<div>Assalamualaikum wr. wb.</div><div><br></div><div>Yth. Bapak/Ibu Pelapor,</div><div><br></div><div>Berdasarkan hasil konfirmasi dengan unit terkait di Bank Syariah Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa terkait kalimat "kami harap cabang melakukan monitoring atas pelunasan kewajiban pembiayaan dari Sdr. Laode Lukman Hasimin..... dan seterusnya" dimaksudkan bahwa Sdr. Laode Lukman Hasimin wajib untuk melunasi fasilitas pembiayaannya, sehubungan dengan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di PT Bank Syariah Mandiri.</div><div><br></div><div>Kewajiban tersebut mengacu pada ketentuan internal PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sumber Daya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap, yang berbunyi:&nbsp;</div><div>"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:</div><div>1. Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum...................</div><div>2. Bagi yang menempati .......................</div><div><b>3. Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku</b></div><div>4. Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas............</div><div>5. Kewajiban lainnya (bila ada) harus..................."</div><div><br></div><div>Selain itu, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan Al-Murabahah kepada pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 7 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh pelapor dan PT Bank Syariah Mandiri, dinyatakan bahwa:&nbsp;</div><div>"Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak Bank maupun pihak nasabah, maka saldo pinjaman harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja."</div><div><br></div><div>Dengan demikian, pelapor telah menyetujui dan memahami bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka fasilitas pembiayaan yang dimiliki wajib untuk dilunasi.</div><div>Terima kasih.</div><div><br></div><div>Wassalamualaikum wr wb,</div><div>Penyedia Jasa Pengelola WBS Bank Syariah Indonesia</div>