Apabila hasil investigasi Tim WBS Danantara sesuai dengan dugaan laporan kami serta membuktikan adanya inefisiensi yang tidak rasional, maka kondisi tersebut secara ekonomi dapat dikategorikan sebagai economic inefficiency yang berpotensi menimbulkan deadweight loss serta distorsi dalam alokasi sumber daya. Oleh karena itu, kami secara tegas meminta Danantara Indonesia untuk objektif dalam mengambil tindakan korektif berupa pemangkasan terhadap komponen biaya yang tidak efisien pada periode penggajian 1 April 2026. Jika Indikasi inefisiensi tersebut diduga kuat bersumber dari ketidakwajaran dalam struktur nilai kontrak laporan silang antara PLN, PLN Nusa Daya, dan Paguntaka Cahaya Nusantara. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi rent-seeking behavior serta lemahnya penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kontraktual. Dalam perspektif hukum dan tata kelola, hal ini berpotensi menyimpang dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta good corporate governance. Dengan demikian, praktik inefisiensi tersebut harus segera dihentikan dan dieliminasi, mengingat dampaknya yang nyata terhadap penurunan kesejahteraan pekerja serta potensi kerugian negara yang lebih luas. Permintaan ini bukan tanpa dasar, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab kolektif demi kepentingan bersama. Lebih lanjut, penghapusan margin yang tidak rasional pada periode pembayaran penghasilan tanggal 1 April mendatang bukan hanya menjadi langkah korektif jangka pendek, tetapi juga merupakan kebijakan strategis dalam mengembalikan efisiensi sistem, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat integritas tata kelola perusahaan. Tindakan tegas ini akan menjadi indikator kinerja sekaligus prestasi institusional bagi Danantara Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembenahan sistem. Selain itu, langkah ini juga memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan serta berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam mendukung stabilitas kepemimpinan nasional di bawah Presiden kita tercinta Bapak Prabowo Subianto.