Kami dari Serikat Pekerja Mandiri Singkawang menyatakan dengan tegas bahwa praktik outsourcing pada kegiatan operasional inti di PLN, baik yang dilakukan melalui anak usaha maupun cucu usaha yang secara tersistem tetap berfungsi sebagai vendor penyedia jasa tenaga kerja, merupakan pelanggaran nyata terhadap amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang secara substansi telah melarang pengalihan beban kerja utama kepada pihak ketiga. Kami memberikan penekanan keras kepada WBS Danantara untuk segera mengeksekusi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menghapuskan sistem kerja yang mencederai konstitusi dan mengeksploitasi martabat pekerja lokal melalui praktik outsourcing yang tidak berkeadilan di seluruh lapisan struktur perusahaan. Sesuai dengan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak-hak rakyat kecil dan memastikan kesejahteraan buruh, maka penempatan Operator Gardu Induk serta tenaga teknis lapangan di bawah skema alih daya anak perusahaan, cucu perusahaan, maupun vendor lainnya adalah bentuk pembangkangan terhadap mandat kepemimpinan nasional. Kami menuntut agar substansi hukum dan visi kepemimpinan ini segera diwujudkan dalam langkah nyata pengangkatan status hubungan kerja kami menjadi hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja utama (PLN) dalam waktu sesingkat-singkatnya. Danantara harus membuktikan fungsinya dengan melakukan audit menyeluruh dan mendesak Direksi PLN untuk melakukan pemulihan hak-hak kami demi kepastian hukum, kedaulatan energi, dan keadilan sosial tanpa adanya penundaan lagi. Segala bentuk sinkronisasi data yang hanya bersifat administratif antara anak usaha, cucu usaha, dan vendor tanpa mengubah substansi status hukum pekerja adalah pengabaian terhadap konstitusi dan mandat Presiden yang harus segera diselesaikan secara tuntas demi tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.