UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 25 (Kewajiban Izin)

(1) Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54 (Sanksi Pidana & Denda)

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 55 (Sanksi Korporasi/Perusahaan)

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan/atau perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Catatan Penting:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut, meskipun PT PCN adalah anak perusahaan, secara hukum tetap merupakan badan usaha yang berdiri sendiri. Penggunaan izin milik induk perusahaan (PLN Nusa Daya) tidak menggugurkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1).

Operasional jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin atas nama badan usaha sendiri merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54, serta pertanggungjawaban korporasi sesuai Pasal 55.