Berdasarkan ketentuan internal diketahui:<ul><li>Peraturan
     Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal
      23 ayat 4 dan 5 mengatur bahwa karyawan wajib melaksanakan pekerjaannya
      dengan penuh tanggung jawab dan mengupayakan kinerja yang optimal dan
      karyawan wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan visi,misi,
      nilai-nilai budaya kerja Perusahaan maupun kode etik Perusahaan.</li><li>Pasal
      62 ayat 1 mengatur bahwa setiap karyawan yang tidak melaksanakan
      kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian
      Kerja, PP, Core Values, Kode Etik, Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala
      bentuk keputusan akan dikenakan sanksi antara lain Surat Teguran, Surat
      Peringatan 1,2,3 dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).&nbsp;</li></ul></ul>Apabila status kepegawaian Koordinator Paramedis Pos
Kesehatan adalah bukan merupakan pegawai MRT Jakarta, laporan direkomendasikan
tidak ditindaklanjuti via WBS namun diteruskan unit terkait yang menangani
hubungan MRT Jakarta dengan vendor, untuk meminta pihak vendor:<br><ul><li>Memastikan personil vendor telah
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP Pelayanan Kesehatan Pada Direktorat
Operasi Dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.</li><li>Memberikan teguran dan/atau sanksi
kepada personil vendor yang melanggar ketentuan SOP Pelayanan Kesehatan Pada
Direktorat Operasi Dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.</li></ul>