Kami mendesak WBS Danantara untuk segera menjalankan fungsi supervisi dan intervensi strategis dengan menekankan mandat kepada manajemen PT PLN (Persero) agar menyelenggarakan sosialisasi internal secara transparan pada bulan depan terkait peralihan status tenaga kerja pada seluruh rantai nilai bisnis inti. Dalam perspektif hukum tata negara dan ketenagakerjaan, lambatnya kodifikasi aturan pelaksana atau detail teknis dari Pemerintah maupun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara yuridis tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (legal excuse) untuk menjustifikasi penundaan eksekusi. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 bersifat self-executing dan telah menetapkan garis demarkasi yuridisme yang absolut: penggunaan tenaga kerja alih daya pada operasional utama ketenagalistrikan adalah bentuk inkonstitusionalitas yang nyata. Oleh karena itu, menjadikan kekosongan regulasi administratif sebagai dalih penangguhan adalah sebuah kekeliruan hierarki hukum, karena norma konstitusi yang telah diputus oleh MK berada di atas segala bentuk peraturan teknis-birokratis. Bagi kepentingan Danantara Indonesia, pembiaran terhadap skema outsourcing pada core business merupakan risiko sistemis yang mengancam integritas portofolio aset negara. Sebagai entitas pengelola aset kelas dunia (World-Class Sovereign Wealth Fund), Danantara memiliki kepentingan fundamental untuk mengeliminasi inefisiensi biaya margin manajemen (management fee) kepada pihak ketiga yang bersifat redundan dan tidak memberikan nilai tambah substantif. Penundaan peralihan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) langsung di bawah Holding hanya akan memperbesar beban liabilitas hukum dan risiko operasional yang mencederai valuasi aset strategis di bawah supervisi Danantara. WBS Danantara harus bertindak sebagai katalisator untuk memastikan PT PLN (Persero) memulai sosialisasi transisi status pada bulan depan. Kegagalan dalam mengeksekusi mandat konstitusional ini dengan alasan hambatan administratif kementerian merupakan bentuk kegagalan kepatuhan (compliance failure) yang mendegradasi martabat profesionalisme nasional. Transformasi status ini adalah mandat materiil yang sudah final, yang harus segera diimplementasikan guna menyelaraskan tata kelola ketenagalistrikan Indonesia dengan standar emas internasional demi menjaga marwah kedaulatan energi serta memperkuat fundamental ekonomi bangsa di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.