Terimakasih atas respon yang cepat dari tim WBS siDEWAS

misalnya NPK Bapak Yudi Nainggolan adalah 149451187
angka 1 didepan menunjukan jenis kelamin
angka 4945 kami tak tahu menginformasikan apapun.
angka 11 (empat nomor terakhir menunjukan tahun bergabung di BP Jamsostek yaitu 2011
angka 87 menunjukan tahun kelahiran yaitu tahun 87

Terkait pertanyaan: Siapakah nama-nama pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diduga menerima jabatan dikarenakan adanya balas budi dari pejabat sebelumnya dan siapa pejabat BPJS yang diduga memberikan jabatan tersebut untuk balas budi (misal: bapak/ibu X mendapatkan posisi sebagai Y dikarenakan balas budi dari bapak/ibu Z)

bisa diduga bahwa Pak Yudi Nainggolan mendapatkan priveledge menjadi pejabat struktural (Kabid Umum dan SDM) dari Pak Dirum Sebelumnya (Pak  Naufal), jika dilihat tahun bergabung dan tahun kelahiran, bahkan penempatan pun di Wilayah Jakarta.

Pak Legi Handoko mendapatkan priviledge menjadi Asisten Depdir, dari Pak Dirut sebelumnya (Agus Susanto), jika dilihat tahun bergabung dan tahun kelahiran, bahkan belum pernah menjadi pejabat struktural di lapangan. Lalu menjadi Asdep termuda yang juga ditempatkan di Core Bisnis BPJS Ketenagakerjaan yaitu Direktorat Pelayanan.

Pak Randy, sebelumnya protokoler Dirkeu (Evi Afiatin). Bu Lina Sebelumnya menjadi Sekretaris Direnstra (Sumarjono), Pak Eka sebelunya protokoler Direktur Pelayanan (Krishna Syarif), Bu Atrini Kadir sebelumbta menjadi sekretaris Direktur Kepesertaan (E Ilyas Lubis), dst.

Yang disorot adalah azas keadilan, kepatutan dan kepantasan sehingga tercium (diduga) syarat dengan KKN
mungkin ada SDM lainnya yang lebih baik dan lebih pantas menjadi pejabat struktural dengan melihat masa kerja, kemampuan lapangan dan latar belakang pendidikan dengan cara yang lebih objektif yaitu melalui mekanisme Job Tender (open Bidding)

Kata sering ini, merupakan fenomena yang kerap terjadi.
bisa saja SDM tersebut memang kompetensi menurut kacamata direksi, namun menutup peluang SDM yang minimal punya kompetensi yang sama (krn bukan sdm lingkar dalam direksi). Tetapi apakah kewenangan merupakan alasan yang bisa diterima untuk diterapkan oleh institusi yang kerap/pernah mendapatkan penghargaan Good Governance?

Harapannya agar Dewan Direksi saat ini, terlebih Pak Adithya terpilih kembali menjadi Dewas dapat mengawal ketat implementasi penempatan SDM the right man on the right place melalui mekanisme Job Tender (Open Bidding)

Apakah hanya 5 pihak tersebut yang diduga mendapatkan jabatan baru dikarenakan adanya balas budi dari pejabat sebelumnya? Data tersebut diatas yang terlalu terlihat mencolok promosinya dan semakin gencar sebelum pergantian direksi pula.


Apakah pihak-pihak tersebut sebenarnya tidak layak untuk menempati jabatan baru tersebut? Apabila iya, mohon dapat dijelaskan dan apabila ada bukti mohon dapat disampaikan.

Untuk ini DeWAS bisa meminta Depdir Human Capital menyediakan hasil Diklat (assesment), Curiculum Vittae dan menyandingkan dengan kamus kompetensi. Agar regulasi (perdir) internal dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. untuk memenuhi azas keadilan, kepatutan dan kepantasan.

Kembali lagi, dengan adanya pelaporan ini, tujuan akhirnya adalah percepatan pelaksanaan janji DEWAS c.q Pak Aditya untuk mendorong BPJS Ketenagakerjaan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dengan mungkin melakukan job tender (open bidding) yang transparan. Terimakasih atas tanggapan yang diberikan.
