Jawaban atas pertanyaan Tim WBS PT Danantara tgl 5 Februari 2026

1. Atas informasi yang disampaikan yaitu “Adanya Pejabat Puncak (Board Regional Management / BRM-1) dan BRM-2 di PTPN I Regional 2 yang menjabat sebagai Pengurus dan Badan Pengawas dari Pusat Koperasi Karyawan (“Puskopkar”) Perkebunan Nusantara VIII (sekarang PTPN I regional 2), dimana Puskopkar tersebut juga menjadi Supplier/Vendor/Pemasok barang dan jasa di PTPN I regional 2 yang sangat berpotensi untuk menimbulkan “Benturan Kepentingan”.”
•	Apakah terdapat ketentuan di PTPN I regional 2 yang mengatur larangan pejabat puncak (board regional management) untuk menjadi pengurus dan badan pengawas dari Puskopkar”) Perkebunan Nusantara VIII? Apabila iya, mohon dapat dijelaskan dan diinformasikan ketentuan tersebut.
Jawaban :
Saya belum menemukan ketentuan di PTPN I regional 2 yang mengatur larangan pejabat puncak (board regional management) untuk menjadi pengurus dan badan pengawas dari Puskopkar, tetapi terdapat Pedoman Perilaku dan Etika (Code of Conduct) PTPN I no UB-DIRUT/PP/2024.01.04-03 tanggal 4 Januari 2024 dalam Bagian II.6. poin 12 yang mengatur bahwa seluruh Insan Perseroan :
menghindari situasi terjadinya benturan kepentingan, dengan tidak melakukan:
• Pekerjaan sambilan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
• Investasi atau kerjasama bisnis (sebagai pegawai, konsultan, direktur atau penyedia jasa lainnya) dengan pelanggan/pemasok atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan; 
• Kesepakatan/kegiatan yang bersaing dengan Perseroan;
• Pelayanan atau bekerja untuk pegawai/direktur pelanggan/pemasok atau pesaing dan memelihara kepentingan pribadi di pemasok/pelanggan/pesaing Perseroan;
• Rekruitmen insan Perseroan untuk organisasi eksternal atau dalam menjalankan bisnis miliknya.
Dimana Puskopkar PTPN VIII menjadi pemasok di PTPN I Regional 2.

•	Apakah pernah terdapat kejadian “benturan kepentingan” yang disebabkan oleh hal yang dilaporkan tersebut? Apabila iya, mohon dapat diinformasikan kronologinya, kapan kejadiannya, dan bukti-bukti pendukung.
Jawaban :
Mohon maaf, saya belum bisa mendapatkan bukti adanya kejadian benturan kepentingan karena keterbatasan dalam mencari bukti.
Tetapi saya jelaskan sebagai berikut :
Puskopkar PTPN VIII mempunyai Pengurus dan Badan Pengawas yang terdiri dari Insan Perusahaan (Pegawai PTPN I Regional 2) diantaranya BRM-1 dan BRM-2, yaitu Kepala Bagian Pengadaan dan Kepala Bagian Akuntansi dan keuangan.
Pengurus PUSKOPKAR dalam melaksanakan pengelolaan usaha PUSKOPKAR dalam kegiatan operasional telah menunjuk Sdr. Lia Kustilah sebagai Manajer di PUSKOPKAR yang merupakan bukan karyawan aktif melainkan direkrut dari pihak luar (eksternal), hal ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi langsung antara Pengurus dengan Manajemen PTPN I Regional 2 dalam melaksanakan operasional maupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan PTPN I Regional 2.
Tetapi karena Kepala Bagian Pengadaan adalah Ketua I dalam Pengurus Puskopkar, saya MENDUGA Manajer Puskopkar tetap berinteraksi dengan Kepala Bagian Pengadaan, dan informasi perihal pekerjaan dapat dibocorkan kepada Puskopkar selaku pemasok.


