Menurut saya pelanggarannya adalah RR menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi HPH, bukan untuk kepentingan LPS. Hal tersebut terlihat jelas dengan dibukanya jurusan public policy yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di LPS dan tidak ada manfaatnya untuk LPS. 

Selain itu RR mempercepat program beasiswa yang biasanya dilakukan pada semester 2. Agar cukup waktu proses seleksi HPH diterima beasiswa LPS. 

Untuk kelulusan HPH lebih awal dari peserta lainnya adalah beasiswa LPS dan belum terjadi namun ada rumor (saya tidak tau kebenarannya). Karena jatah cuti HPH sudah mau habis namun keputusan (proses) beasiswa belum ada. 

Dengan berkuliah 2 tahun dan unpaid leave hanya 1 tahun otomatis HPH tidak dapat bekerja atau masuk kantor setelah masa unpaid leave habis. Otomatis kalau tidak masuk kerja dapat dipecat. 





