Berdasarkan
ketentuan internal diketahui:

<ul><li>Bab III Poin E mengatur “Etika
     Perseroan dengan Karyawan” dimana Perseroan memberikan perlakuan dan
     kesempatan yang sama kepada karyawan, antara lain:</li><ul><li>Memastikan bahwa karyawan
      mendapatkan haknya;</li><li>Memberi kesempatan kerja dan
      pengembangan karir karyawan secara adil sesuai dengan prestasi yang
      ditujukkan serta kompetensi yang dimilikinya.</li></ul><li>Peraturan Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 1 mengatur
      “Karyawan wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan
      serta ketentuan yang berlaku secara khusus di Perusahaan, termasuk namun
      tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP,
      Core Values, Standard Operating Procedure (SOP), Code of Conduct/Pedoman
      Etika dan Perilaku, segala bentuk Peraturan Direksi, Keputusan Direksi,
      Surat Edaran, Instruksi Kerja (Working Instruction) dan ketentuan lainnya
      yang ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau Unit Kerja”</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur “setiap
      karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran
      terhadap ketentuan Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Kode Etik,
      Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala bentuk keputusan akan dikenakan
      sanksi antara lain Surat Teguran, Surat Peringatan 1,2,3 dan/atau
      Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”</li></ul></ul>Laporan
direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti via WBS dikarenakan informasi yang
disampaikan tidak memenuhi seluruh prinsip 4W1H, tidak adanya bukti, dan tidak
adanya tanggapan dari pelapor sampai batas waktu.

<br>