Sebagai Operator Gardu Induk 150kV yang menjunjung tinggi objektivitas hukum, kami secara tegas meminta Tim WBS Danantara Indonesia untuk melakukan eskalasi dan mempertanyakan urgensi penyelesaian investigasi kami kepada pihak Danantara Indonesia. Mengingat bukti pelanggaran materil telah diserahkan sejak 31 Maret 2026, stagnansi selama hampir satu bulan ini telah menciptakan institutional paralysis yang mencederai supremasi konstitusi, terutama saat manajemen PT PLN UPT Pontianak justru melakukan manipulasi narasi integritas melalui sosialisasi SMK/SMAP pada hari ini (27 April 2026). Kami menuntut jawaban konkret dan transparan hari ini juga mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil; karena setiap detik pembiaran terhadap skema alih daya berlapis di fungsi core business adalah bentuk legitimasi atas legal disobedience terhadap Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Danantara Indonesia harus membuktikan independensinya dari dugaan regulatory capture dan benturan kepentingan elite politik, sebab dalam prinsip good governance, objektivitas hukum tidak mengenal kompromi dan justice delayed is justice denied.