Laporan memuat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang
Ketenagakerjaan terkait praktik ketegakerjaan yang terjadi di salah satu Region
Office BSI. <br>

<br>Pelapor menginformasikan:
<br><ul><li>Pejabat BSI memberikan instruksi kepada pegawai untuk
tetap bekerja pada hari libur, termasuk hari libur nasional pada tahun 2023,
2024, dan 2025.&nbsp;Pelapor memberikan informasi tanggal-tanggal hari libur
nasional yang tetap diberlakukan sebagai hari kerja.</li><li>Instruksi kerja lembur tersebut:</li><ul><li>Tidak disertai
penjelasan mengenai hak-hak pegawai.&nbsp;</li><li>Dalam pelaksanaannya,
terdapat pekerjaan lembur yang dilakukan melebihi 4 jam, dimana melebihi waktu
kerja lembur yang diatur oleh undang-undang. </li></ul><li>Pegawai yang melaksanakan pekerjaan pada hari libur dan
hari libur nasional tidak menerima pembayaran upah lembur.</li><li>Perbankan tidak termasuk ke dalam sektor perusahaan yang wajib
beroperasi pada hari libur nasional.&nbsp;</li></ul>Pelapor merujuk pada regulasi yang berlaku, antara lain:<br><ul><li>UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait batasan
waktu kerja lembur dan ketentuan perhitungan upah lembur.</li><li>UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait sanksi
administratif dan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar upah lembur
dan tidak memenuhi kewajiban pemberian makan/minum bagi pegawai yang bekerja
lembur.<br></li></ul>Pelapor melampirkan bukti, yaitu:<br><ul><li> Instruksi kerja lembur pada hari libur dan hari libur
nasional tahun 2023, 2024, dan 2025 yang didalamnya memuat informasi:</li><ul><li>Region office BSI dimana pegawai diminta bekerja pada
hari libur dan hari libur nasional.</li><li>Pejabat BSI pemberi instruksi kerja.</li><li>Waktu pelaksanaan kerja
lembur (tanggal dan tahun, serta beberapa diantaranya juga mencantumkan jam
kerja).</li><li>Rincian jenis pekerjaan
yang dilakukan.</li></ul></ul>