<div><b>What:</b></div><ul><li>Laporan
memuat pengaduan dari vendor PT Amarta Karya (PT Amka) yang masih belum menerima
pembayaran atas tagihannya sejak tahun 2023.</li><li>Pelapor merupakan perwakilan dari Forum Supplier
&amp; Vendor PT Amarta Karya (FORSEKA).</li><li>Pelapor mengirimkan surat permohonan waktu
kepada Komisi VI DPR RI untuk bisa memfasilitasi FORSEKA melakukan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan pihak Komisi VI DPR RI.</li><li>FORSEKA selaku warga negara RI yang sudah
membantu pekerjaan pembangunan negara meminta bantuan kepada Danantara
Indonesia, DPR RI, dan pihak terkait lainnya untuk bisa memberikan solusi
konkrit atas tagihan mereka yang belum dibayar, adapun total tagihan PT Amka
kepada FORSEKA sekitar Rp1,1 Triliun.</li></ul><div><b>When:</b></div><ul><li><div>Sejak tahun 2023.</div></li></ul><div><b>Where:</b></div><ul><li>PT
     Amarta Karya.</li></ul><div><b>Who:</b></div><ul><li><div>PT
     Amarta Karya.</div></li></ul><div><b>How:</b></div><ul><li>Sejak tahun 2023, PT Amka mendapat putusan PKPU
bebas dari pailit yang diajukan salah satu vendornya berkenaan dengan
pembayaran yang menunggak. Hasil dari putusan PKPU untuk PT Amka adalah
keluarnya proposal perdamaian penjadwalan pembayaran pada proposal yang
diajukan PT Amka / Homologasi. Saat ini sudah lebih dari 3 tahun berselang dari
putusan pengadilan namun masih belum ada pembayaran dari PT Amka.</li><li>Pelapor tidak melihat adanya perbaikan di Manajemen
PT Amka dan mendengar dari pihak karyawan PT Amka bahwa kondisi PT Amka saat
ini semakin memburuk karena tidak ada proyek baru bahkan kondisi kantor
pusatnya di Bekasi sudah tidak ada aktivitas dan tidak ada orang yang bekerja.</li><li>Akibat pembayaran PT Amka kepada supplier &amp;
vendor yang macet lebih dari 5 tahun, begitu besar dampak materiil maupun moril
yang harus ditanggung para supplier dan vendor PT Amka, antara lain : ada yang meninggal
dunia yang disebabkan stress dikejar debt collector karena menggunakan modal
perbankan dan ada juga yang mengalami gangguan jiwa.</li><li>Pihak PT Amka yang selama ini berkomunikasi dengan
     Pelapor terkait penagihan merupakan bagian keuangan proyek, namun sudah
     resign dari PT Amka, sehingga Pelapor terakhir berkoordinasi dengan
     Sekretaris Direktur yaitu Bapak Waluyo.</li><li>Pelapor terakhir berkomunikasi dengan&nbsp;pihak
     AMKA sekitar tanggal 10 September 2025 lalu, bertemu dengan Direktur Utama
     PT Amka saat itu, yaitu Bapak Nikolas Agung.</li><li>Jawaban dari Bapak Nikolas Agung selaku
     Direktur Utama PT Amka mengatakan bahwa PT Amka sedang memulai beberapa
     project, dimana keuntungannya akan dipakai untuk mencicil pembayaran
     kepada para kreditur.</li><li>Bukti&nbsp;komitmen tersebut tidak sempat kami
     dokumentasikan, namun dapat diperoleh di media online yang meliput pernyataan
     Bapak Nikolas Agung tersebut.&nbsp;</li></ul><div><b>Bukti:</b></div><ul><li><div>Link berita pertemuan Direktur Utama PT AMKA bersama para
kreditur pada tanggal 11 September 2025 lalu: <a href="https://www.jpnn.com/news/amka-ajak-kreditur-berdialog-bahas-strategi-pemulihan-perusahaan" target="" rel="">https://www.jpnn.com/news/amka-ajak-kreditur-berdialog-bahas-strategi-pemulihan-perusahaan</a>.</div></li><li>Surat permohonan FORSEKA untuk dapat melakukan RDP dengan Komisi
VI DPR RI.</li></ul>