<div>

Berdasarkan ketentuan internal diketahui:</div><div><ul><li>Peraturan
Perusahaan pada pasal 23 ayat 4 dan 5 mengatur bahwa karyawan wajib
melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan mengupayakan kinerja
yang optimal dan karyawan wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan
visi,misi, nilai-nilai budaya kerja Perusahaan maupun kode etik Perusahaan</li><li>Pedoman
Etika &amp; Perilaku bab IV Perilaku Jajaran Manajemen dan Karyawan pada poin A
butir 4a dan 4c mengatur sesama insan Perseroan untuk menghindarkan dari ucapan
dan perbuatan yang tidak menyenangkan seperti melakukan ancaman kekerasan dan
menghindari tindakan yang melecehkan, menghina, mengejek, memfitnah serta
merendahkan sesama karyawan.</li><li>Peraturan
Perusahaan paa pasal 62 ayat 1 mengatur bahwa setiap karyawan yang tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Kode Etik, Peraturan Pelaksanaan dan/atau
segala bentuk keputusan akan dikenakan sanksi antara lain Surat Teguran, Surat
Peringatan 1,2,3 dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).&nbsp;</li></ul>Laporan direkomendasikan tidak ditindaklanjuti via WBS
dikarenakan:</div><div><ul><li>Informasi
yang disampaikan pelapor tidak memenuhi seluruh prinsip 4W1H yaitu:</li><ul><li>Tidak spesifik menyebutkan nama pihak yang
dilaporkan.&nbsp;</li><li>Tidak adanya informasi waktu kejadian.&nbsp;</li><li>Tidak adanya bukti.&nbsp;</li><li>Tidak adanya tanggapan atas permintaan
informasi tambahan,

<span>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></li></ul><li>Dugaan
pelanggaran yang dilaporkan terkait hubungan kerja antar vendor MRT Jakarta.&nbsp;</li></ul>Namun demikian, MRT Jakarta dapat mempertimbangkan
untuk meneruskan informasi dari pelapor ke unit terkait yang menangani hubungan
MRT Jakarta dengan vendor, untuk meminta pihak vendor memastikan personil
vendor bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku


</div>