Peralihan status ketenagakerjaan menjadi organik PT PLN (Persero) merupakan langkah strategis yang tidak akan mendistorsi stabilitas finansial korporasi apabila diimplementasikan melalui restrukturisasi biaya pada penyusunan Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang baru. Fenomena dugaan inefisiensi anggaran saat ini secara fundamental berakar pada akumulasi margin ganda (double margin) yang terserap oleh entitas perantara, yakni PT PLN Nusa Daya dan PT Paguntaka Cahaya Nusantara (PT PCN), untuk posisi Operator Gardu Induk yang merupakan fungsi inti (core business). Melalui eliminasi biaya intermediasi tersebut, perusahaan dapat mengalokasikan ruang fiskal secara langsung untuk menjamin kepastian status pekerja tetap sesuai dengan mandat UUD 1945 dan prinsip Konstitusi.
Dalam konteks tata kelola aset, perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap mis-implementasi skema Asset Management Contract (AMC); di mana fungsi operasional otoritatif seperti manuver sistem dan kontrol beban wajib berada di bawah kendali langsung PT PLN (Persero) sebagai pemilik aset vital. Implementasi skema AMC Operasional & Maintenance oleh anak usaha dan mitra kerja hanya cocok dan layak diaplikasikan pada pekerjaan yang bersifat non-strategis dan pendukung ketenagalistrikan, seperti pemeliharaan fisik instalasi, perawatan infrastruktur sipil, dan manajemen logistik yang tidak berdampak langsung pada keandalan operasional sistem secara real time.