Berdasarkan
ketentuan internal diketahui:

<ul><li>Pedoman Etika dan Perilaku (Code
     of Conduct) MRT Jakarta Bab III Poin D mengatur “Prinsip-prinsip hubungan
     dengan penyedia barang dan jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan
     jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar.
     Perseroan berkomitmen untuk diantaranya:</li><ul><li>Melaksanakan pengadaan sesuai
      dnegan pedoman dan prosedur Pengadaan barang dan jasa dan prinsip-prinsip
      GCG.</li><li>Membawa perlakuan yang sama
      bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk
      memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan
      apapun.</li><li>Menghindari dan mencegah
      penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan
      atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan
      Perseroan”</li></ul><li>&nbsp;Peraturan Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 1 mengatur
      “Karyawan wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan
      serta ketentuan yang berlaku secara khusus di Perusahaan, termasuk namun
      tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP,
      Core Values, Standard Operating Procedure (SOP), Code of Conduct/Pedoman
      Etika dan Perilaku, segala bentuk Peraturan Direksi, Keputusan Direksi,
      Surat Edaran, Instruksi Kerja (Working Instruction) dan ketentuan lainnya
      yang ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau Unit Kerja”</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur “setiap
      karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran
      terhadap ketentuan Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Kode Etik,
      Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala bentuk keputusan akan dikenakan
      sanksi antara lain Surat Teguran, Surat Peringatan 1,2,3 dan/atau
      Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”</li></ul></ul>Laporan
direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti via WBS dikarenakan informasi yang
disampaikan tidak memenuhi seluruh prinsip 4W1H, tidak adanya bukti, dan tidak
adanya tanggapan dari pelapor sampai batas waktu.

<br><br>