Dalam perspektif ekonomi, hukum, dan tata kelola korporasi, argumentasi bahwa penguatan kelembagaan tidak dapat berhenti pada level holding dan manajerial semata memperoleh legitimasi yang kuat, baik secara teoritis maupun yuridis. Sebagaimana tercermin dalam dinamika transformasi PLN dan mandat governance reset oleh Danantara Indonesia, integrasi tata kelola harus bersifat vertikal hingga ke level operasional, khususnya pada fungsi yang secara substansial tergolong sebagai core business. Hal ini sejalan dengan penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, dan berada dalam alur produksi utama tidak dapat dialihdayakan secara permanen, sehingga menempatkan operator gardu induk bukan sekadar sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai bagian inheren dari struktur produksi dan pengendalian aset strategis negara. Lebih lanjut, dalam kerangka good corporate governance, posisi operator gardu induk merepresentasikan apa yang dapat disebut sebagai governance in action, di mana prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan manajemen risiko tidak hanya berhenti pada perumusan kebijakan di tingkat direksi, tetapi terejawantahkan dalam tindakan operasional sehari-hari. Ketidaksinkronan antara struktur formal (holding/subholding) dengan realitas operasional—misalnya melalui praktik alih daya pada fungsi inti—tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga berpotensi melahirkan risiko hukum bersifat ipso jure, yakni peralihan status hubungan kerja secara otomatis kepada entitas pengguna akibat pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi hukum sekaligus beban finansial bagi korporasi. Dengan demikian, konsep “kesetaraan level” bagi operator gardu induk harus dimaknai bukan dalam arti hierarkis struktural, melainkan dalam konteks pengakuan yuridis dan ekonomi atas fungsi strategisnya dalam rantai nilai ketenagalistrikan. Dalam hal ini, penempatan operator sebagai bagian dari entitas inti (insourcing) menjadi konsekuensi logis untuk memastikan keselarasan antara kepemilikan aset, pengendalian operasional, dan tanggung jawab hukum. Tanpa langkah tersebut, akan terjadi governance gap antara pemegang mandat strategis dan pelaksana teknis, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan efektivitas investasi, meningkatkan eksposur sengketa industrial, serta mengganggu stabilitas sistem kelistrikan nasional sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia.