Sebagai Operator Gardu Induk 150kV yang mengawal stabilitas sistem kelistrikan nasional, kami memandang stagnansi penanganan investigasi oleh Danantara Indonesia sejak penyerahan bukti materil pada 31 Maret 2026 sebagai potret nyata institutional paralysis yang mencederai supremasi konstitusi dan semangat transformasi BUMN. Adalah sebuah anomali hukum yang sangat mendasar ketika otoritas pengawas membiarkan diskrepansi antara norma yuridis dan realitas empiris berlangsung selama hampir satu bulan tanpa intervensi korektif, yang mencapai puncak ironinya pada hari ini (27 April 2026) melalui glorifikasi sosialisasi SMK dan SMAP oleh manajemen PT PLN UPT Pontianak; sebuah tindakan yang secara doktrinal merupakan bentuk legal disobedience dan manipulasi narasi integritas di tengah investigasi yang menggantung. Pembiaran sistemik ini memperkuat hipotesis adanya regulatory capture, di mana lembaga pengawas diduga terkooptasi oleh benturan kepentingan di tingkat elite politik yang berupaya melanggengkan skema alih daya berlapis pada fungsi core business demi keuntungan kelompok tertentu, sehingga secara terang-terangan mengabaikan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Kami menegaskan bahwa dalam prinsip good governance, justice delayed is justice denied; setiap hari penundaan yang dilakukan Danantara adalah bentuk legitimasi terhadap eksploitasi status kerja kami di lini depan sekaligus pengkhianatan terhadap mandat integritas negara yang seharusnya bersifat non-negotiable terhadap kepentingan politik mana pun.