberian kuasa pemotongan gaji lewat pejabat yang diwakilkan, sama sekali tidak menunjukkan semangat yang mengedepankan asas-asas transparansi dan akuntabilitas yang mengarah kepada praktik KKN an. RISA FARAH FAWZIAH.


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.


6.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 22:00:30.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Penggunaan Rekening Pribadi an. RISA FARAH FAWZIAH dalam kegiatan transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan di konteks Advance Payment Claim dan Payment Voucher JKTVZL periode Desember (II) 2024


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.


7.	Atas bukti dokumen yang disampaikan yaitu lampiran dengan nama file “Praktik KKN.” Yang dikirimkan pada pukul 22:18:35.


o	Apakah informasi pelanggaran yang Bapak/Ibu ingin sampaikan kepada kami terkait dengan bukti tersebut?

Penggunaan Rekening Pribadi an. ANDHIKA ISWANTO PUTRA dalam kegiatan transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan di konteks Advance Payment Claim dan Payment Voucher JKTVZ Program Training Crew Pilot TNI AU Kontrak 2 Periode 2024 – Voucher kedua.


o	Dari manakah Bapak/Ibu mendapatkan bukti tersebut?

Sharepoint Group JKTVZ dalam system Microsoft 365 dimana Pelapor masih dalam bagian system tersebut.



Atas file-file yang dilampirkan:


•	Mohon untuk mengirimkan kembali bukti dokumen Lampiran 1 dengan nama file "Praktik KKN" yang dikirimkan pada pukul 21:42:11 dikarenakan kami tidak dapat membuka file tersebut.

APC.00005420 (PV.00031258), VZO1, Andi Leo Fitrianto (531914), IDR 374.075.722, PUM Biaya Prog Training Crew Pilot TNI AU Kontrak 2 Periode 2024 ( Voucher 1).pdf
Penggunaan Rekening Pribadi an. ANDHIKA ISWANTO PUTRA dan an. ANDI LEO FITRIANTO dalam kegiatan transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan di konteks Advance Payment Claim dan Payment Voucher JKTVZ Program Training Crew Pilot TNI AU Kontrak 2 Periode 2024 – Voucher Pertama. (Lampiran 1)


•	Apakah lampiran-lampiran dengan nama file "Bahwasanya bisa dilakukan pemotongan sepihak tanpa adanya surat kuasa dari yang bersangkutan." yang dikirimkan pada pukul 20:14:01, 20:15:34, 21:37:01, 21:38:23 merupakan lampiran yang sama dengan yang dikirimkan pada pukul 21:40:32? Hal ini disebabkan karena kami tidak dapat membuka seluruh lampiran tersebut, kecuali lampiran yang dikirimkan pada pukul 21.40.32.

PV.00031342, VZO1, Andi Leo Fitrianto (531914), IDR 31.002.500, Reimbust Program Sertifikasi Sim A330 dan B737 NG1 Periode Des 2024.pdf
Penggunaan Rekening Pribadi an. ANDHIKA ISWANTO PUTRA dalam kegiatan transaksi yang mengatasnamakan Perusahaan di konteks Payment Voucher JKTVZO Reimbursment Program Sertifikasi Simulator A330 dan B737 NG1 Periode Desember 2024, serta adanya pemberian honor pihak ketiga yang tidak mengikuti kaidah dan ketentuan Perusahaan yang mengarah kepada tindakan koruptif dan gratifikasi. (Lampiran 2)
