<b>What:</b>

<ul>
 <li>Laporan tidak memuat informasi pelanggaran yang
     dilakukan oleh Insan&nbsp;Danantara Indonesia.</li>
 <li>Pelapor melaporkan dugaan maladministrasi,
     pelanggaran tata kelola, dan potensi penyimpangan pengelolaan aset negara
     di lingkungan PTPN IV Regional 4 Jambi, khususnya terkait pengelolaan
     lahan perkebunan sawit pada unit PT Bukit Kausar.</li>
</ul>

<ul>
 <li>Pelapor
     menyampaikan informasi sebagai berikut:</li><ul><li>Terdapat dugaan pembungkaman atau
ketidaktransparanan informasi publik oleh manajemen Perusahaan;&nbsp;</li><li>Terdapat dugaan penguasaan dan pengelolaan kebun
sawit dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan seluas ±619 hektare;&nbsp;</li><li>Pelapor juga menyampaikan adanya dugaan praktik
“kebun dalam kebun”, yaitu penguasaan lahan ilegal di dalam konsesi perusahaan
yang diduga melibatkan pihak internal atau afiliasi pejabat lama. Praktik ini
dipandang berpotensi sebagai bentuk penyalahgunaan aset negara, konflik
kepentingan, dan indikasi tindak pidana korupsi.</li><li>Pelapor telah menyampaikan secara resmi dugaan
permasalahan ini ke Sekretaris Perusahaan, namun hingga saat ini belum
memperoleh tanggapan.&nbsp;</li></ul></ul><b>When:<br></b><ul><li>2022-2025</li></ul><b>Where:<br></b><ul><li>PTPN IV Regional 4 Jambi, khususnya pada unit PT
Bukit Kausar, Provinsi Jambi.</li></ul><b>Who:<br></b><ul><li>PTPN IV Regional 4 Jambi, khususnya unit PT Bukit
     Kausar</li></ul>

<b>How:<br></b><ul><li>Pelapor
     menyampaikan informasi sebagai berikut:</li></ul><ul><ul><li>Pelapor menjelaskan bahwa dugaan maladministrasi
bermula sejak penerbitan Izin Prinsip tahun 1996, yang mewajibkan perusahaan
membangun kebun plasma minimal 20% bagi masyarakat sekitar. Namun menurut
Pelapor, kewajiban tersebut tidak pernah direalisasikan secara fisik hingga
saat ini, meskipun operasional perkebunan telah berjalan selama puluhan tahun.</li><li>Selanjutnya, berdasarkan SK KLHK No. SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022,
ditemukan indikasi bahwa sekitar ±619 hektare kebun sawit pada unit PT Bukit
Kausar berada dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan. Kondisi ini dinilai
berpotensi melanggar ketentuan Pasal 110B UU Cipta Kerja dan menimbulkan
potensi sanksi administratif/denda.</li></ul></ul><b>Bukti:</b>
<br><ul><li>Daftar Perusahaan Sawit yang Berkegiatan dalam
Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Bidang Kehutanan (SK Datin I-XII)</li><li>Bukti Izin Prinsip Perluasan Perkebunan Kelapa
Sawit</li><li>Bukti Berita Acara Pengecekan Lapangan</li><li>Bukti Surat Keterangan Tempat</li></ul>