Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang mencerminkan upaya kepatuhan hukum dari pihak manajemen PLN terkait. Secara khusus, kami mendesak Danantara Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata dan intervensi di wilayah Kalimantan Barat. Apabila dalam waktu dekat tetap terjadi kebuntuan dan tidak ada kepastian tindakan dari Danantara Indonesia selaku badan pengawas strategis BUMN, maka kami akan mengambil langkah-langkah eskalasi yang lebih luas. Hal ini mencakup penerusan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pelaporan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia, serta melakukan audiensi langsung ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan Presiden Republik Indonesia guna melaporkan pengabaian terhadap hak-hak konstitusional pekerja. Kami berharap Danantara Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara profesional untuk memastikan tata kelola BUMN yang bersih dan patuh hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, sebelum langkah-langkah eskalasi eksternal tersebut kami laksanakan. Kami tidak akan pernah berhenti berjuang sampai hak kami benar-benar diberikan.