Berdasarkan
ketentuan eksternal dan internal Perusahaan diketahui: 

<ul><li>Penelantaran
     Anak:</li></ul><blockquote><ul><li>

<span><a target="" rel="">UU
No. 35 Tahun 2014 </a>tentang Perlindungan Anak;</span>&nbsp;</li></ul><ol><li>Pasal
76B: Setiap orang dilarang menelantarkan anak</li><li>Pasal
77: Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga
Rp100 juta</li></ol><ul><li>UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1): Orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.</li></ul></blockquote><ul><li>Pernikahan
     Kedua yang Tidak Sah:</li></ul><blockquote><ul><li>

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:&nbsp;</li></ul></blockquote><ol><ol><ol><li>Pasal
3 ayat (1): "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami.</li><li>Pasal
4 ayat (1) : “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

</li></ol></ol></ol><ul><li>Penyalahgunaan
     Dana Rumah Bersama</li></ul><blockquote><ul><li>

Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”&nbsp;</li><li>Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 KUHP (Penipuan): "Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya... dapat
dihukum karena penipuan."&nbsp;</li><li>Pasal 378 KUHP (Penipuan): "Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya...
dapat dihukum karena penipuan."

</li></ul></blockquote><ul><li>Pedoman
     Etika dan Perilaku (Code of Conduct) pada:</li></ul><blockquote><ul><li>

Bab V
Poin A. Kepatuhan Terhadap Hukum:&nbsp;</li></ul></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote>Perseroan menyadari bahwa kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi
Perseroan untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar
sehingga Insan Perseroan berkomitmen untuk mematuhi segala produk hukum dan
Peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perseroan, dengan cara:

<span><span><br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span>Mematuhi
hukum dan peraturan yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;</span>
<br>
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Menghindari
setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum
dan kesusilaan;

</blockquote></blockquote></blockquote><ul><li>Peraturan
     Perusahaan pada:</li></ul><blockquote><blockquote><blockquote>

Pasal
23 ayat 1 mengatur “Karyawan wajib mematuhi segala ketentuan peraturan
perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku secara khusus di Perusahaan,
termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, PP, Core Values, Standard Operating Procedure (SOP), Code of
Conduct/Pedoman Etika dan Perilaku, segala bentuk Peraturan Direksi, Keputusan
Direksi, Surat Edaran, Instruksi Kerja (Working Instruction) dan ketentuan
lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau Unit Kerja”&nbsp;<br></blockquote></blockquote></blockquote>Apabila merujuk
kepada informasi yang disampaikan, laporan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti
via WBS berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelapor.<div><br></div>