Kami mencermati bahwa rangkaian pertemuan strategis Bapak Dony Oskaria dengan Direksi PLN dan BPK yang kami pantau melalui via status Instagram memiliki hubungan yang kuat terhadap laporan kami. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah kami sampaikan sebelumnya, penggunaan entitas pihak ketiga pada fungsi inti operasional di PLN ULTG Singkawang telah menciptakan inkonsistensi status hukum yang harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa PLN tidak lagi memiliki dasar argumen maupun alasan birokratis untuk menunda pemenuhan kewajiban hukum terhadap kami. Usulan penetapan Operator Gardu Induk 150KV yang saat ini yang berada di lingkup wilayah PLN ULTG Singkawang sebagai Pilot Project insourcing adalah jalan keluar paling rasional bagi manajemen PLN untuk menyelaraskan kepatuhan regulasi dengan stabilitas operasional di lapangan. Momentum ini harus menjadi bukti bahwa PLN tunduk pada prinsip transparansi dan supremasi hukum tanpa penundaan lebih lanjut. Kami harap bulan ini menjadi momentum tindak lanjut nyata dari PLN untuk minimal memberikan Sosialisasi terkait dengan pemenuhan kewajiban hukum terhadap kami dan tidak ada asalan klasik terkait penundaan serta kesulitan dalam pemenuhan hak insourcing terhadap kami, mengingat kami sudah memberikan rekomendasi usulan pilot project untuk unit kami dulu, PLN ULTG Singkawang (Unit Kecil). Salam Hangat Pelapor (Nomor Laporan : 35260227012)