<div>Laporan memuat
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang dan Kepala Bidang Umum dan SDM.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor
menginformasikan:</div>

<ul><li>Kepala
     Kantor Cabang (Terlapor 1) menginformasikan kepada Pelapor dan Kepala
     Bidang Umum dan SDM (Terlapor 2) bahwa dia memiliki rencana cuti untuk
     mengikuti kegiatan bersepeda yang diselenggarakan oleh Kanwil pada tanggal
     6&nbsp; dan 7 Agustus 2020. Terlapor 1 mengajukan
     cuti karena kegiatan sepeda tersebut merupakan kegiatan pribadi di luar
     agenda kantor.</li><li>Pelapor
     menerima pesan broadcast pada tanggal 6 Agustus 2020 tentang kegiatan
     rapat rencana program subsidi gaji peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan
     dilakukan tanggal 7 Agustus 2020. Terlapor 1 mengintruksikan PPS Kakacab
     untuk hadir dikarenakan Terlapor 1 sedang cuti.</li><li>Pelapor
     melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 7 – 25 Agustus</li><li>Staf Pelapor
     menginformasikan adanya pengajuan pembayaran SPPD Terlapor 1 tertanggal 6
     Agustus 2020 pada tanggal 13 Agustus 2020, namun dasar yang digunakan
     adalah:</li><ul><li>Surat
      persiapan pelaksanaan pelatihan vokasi tanggal 16 Februari 2020 dan
      didalam surat tersebut juga tidak disebutkan Terlapor 1 untuk hadir. </li><li>Bukti
      voucher hotel untuk tanggal 5 Agustus 2020 sedangkan SPPF di tanggal 6
      Agustus 2020</li></ul></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atas hal tersebut, Pelapor meminta
stafnya untuk mengkonfirmasi ke Bidang Umum dan SDM

<ul><li>Staf Pelapor
     belum membuat estimasi pembayaran di tanggal 14 Agustus dikarenakan
     dokumen SPPD masih harus dikonfirmasi kembali atas validitasnya. Atas hal
     tersebut:</li><ul><li>Staf
      Pelapor melakukan konfirmasi kepada Terlapor 2 dan dijawab bahwa Terlapor
      1 ingin mendapatkan gratis</li><li>Terlapor 1 memarahi
      dan melontarkan makian serta penghinaan verbal yang disertai ancaman
      kepada staf Pelapor dan meminta staf Pelapor untuk menyampaikannya kepada
      Pelapor. Berikut adalah isi makian dari Terlapor 1: “Perempuan Jalang,
      Kontol, Baru Kabid Kelas 3 dia ya, saya tandai habis diaâ€</li><li>Pelapor
      menerima 2 panggilan telepon tak terjawab dari Terlapor 1 dan mencoba
      menghubungi balik namun tidak direspon.</li><li>Staf
      Pelapor menghubungi Pelapor dan menjelaskan hal yang terjadi yaitu
      Terlapor 1 menerima informasi bahwa bidang keuangan menolak untuk melakukan
      pembayaran SPPD Terlapor 1, padahal staf Pelapor baru akan membayarkan
      SPPD apabila seluruh bukti pendukung lengkap dan valid.</li></ul><li>SPPD yang
     disampaikan oleh Terlapor 1 adalah fiktif dikarenakan kegiatan yang
     dilaporkan tidak pernah terjadi dan kegiatan yang sebenarnya adalah
     kegiatan bersepeda yang diselenggarakan oleh Kanwil.</li></ul><div>Pelapor juga
melampirkan beberapa file yaitu:

</div><ul><li>Foto capture
     cctv camera 07</li><li>Foto beberapa
     orang yang sedang bersepeda</li></ul><div>Atas informasi
awal tersebut, kami meminta informasi tambahan ke Pelapor dan diinformasikan:

</div><ul><li>Terlapor 2
     melakukan fitnah yaitu menginformasikan kepada Terlapor 1 bahwa Bidang Keuangan
     tidak mau membayarkan SPPD Terlapor 1, padahal staf Pelapor masih
     melakukan verifikasi berkas dan berkoordinasi dengan Bidang Umum dan SDM
     terkait tagihan SPPD</li><li>Terlapor 2
     melakukan pembiaran dan memutarbalikan fakta serta ikut mendukung
     terjadinya klaim SPPF fiktif.</li><li>Nama-nama
     saksi yang mengetahui kejadian yang dilaporkan</li><li>Pelapor juga
     telah menyampaikan laporan ke aplikasi WBS BPJS Ketenagakerjaan pada
     tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor tiket 10200826001, namun belum ada
     tanggapan. Selain itu, Pelapor juga mengirimkan surat kepada Direktur
     Utama.</li><li>SPPD fiktif
     tersebut telah dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2020, namun tidak ada
     perbaikan data yang disampaikan oleh Terlapor 1 maupun Bidang Umum &amp;
     SDM. Staf Pelapor melakukan pembayaran dikarenakan tekanan dari Terlapor 1</li><li>Rekaman CCTV
     pada saat kejadian tidak bisa dikirimkan dikarenakan ukuran filenya yang
     besar.</li><li>Berkas yang
     dilampirkan didalam SPPD tidak melampirkan bukti foto dikarenakan laporan
     pelaksanaan dinas yang disampaikan dan kegiatan yang dilakukan tidak
     berhubungan sama sekali serta berkas yang disampaikan sebagai dasar
     perjalanan dinas merupakan kegiatan yang terjadi di bulan Februari.</li></ul>

Pelapor
melampirkan beberapa bukti tambahan yaitu:

<ul><li>Capture
     percakapan group WA dimana terdapat percakapan mengenai status Terlapor 1
     yaitu cuti bukan dinas, yang disampaikan langsung oleh Terlapor 1</li><li>Percakapan
     yang menunjukkan kesediaan staf Pelapor untuk bersaksi </li><li>Foto yang
     menunjukkan Terlapor 1 sedang bersepeda</li><li>SPPD fiktif</li></ul>