<b>What:</b>

<ul>
 <li>Laporan tidak memuat
     informasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Danantara Indonesia.</li>
 <li>Laporan memuat beberapa
     dugaan pelanggaran yaitu: </li>
 <ul>
  <li>Adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan
      oleh terdapat Board Regional Management 1 (BRM-1) dan BRM-2 di PTPN I
      Regional 2 yang juga menjabat sebagai Pengurus dan Badan Pengawas di
      Pusat Koperasi Karyawan (“Puskopkar”) Perkebunan Nusantara VIII (sekarang
      PTPN I Regional 2), dimana Puskopkar tersebut juga menjadi
      supplier/vendor/pemasok barang dan jasa di PTPN I Regional 2.</li>
  <li>Para pejabat yang menjadi Pengurus dan Badan
      Pengawas Puskopkar tersebut menerima honorarium per bulan, dengan nilai
      berkisar 7 juta rupiah sampai dengan belasan juta rupiah namun tidak
      dilaporkan ke dalam aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK.</li>
 </ul>
 <li>Atas dugaan pelanggaran
     tersebut, pelapor sudah melaporkan ke:</li>
 <ul>
  <li>Regional Head PTPN I Regional 2, pada tanggal 14 April
      2025. Dokumen pelaporan hardcopy disampaikan melalui Sekretaris Regional
      Head pada tanggal 14 April 2025. Atas laporan, pelapor diundang untuk
      diskusi dengan Regional Head pada tanggal 15 Mei 2025.</li>
  <li>Direktur Utama PTPN I, pada tanggal 18 Agustus
      2025, namun tidak ada respon. Dokumen pelaporan hardcopy dikirimkan tanggal
      18 Agustus 2025 via JNE ke alamat PT Perkebunan Nusantara I, Gedung Agro Plaza Lt.
      14. JL.H.R.Rasuna Said kav X2 no1, Setia Budi Jakarta 12950.</li>
  <li>Direktur Utama PTPN III (Holding Perkebunan), pada
      tanggal 23 September 2025, namun tidak ada respon. Dokumen pelaporan
      hardcopy dikirimkan tanggal 24 September 2025 via JNE ke alamat PT
      Perkebunan Nusantara I, Gedung Agro Plaza Lt. 14. JL.H.R.Rasuna Said kav
      X2 no1, Setia Budi Jakarta 12950.</li>
  <li>Tim Whistleblowing System (WBS) PTPN III (Holding
      Perkebunan), pada tanggal 10 Oktober 2025 dan telah dijawab pada tanggal
      27 Januari 2026, Atas laporan ke Tim WBS PTPN III, pelapor tidak
      melakukan banding dikarenakan keputusan sudah final disampaikan via chat
      whatsapp. Namun demikian, pelapor menanyakan lebih lanjut via whatsapp di
      tanggal 27 Januari 2026.</li>
 </ul>
</ul>

<b>When:</b>

<ul>
 <li>Pelapor tidak
     menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Where:</b>

<ul>
 <li>PT Perkebunan Nusantara
     I (“PTPN I”) di Regional 2.</li>
</ul>

<b>Who:</b>

<ul>
 <li>Dirhamsyah Riza
     Sudrajat (Kepala Bagian Pengadaan &amp; TI) menjadi Ketua I Pengurus
     Puskopkar. Pelapor menginformasikan Dirhamsyah Riza Sudrajat telah
     dimutasi menjadi Manager Kebun Rancabali.</li>
 <li>Dina Novelia Hidayat (Kepala
     Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi) menjadi Sekretaris.</li>
 <li>Adi Sukmawadi (Kepala
     Sub Bagian Pertanahan &amp; Keamanan) menjadi Bendahara I.&nbsp; Pelapor menginformasikan Adi Sukmawadi telah
     dimutasi menjadi Manager Kebun Cisaruni.</li>
 <li>Lemi Hidayat (Kepala
     Sub Bagian Keuangan dan HPS) menjadi Bendahara II.</li>
 <li>Mira Sumirah (Kepala
     Bagian Keuangan dan Akuntansi) menjadi Ketua Badan Pengawas Puskopkar.</li>
 <li>Siti Wahyuni (Kepala
     Sub Bagian Sistem Manajemen &amp; Manajemen Risiko) menjadi anggota Badan
     Pengawas Puskopkar. Pelapor menginformasikan Siti Wahyuni telah dimutasi
     menjadi Kepala Sub Bagian
     Manajemen Risiko.</li>
 <li>Iwan Rohmat (Kepala
     Sub Bagian Optimalisasi Aset dan Disposal) menjadi anggota Badan Pengawas
     Puskopkar.</li>
</ul>