2. Atas informasi yang disampaikan yaitu “Para pejabat yang menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Puskopkar tersebut menerima honorarium per bulan, dengan nilai berkisar 7 juta rupiah sampai dengan belasan juta rupiah yang tidak dilaporkan kedalam aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK.”
•	Apakah honorarium per bulan yang diterima oleh pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PTPN I regional 2? Apabila iya, mohon dapat dijelaskan dan diinformasikan ketentuan tersebut.
Jawaban :
Menurut saya honorarium per bulan yang diterima oleh pejabat tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan PTPN I regional 2.
Dengan penjelasan sebagai berikut :
Pedoman Perilaku dan Etika (Code of Conduct) PTPN I no UB-DIRUT/PP/2024.01.04-03 tanggal 4 Januari 2024 bagian II.8. Pemberian dan Penerimaan Suap, Komisi, Hadiah dan Donasi, sebagai berikut :
Poin 1. Insan Perseroan dalam melaksanakan bisnisnya tidak mengenal adanya praktik suap dan komisi, sehingga setiap Insan Perseroan dan juga mitra bisnisnya tidak menjanjikan, menawarkan, memberi dan menerima suap maupun komisi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Komisi, donasi, ataupun hadiah yang berdampak menimbulkan adanya benturan kepentingan (conflict interest) merupakan pelanggaran gratifikasi.
Insan perseroan yang terindikasi melakukan pelanggaran gratifikasi dan suap selain diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan, juga akan dapat ditindaklanjuti ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 
Poin 3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Poin 4. Suap dan komisi diartikan sebagai pemberian sesuatu ataupun janji yang dimaksudkan agar seseorang karena kedudukannya tidak berbuat atau berbuat sesuatu atau sesuatu yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kewenangannya.
Poin 9. Namun demikian agar tidak kehilangan maknanya Perseroan tetap memberikan batasan-batasan kewajaran berkenaan dengan penerimaan dan pemberian hadiah, yakni tidak berupa uang tunai, cek atau sejenisnya, melainkan dalam bentuk jamuan makan dan atau buah tangan/suvenir yang tidak melanggar kaidah dan norma agama.

Selain diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara I Nomor UB-DIRUT/SKPTS/2-24.01.04-018 / Nomor SKB-04/DEKOM-PTPN I/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara I.
Bab II tentang Definisi :
•	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
•	Hadiah/Cinderamata adalah objek dari gratifikasi, yakni meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
•	Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
•	Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seseorang insan Perusahaan mendapatkan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perusahaan dan perundangundangan, pendelegasian kewenangan atau kuasa, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok yang memberikan keuntungan atau manfaat pribadi/kelompok yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kode etik Perusahaan.
•	Mitra Usaha/Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank, maupun mitra kerja Pihak Ketiga.

Bab III tentang Gratifikasi :
Poin 3.3. Prinsip Dasar : Insan Perusahaan beserta keluarga inti Tidak Diperbolehkan menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga, baik atas inisiatif sendiri maupun karena pengaruh orang lain. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan antara lain :
a.	Menerima pemberian dari Pihak Ketiga dalam bentuk apapun yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.
b.	Memberikan izin kepada Pihak Ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan sesuatu kepada Insan Perusahaan secara perorangan maupun kelompok; 
c.	Bersikap tidak adil dan diskriminatif untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan, mitra kerja dengan tujuan untuk menerima imbalan jasa dari pihak yang dimaksud.

•	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa para pejabat tersebut menerima honarium? Mohon dapat dijelaskan dan disampaikan bukti-bukti pendukung apabila ada.
Jawaban :
Saya mengetahui langsung dari jawaban salah satu Pengurus Puskopkar ketika saya tanyakan berapa Honorarium yang diterima sebagai anggota Badan Pengawas ? jawabannya adalah Rp. 7 juta, sedangkan untuk honorarium pengurus dan badan pengawas yang lain tidak ada yang menginformasikan kepada saya. 
Tetapi informasi yang saya terima dari orang yang saya tanya tersebut, honor per bulan untuk Ketua Badan Pengawas adalah sekitar Rp. 15 jutaan.
Sedangkan untuk bukti pendukung sampai saat ini tidak bisa saya dapatkan karena Puskopkar adalah badan usaha diluar PTPN, sehingga saya dulu ketika menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal di PTPN VIII/PTPN I regioonal 2 tidak bisa melakukan audit kepada Puskopkar PTPN VIII meskipun koperasi tersebut adalah pemasok dari PTPN VIII.

•	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui para pejabat tersebut tidak melaporkan ke GOL KPK? Mohon dapat dijelaskan dan disampaikan bukti-bukti pendukung apabila ada.
Jawaban :
Saya mengetahui langsung dari jawaban salah satu Pengurus Puskopkar ketika saya tanyakan apakah honorarium tersebut dilaporakan lewat GOL jawabannya adalah tidak karena itu dianggap bukan gratifikasi dan boleh diterima tanpa dilaporkan lewat GOL.
Sedangkan untuk bukti pendukung sampai saat ini sampai tidak punya dan tidak punya kewenangan untuk meminta bukti pelaporan GOL.



