Harapan Kami Terkait Percepatan Streamlining dan Kepatuhan Hukum di Lingkungan PT PLN (Persero)

Kepada Yth.

Danantara Asset Management

Kami, sebagai bagian dari garda terdepan operasional ketenagalistrikan nasional, menaruh harapan besar terhadap proses Governance Reset dan Streamlining yang sedang berlangsung di lingkungan BUMN sektor energi.

Harapan kami, proses tersebut tidak hanya menjadi perampingan administratif, melainkan juga momentum penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan efisiensi operasional yang berkeadilan.

Adapun harapan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tegaknya Hukum Materiil di Atas Formalitas Administratif

Kami berharap proses transisi sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tidak dimaknai sebagai ruang untuk menunda penyelesaian persoalan hukum materiil yang telah berlangsung dalam praktik hubungan kerja.

Permasalahan terkait unsur subordinasi, kendali kerja, dan kemandirian vendor perlu dievaluasi secara objektif berdasarkan fakta operasional di lapangan demi memastikan kesesuaian praktik hubungan kerja dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Evaluasi terhadap Inefisiensi Vendor Administratif

Kami berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan vendor yang tidak memiliki fungsi supervisi teknis mandiri maupun kontribusi operasional langsung dalam pekerjaan inti ketenagalistrikan.

Langkah tersebut penting guna mendukung efisiensi anggaran, penyederhanaan rantai birokrasi kerja, serta optimalisasi tata kelola sumber daya manusia di lingkungan PLN Group.

3. Pengakuan Objektif terhadap Fungsi Inti (Core Business)

Kami berharap terdapat audit dan peninjauan yang objektif terhadap klasifikasi pekerjaan Operator Gardu Induk sebagai bagian dari fungsi inti operasional sistem tenaga listrik nasional.

Peran operator gardu induk memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas sistem, keselamatan operasi, dan kontinuitas penyaluran tenaga listrik, sehingga memerlukan kepastian status hubungan kerja yang selaras dengan karakteristik pekerjaan tersebut.

4. Kepastian Status Hubungan Kerja demi Stabilitas Operasional

Kami berharap proses streamlining dapat menjadi momentum untuk menghadirkan kepastian hukum melalui penyesuaian status hubungan kerja yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kepastian status kerja bukan hanya menyangkut hak normatif pekerja, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas operasional, peningkatan profesionalisme, dan penguatan budaya keselamatan kerja pada sektor ketenagalistrikan nasional.

5. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Manajerial

Kami berharap proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum.

Setiap unit manajemen diharapkan mampu membangun dialog industrial yang terbuka dan substantif demi terciptanya hubungan kerja yang sehat dan profesional.

Penutup

Melalui Danantara Asset Management, kami menaruh harapan besar terhadap hadirnya langkah transformasi yang mampu memperkuat tata kelola BUMN sektor energi agar lebih bersih, efisien, profesional, dan patuh terhadap prinsip hukum ketenagakerjaan.