Berdasarkan
ketentuan internal diketahui: 

<ul><li>Pedoman
     Etika dan Perilaku (Code of Conduct) MRT Jakarta Bab III Etika Usaha Poin D
     mengatur “Etika Perseroan Dengan Penyedia Barang dan Jasa”. Perseroan
     berkomitmen untuk diantaranya:</li><ul><li>Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan
      yang berlaku;</li><li>Memastikan
seluruh Insan Perseroan menjalankan dan mematuhi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan baik yang dikembangkan oleh Perseroan ataupun Sistem Manajemen Anti
Penyuapan yang diterapkan olh penyedia Barang dan Jasa sebagaiman disepakati
oleh para pihak melalui suatu dokumen tertulis untuk menjamin proses bisnis
bebas dari penyuapan dan menghindarikan adanya konflik kepentingan.

</li></ul></ul><ul><li>Peraturan
     Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 1 mengatur “Karyawan wajib mematuhi segala ketentuan
      peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku secara khusus
      di Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur
      dalam Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Standard Operating Procedure
      (SOP), Code of Conduct/Pedoman Etika dan Perilaku, segala bentuk
      Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Surat Edaran, Instruksi Kerja
      (Working Instruction) dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh
      Perusahaan dan/atau Unit Kerja”</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur “Setiap karyawan yang tidak melaksanakan
      kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian
      Kerja, PP, Core Values, Kode Etik, Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala
      bentuk keputusan akan dikenakan sanksi antara lain Surat Teguran, Surat
      Peringatan 1,2,3 dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”</li></ul></ul>

Laporan
direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti via WBS namun dapat diteruskan
pada unit kerja terkait.

<br>