<b>What:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     menyampaikan kajian atas Akuntabilitas TAC PNBP PT Kereta Api Indonesia
     (Persero).</li><li>Pelapor menyampaikan bahwa laporan ini ditujukan kepada
Danantara Indonesia dengan harapan sebagai berikut:</li><ul><li>Regulasi
biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara bisa diperbaiki sehingga
memiliki akuntabilitas.</li><li>Data
yang digunakan mencerminkan kondisi yang seharusnya serta mencerminkan equal
treatment dengan moda transportasi lainnya.</li></ul><li>Atas
     informasi awal, Konsultan Independen Pengelola WBS Danantara Indonesia
     meminta informasi tambahan, namun pelapor tidak memberikan tanggapan
     sampai batas waktu.</li></ul><b>When:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Where:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Who:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul><b>How:</b>

<ul>
 <li>Belum
     tersedianya data yang mencerminkan kondisi yang seharusnya dan belum
     mencerminkan equal treatment dengan moda transportasi lainnya.</li>
 <li>Kondisi
     TAC PNPB yang tidak dapat diyakini kebenarannya akan berdampak kepada
     Nilai PSO (Public Service Obligation).</li><li>Data satuan biaya penggunaan prasarana KA yang
belum bisa diyakini kebenarannya, antara lain:</li><ul><li>Data
Gt: Belum ada Alat Ukur yang dapat memberikan data Gt secara aktual.</li><li>Data
Km: Belum ada alat ukur yang dapat memberikan data Km secara aktual.</li><li>Data
Satuan biaya penggunaan prasarana KA:</li><ul><li>1. Nilai Rata-rata IM dan IO yang digunakan dalam
KM 179 tahun 2024 tidak sama dengan Kontrak IMO TA 2023 dan 2024.</li><li>2. Penggunaan Nilai Daya Angkut Maksimum Jalan Rel
sebesar 20 Juta Ton pertahun yang digunakan dalam KM 179 tahun 2024 tidak
sejalan dengan PM 14 tahun 2024 (jalur KA kelas 1 (satu) per hari – Artinya
lebih dari 20 Juta Ton per hari (PM 60 tahun 2012)).</li><li>3. Penggunaan Nilai Daya Angkut Maksimum Jalan Rel
sebesar 20 Juta Ton pertahun yang digunakan dalam KM 179 tahun 2024 tidak sama
dengan hasil perhitungan yang ada dalam Keputusan Direktur Jenderal
Perkeretaapian KP-DJKA 67 Tahun 2023 tentang Grafik Perjalanan Kereta Api Pada
Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa tahun 2023.</li></ul><li>Pengenaan
TAC PNBP untuk Perkeretaapian belum mencerminkan equal treatment dengan moda
transportasi lainnya.</li></ul></ul><b>Bukti:</b><ul><li>Pelapor
     menyampaikan kajian beserta cuplikan atas dokumen-dokumen pendukung di
     dalamnya.</li><ul>
</ul><br></ul>