Kami dari Serikat Pekerja Mandiri Singkawang ingin memberikan perspektif perbandingan global untuk menunjukkan bahwa praktik alih daya atau skema AMC pada pekerjaan inti Gardu Induk 150kV adalah anomali yang tidak ditemukan dalam standar industri ketenagalistrikan negara maju maupun tetangga kita di Asia Tenggara. Di negara-negara maju seperti Jepang melalui TEPCO, Korea Selatan melalui KEPCO, hingga negara-negara Eropa, operasional Gardu Induk transmisi tegangan tinggi sepenuhnya dikelola oleh karyawan tetap (in-house permanent staff) dari perusahaan induk. Hal ini dilakukan karena mereka memandang operator gardu induk sebagai aset strategis yang memegang kunci keamanan nasional dan stabilitas ekonomi, sehingga tidak boleh ada pemisahan hubungan hukum antara pemilik aset dengan pelaksana operasional harian. Di lingkup Asia Tenggara, perusahaan listrik negara tetangga seperti TNB di Malaysia dan EGAT di Thailand juga menerapkan standar yang serupa, di mana personil operasional dan pemeliharaan pada level transmisi merupakan bagian integral dari struktur organisasi utama. Mereka sangat menghindari skema vendor atau anak perusahaan untuk posisi operator gardu karena memahami bahwa rantai komando yang panjang dapat memperlambat respons saat terjadi gangguan sistem. Praktik di negara-negara tersebut membuktikan bahwa efisiensi tidak dilakukan dengan mengalihdayakan pekerjaan inti, melainkan dengan memperkuat kualitas SDM melalui kepastian hubungan kerja yang stabil dan bermartabat. Sangat ironis jika PT PLN (Persero) Holding masih berupaya mempertahankan skema AMC melalui anak atau cucu perusahaan, sementara tren dunia justru memperkuat posisi operator gardu induk sebagai tenaga ahli tetap demi menyongsong teknologi smart grid dan interkoneksi yang lebih kompleks. Kedepannya, seiring dengan visi pembangunan Grid Interkoneksi Nasional, Danantara Indonesia harus mengadopsi standar global ini dengan memastikan bahwa operator Gardu Induk 150kV di Kalimantan Barat ditarik menjadi PKWTT langsung di bawah PLN Holding. Meskipun di masa depan muncul wacana perekrutan langsung oleh anak usaha, hal tersebut tidak menghilangkan sifat core business pekerjaan ini dan tetap menyimpang dari praktik terbaik dunia. Kami mendesak Danantara untuk menghentikan eksperimen skema perantara yang berisiko ini dan segera menyelaraskan tata kelola SDM PLN dengan standar internasional demi menjaga marwah dan kedaulatan energi Indonesia di mata dunia.