3. Siapakah nama BRM-1 dan BRM-2 yang dilaporkan?
Jawaban :
Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Puskopkar PTPN VIII periode 2024 – 2027 sebagai berikut :
Ketua Umum 	: 	Muhammad Reza Praharza Dwi Putra (Manajer Agrowisata, saat ini mutasi jadi GM Agrowisata)
Ketua I	: 	Dirhamsyah Riza Sudrajat (Kelapa Bagian Pengadaan & TI, saat ini mutasi jadi Manajer Kebun Rancabali)
Sekretaris	: 	Dina Novelia Hidayat (Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi)
Bendahara I	: 	Adi Sukmawadi (Kepala Sub Bagian Pertanahan & Keamanan, mutasi jadi Manajer Kebun Cisaruni)
Bendahara II	: 	Lemi Hidayat (Kepala Sub Bagian Keuangan dan HPS)

Susunan Badan Pengawas Puskopkar PTPN VIII :
Ketua	: 	Mira Sumirah (Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan)
Anggota	: 	Siti Wahyuni (Kepala Sub Bagian Sistem Manajemen & Manajemen Risiko, mutasi jadi Kepala Sub Bagian Manajemen Risiko dan 
		Iwan Rohmat (Kepala Sub Bagian Optimalisasi Aset dan Disposal)

4. Mohon dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Regional Head PTPN I Regional 2 pada tanggal 14 Mei 2025.
Jawaban :
Mohon maaf sebelumnya saya salah menulis bulan laporan, seharusnya tanggal 14 April 2025.
Dokumen hardcopy disampaikan lewat Sekretaris Regional Head pada tanggal 14 April 2025.
Saya diundang untuk diskusi dengan Regional Head pada tanggal 15 Mei 2025.
File pdf laporan saya lampirkan dengan judul file : lampiran pertanyaan no 4 surat ke RH Reg 2 tgl 14-04-2025.pdf.

5. Mohon dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Direktur Utama PTPN I pada tanggal 18 Agustus 2025.
Dokumen hardcopy saya kirimkan tanggal 18 Agustus 2025 via JNE ke alamat PT Perkebunan Nusantara I, Gedung Agro Plaza Lt. 14. JL.H.R.Rasuna Said kav X2 no1, Setia Budi Jakarta 12950.
File pdf laporan saya lampirkan dengan judul file : lampiran pertanyaan no 5 surat kepada Dirut PTPN I tgl 18-08-2025.pdf.

6. Mohon dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Direktur Utama PTPN III (Holding Perkebunan) pada tanggal 23 September 2025.
Dokumen hardcopy saya kirimkan tanggal 24 September 2025 via JNE ke alamat PT Perkebunan Nusantara I, Gedung Agro Plaza Lt. 14. JL.H.R.Rasuna Said kav X2 no1, Setia Budi Jakarta 12950.
File pdf laporan saya lampirkan dengan judul file : lampiran pertanyaan no 6 surat kepada Dirut PTPN III tgl 23-09-2025.pdf.

7. Atas informasi yang disampaikan yaitu “Tim Whistleblowing System (WBS) PTPN III (Holding Perkebunan), pada tanggal 10 Oktober 2025, dan sudah dijawab pada tanggal 27 Januari 2025”
•	Apakah yang Bapak/Ibu maksud adalah 27 Januari 2026?
Jawaban :
Mohon maaf sebelumnya saya salah menulis tahun, betul seharusnya tanggal 27 Januari 2026.

•	Apakah setelah Tim WBS PTPN III memberikan hasil pemeriksaan, Bapak/Ibu melakukan banding atas hasil pemeriksaan tersebut? Apabila iya, apakah tanggapan yang disampaikan Tim WBS PTPN III?
Jawaban :
Saya tidak melakukan banding, karena keputusan sudah final disampaikan melalui chat whatsapp, dan tidak ada permintaan informasi/data tambahan ataupun diskusi kepada saya selama review WBS sampai dengan keputusan final tersebut.
Tetapi saya mencoba untuk menanyakan lebih lanjut dalam percakapan whatsapp pada tanggal 27 Januari 2026, screenshot percakapan saya masukan dalam File pdf dengan judul file : lampiran pertanyaan no 7 screenshot percakapan WA tgl 27-01-2026.pdf.

8. Atas informasi yang disampaikan yaitu “Sebagai update terakhir pada tanggal 22 September 2025 Kepala Bagian Pengadaan & TI menjadi Ketua I Pengurus Puskopkar sudah dimutasi menjadi Manajer Pabrik di Rancabali.”
•	Apakah hal yang Bapak/Ibu ingin sampaikan atas informasi tersebut termasuk keterkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan?
Jawaban :
Betul ada kaitannya dengan pelaporan saya dalam rangkaian laporan dari mulai tanggal 14 Mei 2025 kepada Regional Head PTPN 1 regional 2 sampai dengan laporan WBS terakhir kepada Tim WBS PTPN III.
Dimana BRM PTNN 1 Regional 2 sesuai informasi yang saya dapatkan dari Tim WBS PTPN III, hal ini dilakukan sebagai mitigasi risiko atas potensi adanya benturan kepentingan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam file lampiran 7.
Artinya walaupun belum ada bukti benturan kepentingan, Kepala Bagian Pengadaan dihanti karena tidak boleh menjadi Pengurus Puskopkar.

catatan : file jawaban dan lampiran dari jawaban, saya lampirkan dalam file : jawaban atas pertanyaan Tim WBS PT Danantara tgl 5 Februari 2026.zip
