Kami Serikat Pekerja Mandiri Singkawang dengan ini menyampaikan mosi pendesakan kepada WBS Danantara untuk melakukan intervensi korektif terhadap anomali model hubungan kerja pada seluruh rantai nilai bisnis inti ketenagalistrikan nasional. Penggunaan skema Asset Management Contract (AMC) melalui entitas anak perusahaan maupun vendor pihak ketiga pada operasional teknis utama merupakan sebuah degradasi tata kelola yang menciptakan risiko operasional dan hukum yang bersifat sistemik. Berdasarkan analisis komparatif fungsional terhadap utility nasional di wilayah Asia Tenggara, praktik outsourcing dominan di Indonesia adalah sebuah anomali tunggal yang sangat memalukan di tingkat ASEAN. Data empiris menunjukkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN—mulai dari Malaysia melalui Tenaga Nasional Berhad (TNB), Thailand melalui EGAT, Vietnam melalui EVN, Filipina melalui NPC/NGCP, Singapura melalui SP Group, hingga Brunei Darussalam melalui Jabatan Perkhidmatan Elektrik (JPE)—secara konsisten menerapkan sistem Direct Hire atau hubungan kerja tetap bagi tenaga kerja di seluruh lini bisnis inti mereka demi menjamin keandalan sistem dan keamanan energi nasional. Fakta bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengadopsi status Outsourcing Dominan pada tenaga teknik utama adalah sebuah aib tata kelola yang tidak dapat dijustifikasi secara akademis maupun yuridis. Bahkan negara dengan profil ekonomi berkembang seperti Laos melalui Electricite du Laos (EDL), Kamboja melalui Electricite du Cambodge (EDC), dan Myanmar melalui EPGE telah menginternalisasi tenaga kerja operasionalnya sebagai aset tetap perusahaan induk. Pembiaran terhadap skema AMC di Indonesia bukan hanya memicu inefisiensi alokasi anggaran akibat biaya margin manajemen (management fee) yang redundan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan energi dan pembangkangan nyata terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut secara eksplisit melarang penggunaan tenaga kerja alih daya pada fungsi-fungsi bisnis inti yang bersifat berkelanjutan dan melekat pada pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mendesak WBS Danantara untuk segera melakukan akselerasi perubahan struktural guna memulihkan integritas tata kelola SDM di PT PLN (Persero) dengan mengalihkan status hubungan kerja seluruh tenaga kerja bisnis inti menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) langsung di bawah PT PLN (Persero) Holding. Segala bentuk simplifikasi masalah melalui wacana peralihan status ke anak perusahaan adalah kekeliruan yuridis yang tetap menempatkan Indonesia pada posisi inferior dalam standar ketenagakerjaan energi di ASEAN. Menyongsong implementasi Grid Interkoneksi Nasional tanpa adanya rekonsiliasi status tenaga kerja inti adalah langkah yang sangat berisiko bagi stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional. Kami menuntut tindakan korektif yang murni dan segera dari WBS Danantara demi menjaga marwah kedaulatan energi bangsa serta martabat profesionalisme tenaga kerja kelistrikan Indonesia di mata internasional, mulai dari bumi Khatulistiwa untuk seluruh nusantara.