<p>&nbsp;</p><p>Prinsip pelaporan dan penanganan WBS setidaknya memuat sebagai berikut:</p><ol><li><strong>ltikad baik</strong> - pelaporan adanya dugaan tindak pelanggaran harus didasari dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi yang didasari kehendak (itikad) buruk, fitnah dan hal-hal yang bersifat subjektif lainnya.</li><li><strong>Rahasia</strong> - pelaporan adanya dugaan tindak pelanggaran bersifat rahasia, sehingga pelapor wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya kecuali, pelapor terbukti dan terungkap memberikan pernyataan palsu dan/atau fitnah kepada umum dan/atau adanya ketentuan hukum yang mewajibkan dibukanya identitas pelapor.</li><li><strong>Disertai Bukti Pendukung</strong> - pelaporan adanya dugaan tindak pelanggaran, dapat disertai bukti pendukung yang memadai (apabila ada). Bukti pendukung dapat berupa antara lain: dokumen transaksi, rekaman kejadian, data, informasi, kesaksian di bawah sumpah, atau indikasi awal yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.</li><li><strong>Segera </strong>- proses penanganan dugaan tindak pelanggaran harus sudah dimulai segera setelah laporan pengaduan tindak pelanggaran diterima. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.</li><li><strong>Terdokumentasi</strong> - proses penanganan dugaan tindak pelanggaran harus terbuka terhadap kemungkinan review secara administratif, operasional, dan yudisial. Rekam jejak penanganan (audit trail) harus terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat ditinjau ulang proses penanganan terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusankeputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.</li><li><strong>Fleksibel</strong> - penanganan dugaan tindak pelanggaran harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, penggunaan pendekatan multi-disiplin termasuk pendapat ahli independen dari eksternal jika diperlukan.</li><li><strong>Berkeadilan</strong> - terlapor dugaan tindak pelanggaran mempunyai hak mengajukan tanggapan atau pembelaan diri dalam proses investigasi tindak pelanggaran yang dituduhkan.</li><li><strong>Objektif</strong> - kesimpulan Laporan Hasil Penanganan Tindak Pelanggaran harus berdasarkan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya, relevan, dan otentik.</li></ol>