<div>

Laporan memuat informasi adanya penyimpangan terhadap peraturan dan
perundangan yang berlaku atas pembangunan proyek Tol Cikampek II (Elevated).</div><div>Pelapor menginformasikan:<br></div><div><ul><li><span>
Pelapor merupakan korban
pencemaran lingkungan berupa kebisingan dan polusi akibat operasional tol Jakarta
Cikampek dan pembangunan Tol Cikampek II (Elevated).</span></li></ul></div>

<ul><li>Pelapor mengirimkan surat pertama pada tanggal 18 Januari 2019:</li><ul><li>Surat pertama dikirimkan ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang memuat
      permintaan informasi mengenai AMDAL dan bukti sosialisasi proyek Tol
      Cikampek II (Elevated). Dasar permintaan informasi tersebut adalah UU
      tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kedudukan Pelapor sebagai
      masyarakat terdampak. </li><li>Pelapor juga mengirimkan surat kepada PT Jasamarga Jalanlayang
      Cikampek dikarenakan memperoleh informasi dari pejabat Jasa Marga
      (Pejabat A) bahwa surat permintaan informasi AMDAL dan bukti sosialisasi
      proyek akan direspon oleh PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek. </li><li>Atas surat pertama, hanya PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek yang
      memberikan tanggapan dan ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal
      31 Januari 2019, sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tidak memberikan
      tanggapan.</li></ul><li>Pelapor mengirimkan surat kedua pada tanggal 22 Februari 2019:</li><ul><li>Surat kedua dikirimkan ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk dikarenakan
      tidak ada tanggapan atas surat pertama. Surat kedua disampaikan secara
      langsung dan diterima oleh pejabat Jasa Marga (Pejabat B) dikarenakan
      Pejabat A tidak ditempat. </li><li>Surat kedua juga dikirimkan ke PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
      dikarenakan tidak menjawab hal yang diminta oleh Pelapor.</li><li>Atas surat kedua, hanya PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek yang
      memberikan tanggapan dan ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal
      29 Maret 2019, sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tidak memberikan
      tanggapan.</li></ul><li>Pelapor mengirimkan somasi kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal
     10 April 2019 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan PT Jasa Marga
     (Persero) Tbk telah memberikan tanggapan pada tanggal 9 Mei 2019. Atas
     tanggapan yang diberikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Pelapor berpendapat:</li><ul><li>Surat tanggapan seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama, bukan
      oleh Corporate Secretary.</li><li>Dokumen somasi asli seharusnya tidak dikembalikan kepada Pelapor,
      karena dokumen tersebut merupakan sumber yang penting bagi auditor dan
      stakeholder</li><li>Tanggapan yang diberikan tidak menjawab poin-poin yang diajukan dan
      tidak terdapat bantahan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor.</li><li>Tanggapan yang diberikan bersifat normatif.</li></ul><li>Selain mengirimkan somasi kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Pelapor juga
     menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi Pusat yang berwenang
     menangani sengketa permintaan informasi public. Laporan tersebut
     disampaikan di bulan Mei 2019.</li><li>Pelapor tidak pernah menerima dokumen AMDAL dan bukti adanya
     sosialisasi proyek Tol Cikampek II (Elevated) hingga saat ini.</li><li>Atas hal yang disebutkan diatas, Pelapor berpendapat:</li><ul><li>PT Jasa Marga (Persero) Tbk tidak memiliki itikad baik.</li><li>Proyek Tol Cikampek II (Elevated) adalah proyek prakarsa yang
      merupakan usulan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk sendiri sehingga tidak
      bisa menggunakan pembelaan bahwa proyek tersebut adalah penugasan
      pemerintah.</li><li>PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah melakukan pencemaran lingkungan
      yang merupakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di
      bidang lingkungan hidup yang dapat berakibat pencabutan izin lingkungan
      dan pada akhirnya mengakibatkan berhentinya seluruh kegiatan operasi Jasa
      Marga.</li></ul><li>Pelapor berencana
mengirimkan somasi berikutnya. Dokumen tersebut juga akan disampaikan kepada
pihak eksternal yaitu Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),
Kementerian BUMN, dan ditembuskan ke BEI serta OJK dikarenakan PT Jasa Marga
(Persero) Tbk adalah perusahaan terbuka.</li></ul><div><br></div><div>Pelapor melampirkan beberapa dokumen yaitu:<br></div><div><ul><li>Surat pertama kepada PT Jasa
Marga (Persero) Tbk dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek tertanggal 18 Januari
2019 perihal permintaan informasi terkait Amdal dan sosialisasi proyek jalan
tol Jakarta Cikampek II (Elevated).</li><li>Surat tanggapan dari PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek atas surat
     pertama tertanggal 31 Januari 2019.</li><li>Surat kedua kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasamarga
     Jalanlayang Cikampek tertanggal 22 Februari 2019.</li><li>Surat tanggapan dari PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek atas surat
     kedua tertanggal 29 Maret 2019.</li><li>Surat somasi kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tertanggal 10 April
     2019.</li><li>Surat tanggapan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk tertanggal 9 Mei
     2019.</li><li>Surat kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk tertanggal 25 Juni 2019
     perihal penyampaian informasi penyimpangan peraturan perundang-undangan
     terkait lingkungan hidup dan perizinannya di ruas Tol Jakarta Cikampek
     (Existing dan Elevated).</li><li>Informasi tambahan yang
disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 26 Juni 2019.</li><li>File “Bukti Bising 1 dan
Bukti Bising 2â€. File ini disampaikan Pelapor untuk menunjukkan tingkat
kebisingan di rumah Pelapor.</li><li>File “Press Release PT
Jasa Marga 7 November 2017â€. &nbsp;Dokumen ini
disampaikan Pelapor untuk menjelaskan bahwa:

