Dengan hormat,
Kami menyampaikan laporan sekaligus permohonan klarifikasi melalui Whistle Blowing System (WBS) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait adanya dugaan ketidakwajaran dalam mekanisme pembayaran tiket penerbangan yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana serta ketidakpastian atas validitas tiket.
Peristiwa ini terjadi dalam rangka penyelenggaraan program Umrah Itikaf Ramadhan 1447 H (tahun 2026) yang dilaksanakan oleh PT Iconic Haji dan Umrah Travel (PT Panen Berkah Travel) yang gagal berangkat.  Pihak travel menyampaikan bahwa tiket penerbangan jamaah menggunakan layanan maskapai Garuda Indonesia. Dalam proses klarifikasi atas permasalahan keberangkatan jamaah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami memperoleh dokumen berupa bukti pembayaran tiket yang dilakukan oleh pihak travel.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 6 (enam) bukti transfer pembayaran tiket senilai                                 Rp605.165.600,-, dengan rincian bahwa 2 (dua) transaksi dilakukan ke rekening atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp.120.005.000,-, sedangkan 4 (empat) transaksi lainnya dilakukan ke rekening atas nama individu yang disebut sebagai “Ajeng Adiningrum Kusuma W” (sales Garuda Indonesia) senilai Rp.485.160.600,-.
Kondisi ini menimbulkan ketidakwajaran yang cukup signifikan, mengingat dalam praktik bisnis yang profesional dan akuntabel, khususnya pada perusahaan BUMN, mekanisme pembayaran seharusnya dilakukan melalui rekening resmi perusahaan, bukan kepada rekening pribadi individu. Praktik pembayaran kepada individu tersebut berpotensi menimbulkan risiko bahwa transaksi tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana (fraud), serta menimbulkan ketidakpastian apakah tiket yang dimaksud benar-benar telah diterbitkan (issued) dan valid untuk digunakan.
Lebih lanjut, hingga saat ini pihak travel belum dapat menunjukkan dokumen resmi dari Garuda Indonesia yang menjamin keberadaan dan validitas tiket tersebut, berupa surat konfirmasi resmi. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran adanya ketidaksesuaian antara pembayaran yang telah dilakukan dengan status tiket yang sebenarnya dalam sistem maskapai.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penelusuran dan memberikan klarifikasi atas hal-hal sebagai berikut:
1.	Apakah mekanisme pembayaran tiket penerbangan melalui rekening individu (sales) merupakan praktik yang dibenarkan dalam sistem penjualan resmi Garuda Indonesia; 
2.	Apakah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak travel tersebut tercatat dan diakui dalam sistem resmi Garuda Indonesia; 
3.	Apakah tiket penerbangan yang dimaksud benar telah diterbitkan (issued ticket), memiliki booking code (PNR) yang valid, serta dapat digunakan atau dijadwalkan ulang sesuai ketentuan maskapai; 
4.	Apakah terdapat potensi pelanggaran terhadap standar operasional, tata kelola, atau kode etik internal Garuda Indonesia terkait praktik tersebut. 
Sebagai bahan pendukung, kami melampirkan dokumen berupa 6 (enam) bukti transfer pembayaran tiket, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan ini.
Laporan ini kami sampaikan dengan itikad baik dalam rangka memperoleh kepastian dan perlindungan hak-hak jamaah sebagai konsumen, sekaligus mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Perwakilan Jamaah Umrah Gagal Berangkat


Fakih Usman 
(08129427352)
