Kami sudah lelah dengan perlakuan Perusahaan Plat Merah Negara yang justru memperlakukan kami sebagai korban pelanggaran. Hingga saat ini, persoalan pembayaran upah lembur sama sekali tidak ditindaklanjuti secara serius. Perusahaan Plat Merah Negara yang seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung hak tenaga kerja, justru tidak memberikan perlakuan yang layak kepada pekerjanya sendiri. Kami menilai hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak normatif tenaga kerja yang seharusnya dilindungi. Danantara Indonesia yang diharapkan menjadi badan pengelola transformasi baru BUMN yang lebih baik, profesional, dan berintegritas, justru terkesan tidak kompeten dan tidak tegas dalam menangani dugaan pelanggaran yang kami laporkan. Sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut konkret maupun transparansi proses penanganan, padahal seluruh bukti materil telah kami sampaikan secara lengkap. Jika lembaga pengelola transformasi BUMN saja membiarkan dugaan pelanggaran ini tanpa kepastian, maka kepercayaan publik terhadap komitmen reformasi dan perlindungan tenaga kerja tentu akan dipertanyakan. Jika memang dalam waktu 30 x 24 jam tidak ada kepastian maupun tindak lanjut yang jelas, maka mencari kepastian melalui pihak luar adalah solusi yang paling baik demi mendapatkan kejelasan, perlindungan hak, dan penanganan yang objektif terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang telah kami laporkan. Kami sudah menyampaikan bukti materil serta menempuh mekanisme yang ada. Namun apabila tetap tidak ada transparansi dan langkah konkret, maka kami menilai wajar apabila persoalan ini diteruskan kepada pihak eksternal yang berwenang agar seluruh dugaan pelanggaran tidak terus diabaikan tanpa penyelesaian yang jelas.

