Kan lucu jika Perusahaan Negara secara terang terangan  melakukan penyelundupan hukum dengan skema alih daya untuk kegiatan core business yang secara substansi telah melanggar semangat Putusan Mahkamah konstitusi. Hal ini tidak dapat ditoleransi dan merupakan perbuatan maladministrasi, Meskipun aturan turunan batasan alihdaya tersebut belum di keluarkan oleh Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi sudah bersifat mengikat dan tidak dapat ditoleransi. Jika tidak ada tindakan nyata segera setelah laporan sudah dilayangkan, Masalah ini bisa berpotensi di naikkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Perusahaan Negara & ke Ombudsman RI untuk maladministrasi setelah laporan dilayangkan dan ditujukan ke Perusahaan Negara.