Laporan
memuat saran agar TPPI dapat memperhatikan kembali terkait kesetaraan antara
pekerja outsourcing PO dan Jasa Ahli bukan
JPPK dengan pekerja outsourcing JPPK.

<br><br>Pelapor menginformasikan:

<ul>
 <li>Terkait gaji:</li><ul><li>Terdapat spekulasi yang perlu dilakukan
investigasi dimana:</li><ul><li>Basic salary dan uang makan untuk pekerja outsourcing PO dan Jasa
      Ahli bukan JPPK sangat tinggi dibandingkan dengan pekerja outsourcing
      JPPK.</li><li>Pekerja outsourcing PO dan Jasa Ahli bukan JPPK masuk klasifikasi
      tenaga kerja ahli, padahal:</li><ul><li>Beberapa pekerja outsourcing PO dan Jasa Ahli bukan
JPPK merupakan <i>fresh graduate</i>, dimana apabila masuk klasifikasi tenaga ahli seharusnya mereka
memiliki:</li><ul><li>Pengalaman di bidangnya minimal 1 atau 2 tahun serta
memiliki sertifikat tertentu atau khusus.&nbsp;</li><li>Pengalaman bekerja di perusahaan. Latar
belakang Perusahaan harus diperhatikan.&nbsp;</li></ul><li>Apabila acuan yang digunakan adalah sertifikat namun
tanpa pengalaman, hal tersebut juga tidak tepat karena banya Lembaga yang
membuka sertifikasi.&nbsp;</li><li>Apabila acuan yang digunakan adalah poin-poin
diatas maka pekerja outsourcing dengan pengalaman kerja lebih dari 5 atau 10 tahun
akan sangat ahli dibidangnya, sehingga mereka seharusnya yang diberi jenjang
karir untuk menjadi tenaga kerja ahli.<br></li></ul></ul></ul></ul><ul>
 <li>Terkait <i>m</i><i>edical </i><i>c</i><i>laim</i></li><ul><li>Adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima
dimana pekerja outsourcing PO dan Jasa Ahli memiliki hak untuk melakukan <i>medical
claim</i> atau <i>medical reimbursement</i> biaya pengobatan seperti karyawan
organik, sementara anak buah pelapor sampai saat ini masih menggunakan BPJS. (Pengelola
WBS menduga yang dimaksud anak buah oleh pelapor adalah pekerja outsourcing JPPK)</li></ul></ul><ul>
 <li>Terkait tunjangan perumahan</li><ul><li>Tunjangan yang didapat sama seperti karyawan organic,
padahal proses rekrutmennya biasa saja.</li><li>Pekerja outsourcing dengan status PO dan Jasa Ahli
mendapatkan tunjangan perumahan, sementara untuk pekerja outsourcing JPPK tidak
mendapatkan tunjangan tersebut, padahal sama-sama karyawan outsourcing.&nbsp;</li><li>Apabila acuan bisa diubah, pelapor meminta Perusahaan
dapat memperlakukan hal sama kepada karyawan outsourcing yang sudah bekerja
lama di Perusahaan.</li></ul></ul><ul>
 <li>Apabila mencari
     tenaga ahli sulit, pekerja <i>fresh graduate</i> disetarakan dengan JPPK yang
     sudah ada, bukan menjadikan status mereka menjadi jasa ahli dengan
     kemampuan kurang lebih sama dengan pekerja outsourcing yang ada.</li>
</ul>