Saya secara pribadi sangat kecewa terhadap sistem alih daya pada core business ini, khususnya yang dilakukan oleh PCN dan induknya. Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Akhir 2021, saya mendaftar sebagai operator gardu induk di PLN Singkawang melalui rekrutmen PCN. Saat itu, saya belum mengetahui apa-apa soal sistem alih daya. Karena mendaftar sebagai operator gardu induk, saya belajar secara otodidak tentang pengoperasian gardu induk melalui Google dan YouTube. Latar belakang saya adalah bidang listrik, dengan pengalaman sebagai teknisi distribusi pembangunan SUTM 20 kV. Namun, saya sangat terkejut saat mengikuti tes seleksi yang diberikan PCN. Materi yang diuji sama sekali tidak relevan dengan posisi operator gardu induk, tetapi soal pemeliharaan pembangkitan PLTD. Saya heran, apa hubungannya operator gardu induk dengan pemeliharaan pembangkitan? Hal ini menunjukkan ketidakmampuan PCN dalam memahami kebutuhan operasional gardu induk. Untungnya, karena latar belakang listrik, saya masih bisa menjawab sebagian besar soal. Dari lebih 100 pelamar, hanya 8 orang yang diterima. Setelah dinyatakan lulus, kami dites ulang langsung oleh PLN untuk kemampuan pengoperasian gardu induk, karena PCN tidak membekali kami dengan pelatihan yang memadai. Kami kemudian mengikuti training selama 2 minggu langsung di GI Singkawang dan GI PLTU3 Bengkayang. Dalam waktu satu minggu, kami sudah menguasai jobdesk masing-masing, menunjukkan bahwa PCN dan induknya tidak kompeten dalam operasional gardu induk, mereka hanya berperan sebagai “tukang teken kontrak” ke PLN. Setelah training, kami mulai menanyakan kontrak kerja kepada manajemen PCN. Mereka menjawab “sabar, sedang on progress,” dan kemudian memberikan kontrak sepihak tanpa tanda tangan dari perusahaan. Selama 1 tahun PKWT pertama, kontrak tidak memiliki legalitas. Ketika menanyakan kontrak perpanjangan, perusahaan menolak karena sebelumnya kami menanyakan kompensasi PKWT. Selama lebih dari 2 tahun, kontrak dan kompensasi pkwt tidak diberikan. Setelah tekanan dari serikat pekerja operator GI dan ground patrol, PCN memberikan addendum kontrak, tetap sepihak tanpa tanda tangan perusahaan, sementara kompensasi PKWT masih belum dibayarkan. Baru pada Februari 2026, setelah peringatan keras, kontrak legal diberikan, namun tetap PKWT (tenaga proyek). Skema Pembayaran Kompensasi yang Tidak Masuk Akal Kompensasi PKWT untuk 4 tahun diberikan dengan skema yang absurd DPLK kami sekitar Rp 8 juta, ditambah sekitar Rp 4 juta untuk menutup rekening DPLK, sehingga total yang diterima Rp 11,8 juta bersih. Kompensasi diterima, tetapi DPLK hilang. Selain itu, masih banyak pelanggaran lain di PCN keterlambatan pembayaran lembur 1–3 bulan, tidak adanya struktur dan skala upah, dan pengabaian hak pekerja. Banyak pekerja putus asa dan enggan memahami hukum ketenagakerjaan. Setelah kami menelaah lebih lanjut, ternyata hukum sangat berpihak kepada kami. Dengan pemahaman ini, kami menjadi percaya diri, karena tidak ada perusahaan yang kebal hukum. Singkatnya, PCN dan induknya menunjukkan ketidakmampuan operasional, pengabaian hukum ketenagakerjaan, dan hanya berfungsi sebagai pihak administratif (teken kontrak) tanpa kompetensi teknis. Kami sebagai pekerja harus belajar sendiri, berkoordinasi langsung dengan PLN, dan berjuang melalui jalur hukum agar hak kami terpenuhi. Sistem alih daya ini jelas merugikan pekerja dan operasional PLN. Setiap Pertemuan Dengan Manajemen Hanya Di Anggap Angin Walaupun Dokumen Yang Kami Bawa Adalah Fakta Fakta Hukum Yang Secara Substansi Faktanya Benar Benar Tidak Bisa Di Tolak Oleh Tim Legal Pihak Perusahaan, Tapi Mereka Benar Benar Tidak Peduli Dengan Risiko Yang Akan Mereka Hadapi Jika Fakta Fakta Hukum Ini Di Bawa Ke Pengadilan Hubungan Industrial, Jelas Sekali Tindakan Mereka Sangat Berbahaya Bagi Keberlanjutan Usaha Badan Usaha Milik Negara Yang Sekarang Di Pimpin Oleh Danantara Indonesia.