<div>Laporan memuat dugaan pelanggaran yang melibatkan karyawan Bank Mandiri.

&nbsp;

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan
ada 2 hal yang dilaporkan yaitu terkait fraud kepala cabang dan pencucian uang</div>

<ul><li>Fraud kepala
     cabang:</li><ul><li>Kasus fraud
      sudah terungkap dan para pelaku sudah dikenakan sanksi di bulan Desember
      2020. Atas kasus ini, banyak pegawai yang terkena sanksi termasuk Pelapor
      meskipun Pelapor tidak mengetahui kronologis kejadiannya.</li><li>Atas kasus
      tersebut:</li><ul><li>Kejadian
       fraud tersebut sudah terjadi lama, sebelum Pelapor ada di kantor
       tersebut.</li><li>Tim ABC
       pernah melakukan pemeriksaan rutin di tahun 2019 namun tidak menemukan
       fraud tersebut padahal fraud tersebut sudah terjadi sebelum tim ABC
       datang. Atas hal ini, Perlapor berpendapat bahwa tim ABC saja tidak bisa
       menemukan fraud tersebut apalagi Pelapor</li><li>BBC cabang
       baru melaporkan ketika terjadi pergantian kepala cabang. BOM, CSO,
       Teller, dan BBC yang mengetahui kronologis fraud kompak melakukan
       pembiaran.</li><li>Pelapor
       terkena sanksi, PT 1, PL 4 dan bonus yang diterima setengan kali gaji.
       Pelapor baru mengetahui mendapatkan sanksi setelah meminta bantuan Kepala
       Cabang yang baru. Atas hal ini, Pelapor mempertanyakan apakah surat
       sanksi memang tidak disampaikan secara langsung kepada Pelapor. &nbsp;</li></ul><li>Pelapor
      melampirkan Berita Acara Permintaan Keterangan da</li></ul></ul><ul><li>

Pencucian
uang&nbsp;</li><ul><li>Pelapor
berinisiatif untuk melaporkan dugaan pencucian uang dengan harapan pelapor
tidak diberikan sanksi lagi jika dikemudian hari kasus tersebut terungkap ke public.
Pelapor tidak ingin menerima sanksi lagi seperti kejadian fraud kepala cabang.</li><li>Terkait
dengan pencucian uang:</li><ul><li>Pelapor memperoleh informasi dari CSR dan
Penyelia Unit yang menyatakan ada kasus lagi di kantor cabang Pelapor yang
belum terungkap.</li><li>Kedua pihak tersebut menceritakan
bahwa salah satu pejabat pemerintah daerah atau petinggi Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) melakukan pencucian uang yang dibantu oleh pegawai Bank Mandiri.
Pihak CSR tidak mau menyebutkan nama pegawai Bank Mandiri yang dimaksud.</li><li>Pencucian uang yang dilakukan dengan
cara membuatkan tabungan dan ATM kepada keluarga dekat dari petinggi KPUD&nbsp; dan ATMnya dipegang oleh petinggi KPUD
tersebut. Diduga pembuatan tabungan tersebut untuk menyamarkan uang hasil
gratifikasi atau fraud lainnya.</li></ul><li>Pelapor
menyampaikan nama dan nomor telepon dari pihak CSR dan Penyelia Unit. Selain
itu, Pelapor juga menyampaikan trik-trik pertanyaan yang bisa diajukan kepada
kedua pihak tersebut untuk mengungkap kasus pencucian uang.<span> <br></span></li><li>Pelapor
meminta tim kantor pusat yang langsung menyelidiki kasus ini, karena apabila
diserahkan ke kanwil pasti kasus menguap dan ada risiko terbongkar ke publik.&nbsp;</li></ul></ul><div><span>Atas laporan, kami
meminta informasi &nbsp;tambahan dan bukti, dimana Pelapor
menginformasikan:</span><br></div><div><ul><li>Pelapor hanya mau dihubungi via email dikarenakan
pelapor sedang berada di kampung halaman dan HP Pelapor sudah dimatikan karena
takut diteror oleh petinggi KPUD dan pegawai Bank Mandiri yang bekerjasama
dengan petinggi KPUD tersebut</li><li>Jika Bank Mandiri mau melakukan penyelidikan
dapat menghubungi 2 pihak yang telah diinformasikan yaitu CSR dan Penyelia Unit</li><li>Pelapor tidak memiliki bukti dan meminta Bank
Mandiri untuk meminta kepada 2 pihak yang telah diinformasikan</li><li>Kedua pihak yang diinformasikan Pelapor yaitu
CSR dan Penyelia Unit tidak mengetahui bahwa nama mereka dimasukkan di dalam
laporan Pelapor</li><li>Pejabat KPUD yang dilaporkan sedang diperiksa
kode etik.</li></ul></div>