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ada bukti kuat pelanggaran terkait dengan izin lingkungan pelaksanaan
proyek Tol Cikampek II (Elevated). </span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan pembangunan Tol Cikampek II
(Elevated) telah direncanakan dan dilaksanakan dengan target waktu yang telah
ditetapkan sebelum memperoleh izin lingkungan.</span></li><li>File “Rumah Menteri
Basuki di Bekasi Kena Gusur Tol Becakayuâ€. Dokumen ini disampaikan Pelapor
untuk menjelaskan bahwa:

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kondisi tidak layak huni berkaitan dengan lokasi tinggal dekat dengan jalan
tol Jakarta Cikampek, pembangunan jalan Tol Layang Jakarta - Cikampek (Elevated),
proyek LRT, dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kondisi yang dialami oleh bapak Basuki juga terjadi di lingkungan perumahan
Pelapor dikarenakan sama-sama terletak di sisi utara tol Jakarta Cikampek.</span>

</li><li>File “KEPMENKES_829_1999 Persyaratan Kesehatan Perumahanâ€. Dokumen ini
     disampaikan Pelapor untuk menjelaskan bahwa:<span> o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Persyaratan kesehatan tingkat kebisingan untuk lingkungan perumahan adalah
tidak melebihi 45-55 dbA,</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intensitas kebisingan di lingkungan perumahan Pelapor mencapai 81 dbA.</span>

</li><li>File “dilampauinya baku mutuâ€. Dokumen ini disampaikan Pelapor untuk
     menjelaskan bahwa:<span> o&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah mengetahui dilampauinya baku mutu kebisingan
dan baku mutu udara ambient di lokasi kegiatan operasional tol Jakarta Cikampek
(existing) sebelum dimulainya pembangunan Tol Cikampek II (Elevated) namun
tidak melakukan suatu tindakan untuk menanggulanginya.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tingkat kebisingan di kawasan Cikunir – Bekasi Barat sudah jauh diatas baku
mutu dikarenakan merupakan daerah dengan lalu lintas tertinggi.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hasil AMDAL seharusnya diumumkan kepada masyarakat sekitar/terdampak dan
masyarakat memiliki hak untuk memberikan tanggapan atas rencana pelaksanaan
proyek tersebut.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumen AMDAL Pembangunan Tol Jakarta Cikampek II Elevated dibuat
berdasarkan addendum atas ANDAL dan RKL-RPL Tol Jakarta Cikampek eksisting. Hal
tersebut dirasa janggal oleh Pelapor, karena dibuat berdasarkan addendum atas
ANDAL milik Badan Usaha Jalan Tol lain yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang
merupakan subjek hukum yang berbeda dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Terdapat kejanggalan karena PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek tidak
menggunakan dokumen AMDAL baru, artinya menggunakan dokumen ANDAL milik PT Jasa
Marga (Persero) Tbk yang merupakan subjek hukum yang berbeda.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informasi di dokumen ini yang mendorong Pelapor untuk mengirimkan somasi
kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.</span>

<span>o&nbsp;&nbsp;&nbsp; File ini merupakan potongan dari dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL
Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated. File tersebut diperoleh
Pelapor dari pihak lain, bukan berasal dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk maupun
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.</span><br></li></ul></div>