<div>Laporan memuat pengaduan atas
ketidaksesuaian dalam proses pembayaran santunan.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan:<br></div><div><ul><li>Telah terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya salah satu pekerja penerima upah
pada tgl 29 Mei 2019. Pelapor menginformasikan nama pekerja yang meninggal.</li><li>Upah pekerja
tersebut adalah Rp 2.934.444 sesuai dengan UMP tahun berjalan, namun pada saat
kejadian, Pemda masih menunggak sehingga BPJS Ketenagakerjaan berdalih untuk
mengikuti UMP tahun 2018 yaitu Rp 2.667.000. Pemda baru melunasi tunggakannya
kepada BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 September 2019.</li><li>BPJS
Ketenagakerjaaan dan pegawai pengawas melakukan investigasi pada bulan Oktober
2019 dan pegawai pengawas mengeluarkan penetapan perhitungan santunan pada tgl
7 November 2019. Pihak BPJS Ketenagakerjaan keberatan atas hasil perhitungan
Pengawas tersebut.</li><li>BPJS
Ketenagakerjaan baru membayarkan santunan di bulan Agustus 2020, namun tidak
sesuai yang ditetapkan oleh pihak pengawas.</li><li>Pelapor melakukan
klarifikasi pembayaran kepada pengawas Ketenagakerjaan dan diinformasikan bahwa
jika BPJS Ketenagakerjaan keberatan, seharusnya BPJS Ketenagakerjaan meminta
dilakukan penetapan ulang kepada pengawas kementerian dan pengawas Ketenagakerjaan
provinsi.</li><li>BPJS
Ketenagakerjaan seharusnya membayar santunan tambahan dengan denda
keterlambatan yaitu 1% dari nominal santunan per hari jika pembayaran dilakukan
di bulan Agustus 2020.</li><li>Telah meminta MOU
antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda, namun pihak BPJS Ketenagakerjaan
tidak memberikan dengan alasan yang selalu berubah.

&nbsp;&nbsp;</li></ul>Atas informasi yang disampaikan, kami
meminta informasi tambahan namun Pelapor tidak memberikan tanggapan sampai
batas waktu yang diberikan.

</div>