<b>How:</b>

<ul>
 <li>Sehubungan dengan potensi
     benturan kepentingan yang disebabkan oleh terdapat Board Regional
     Management 1 (BRM-1) dan BRM-2 di PTPN I Regional 2 yang juga menjabat
     sebagai Pengurus dan Badan Pengawas di Pusat Koperasi Karyawan
     (“Puskopkar”) Perkebunan Nusantara VIII (sekarang PTPN I Regional 2):</li>
 <ul>
  <li>Pelapor tidak menemukan ketentuan yang mengatur
      larangan pejabat puncak (board regional management) untuk menjadi
      pengurus dan badan pengawas dari Puskopkar. Saat ini, ketentuan Pedoman
      Perilaku dan Etika (Code of Conduct) PTPN I no UBDIRUT/PP/2024.01.04-03
      tanggal 4 Januari 2024 dalam Bagian II.6. poin 12 hanya mengatur bahwa seluruh
      Insan Perseroan menghindari situasi terjadinya benturan kepentingan.</li>
  <li>Pelapor tidak memiliki bukti adanya kejadian
      benturan kepentingan yang disebabkan oleh hal yang dilaporkan tersebut. Namun
      demikian, karena Ketua I Pengurus Puskopkar adalah Kepala Bagian
      Pengadaan &amp; TI maka informasi perihal pekerjaan di PTPN I Regional 2 dapat
      dibocorkan kepada Manager Puskopkar. </li>
  <li>Pelapor menginformasikan mutasi Kepala Bagian
      Pengadaan &amp; TI, yang menjadi Ketua I Pengurus Puskopkar, menjadi Manajer
      Pabrik di Rancabali disebabkan oleh laporan pelapor kepada Regional Head
      PTPN 1 regional 2 sampai dengan laporan WBS terakhir kepada Tim WBS PTPN
      III. Mutasi tersebut dilakukan sebagai mitigasi risiko atas potensi
      adanya benturan kepentingan. Atas hal ini, pelapor berpendapat bahwa
      walaupun belum ada bukti benturan kepentingan, namun Kepala Bagian
      Pengadaan diganti karena tidak boleh menjadi Pengurus Puskopkar.</li>
 </ul>
 <li>Sehubungan dengan pejabat
     yang menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Puskopkar menerima honorarium per
     bulan dan tidak dilaporkan ke dalam aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK</li>
 <ul>
  <li>Pelapor menginformasikan penerimaan honorarium melanggar
      ketentuan PTPN I regional 2 yaitu Pedoman Perilaku dan Etika (Code of Conduct)
      PTPN I no UB-DIRUT/PP/2024.01.04-03 tanggal 4 Januari 2024 bagian II.8.
      Pemberian dan Penerimaan Suap, Komisi, Hadiah dan Donasi dan Surat
      Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara I
      Nomor UB-DIRUT/SKPTS/2-24.01.04-018 / Nomor SKB-04/DEKOM-PTPN I/I/2024 tanggal
      4 Januari 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan
      Nusantara I.</li>
  <li>Pelapor mendapatkan informasi bahwa pejabat yang
      menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Puskopkar menerima honorarium per
      bulan dari salah satu Pengurus Puskopkar. Pelapor tidak bisa mendapatkan
      bukti dikarenakan Puskopkar adalah badan usaha diluar PTPN.</li>
  <li>Pelapor mendapatkan informasi bahwa pejabat yang
      menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Puskopkar tidak melaporkan ke GOL KPK
      dari salah satu Pengurus Puskopkar yang mengatakan bahwa honorarium dianggap
      bukan gratifikasi dan boleh diterima tanpa perlu dilaporkan
      lewat GOL.</li>
 </ul>
</ul>

<b>Bukti:</b>

<ul>
 <li>Pelapor melampirkan beberapa
     bukti yaitu:</li>
 <ul>
  <li>Surat pelapor ke Regional Head PTPN I Regional 2
      pada tanggal 14 April 2025.</li>
  <li>Surat pelapor ke Direktur Utama PTPN I pada tanggal
      18 Agustus 2025.</li>
  <li>Surat pelapor ke Direktur Utama PTPN III pada
      tanggal 23 September 2025.</li>
  <li>Pesan teks yang dikirimkan ke WBS PTPN III tanggal
      27 Januari 2026 yang memuat informasi diantaranya:</li>
  <li>Pelapor akan melaporkan ke WBS Danantara Indonesia.</li>
  <li>Hasil verifikasi, pemeriksaan, dan tindaklanjut yang
      dilakukan tim WBS PTPN III.</li>
  <li>Jawaban dari tim WBS PTPN III terkait dengan mutasi
      Dirmansyah Riza.</li>
 </ul>
</ul>