<div>Laporan memuat permintaan solusi atas permasalahan yang
dihadapi pelapor.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan tujuan menyampaikan laporan
adalah:<br></div><div><ul><li>Tidak untuk
mendiskreditkan seseorang atau pihak manapun.</li><li>Agar pengambilan atas
dokumen asli Sertifikat Hak Guna Usaha yang baru, yang merupakan perpanjangan
dari Sertifikat Hak Guna Usaha no 73 dan 74, di Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten XXX bisa segera terealisasi.

&nbsp;&nbsp;</li></ul>Pelapor menginformasikan:</div><div><ul><li>Pelapor mendapatkan order pekerjaan yang
dikeluarkan oleh Commercial Banking Center XXX. Pelapor juga menginformasikan
nomor surat ordernya.&nbsp;</li><li>Permasalahan yang terjadi terkait
perpanjangan atas 2 (dua) sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
Nomor 73 dan Nomor 74 atas nama PT. XXX.&nbsp;</li><li>Kronologis kejadian
sehubungan dengan perpanjangan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 73
dan Nomor 74 atas nama PT. XXX
diantaranya memuat informasi:</li><ul><li>Terdapat 4 pihak yang
terkait yaitu Bank Mandiri, PT XXX, pelapor sebagai notaris rekanan Bank
Mandiri, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten XXX.&nbsp;</li><li>PT XXX merupakan
debitur Bank Mandiri di tahun 2018, dan diketahui:&nbsp;</li><ul><li>PT XXX mengagunkan 2 Sertifikat Hak Guna Usaha
(SHGU) yaitu no 73 dan 74 sebagai jaminan hutang.</li><li>PT XXX sebelumnya telah memasukkan berkas
permohonan perpanjangan dan pemecahan sertifikat HGU tersebut di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten XXX pada tahun 2017.&nbsp;</li></ul><li>Pelapor telah melakukan
pembayaran atas kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
setelah terbitnya Surat Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Usaha (SK HGU) di
Desember 2021.</li><li>Pelapor melakukan penagihan pertama atas jasa pengurusan perpanjangan Sertifikat
HGU kepada Bank Mandiri di Maret 2022 dan tagihan kedua di bulanJuni 2022.</li><li>Kejanggalan mulai terjadi diantaranya:</li><ul><li>Notaris
menerima telepon dari pihak PT XXX dan Bank Mandiri yang meminta notaris
menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 73 dan Nomor 74 ke Kantor
Pertanahan Kabupaten XXX. Pelapor menolak
permintaan tersebut dan berujung diminta diskusi oleh pihak dari Bank Mandiri.&nbsp;</li><li>Terjadi pertemuan antara pelapor, pihak dari
PT XXX dan Bank Mandiri dan diketahui bahwa PT XXX telah menerima dana namun
tidak diketahui tujuan penggunaan uang tersebut.&nbsp;</li><li>PT XXX mengirimkan surat kepada Bank Mandiri
yang memuat permintaan kepada Bank Mandiri untuk membatalkan surat kuasa yang
ditujukan kepada pelapor untuk mengambil sertifikat hak guna usaha yang baru.
Bank Mandiri tidak pernah melakukan konfirmasi apapun kepada pelapor sehubungan
adanya permintaan pembatalan surat kuasa dari PT XXX.&nbsp;</li><li>PT XXX menginformasikan menarik kepengurusan
perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu no 73 dan 74 dari pelapor
dan tidak bersedia membayar apapun dikarenakan menurut pihak dari PT XXX
seluruh pekerjaan perpanjangan HGU dilakukan oleh pihak internal PT XXX.
Informasi tersebut disampaikan pada pertemuan di Gedung Bank Mandiri. Atas
permintaan ini, pelapor bersedia asal semuanya dilakukan secara tertulis dan
resmi dari Bank Mandiri.&nbsp;&nbsp;</li></ul></ul><li>Pelapor juga telah melaporkan ke WCO XXX,
namun belum mendapatkan tanggapan.

</li></ul>Pelapor melampirkan beberapa bukti diantaranya:</div><div><ul><li>Surat order pengurusan perpanjangan sertifikat HGU dan proses enklave sertifikat dari Bank Mandiri.</li><li>Surat penagihan atas jasa pengurusan perpanjangan sertifikat HGU ke Bank Mandiri</li><li>Screenshot pesan dari pihak PT XXX dan Bank Mandiri</li><li>Surat dari pelapor ke Bank Mandiri untuk konfirmasi surat dari PT XXX<br></li><li>Surat dari Bank Mandiri kepada pelapor perihal perpanjangan hak atas sertifikat HGU no 73 dan 74<br></li></ul></div>