Keluhan pegawai Direktorat Operations terkait adanya ambiguitas dan ketidakmerataan 
implementasi status eligibility dalam Motorcycle Ownership Program (MCOP). 
Berdasarkan pengamatan dan data di lapangan, terdapat perbedaan penafsiran antara 
kebijakan tertulis dengan eksekusi yang dilakukan oleh HCBP Operations. Adapun poin
poin yang menjadi dasar keberatan kami adalah sebagai berikut: 
1. Kontradiksi Ketentuan: Sesuai aturan MCOP Poin 5, disebutkan bahwa "Apabila 
pegawai lulus seleksi SDP (Staff Development Program), maka program tetap 
berlanjut". Namun, HCBP Operations menyatakan bahwa pegawai pelaksana 
dengan penilaian PL 2 selama 2 tahun berturut-turut yang lulus seleksi SDP 
secara otomatis digugurkan status eligible-nya. Pernyataan ini jelas 
berseberangan dengan semangat regulasi yang ada. 
2. Inkonsistensi Penerapan (Disparitas): Saat ini, terdapat ketidakadilan yang 
nyata di mana dari 16 pegawai Operations yang memiliki kualifikasi serupa (PL 2 
selama 2 tahun dan lulus SDP), hanya 5 orang (berasal dari RCC Group dan ECO 
Group) yang dinyatakan eligible untuk mendapatkan manfaat MCOP. Hal ini 
menunjukkan adanya standar ganda dalam proses verifikasi status penerima 
manfaat.
Sementara, pada sisi pegawai Region, pegawai yang berstatus sama, mendapatkan manfaat 
tersebut. Bahkan yang sebelumnya sempat dinyatakan non-eligible, diubah statusnya menjadi eligible untuk mendapatkan manfaat tersebut.
3. Kekeliruan Penafsiran: HCBP Operations berargumen bahwa Poin 5 hanya 
berlaku bagi pegawai yang sudah mengambil cicilan sebelum lulus SDP. Namun, 
fakta menunjukkan adanya pegawai lain yang baru mengambil manfaat setelah 
lulus SDP tetap diloloskan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa tugas-tugas 
administratif tidak dijalankan sesuai standar transparansi dan kesetaraan hak. 
Ketidakmerataan ini telah memicu keresahan dan menurunkan motivasi kerja pegawai 
yang merasa haknya terabaikan akibat perbedaan interpretasi aturan oleh fungsi HR. 
Kami sangat mengharapkan kebijakan MCOP dapat dijalankan secara objektif bagi 
seluruh pegawai yang telah memenuhi kriteria kinerja (minimal PL 2), tanpa diskriminasi 
status kelulusan seleksi pengembangan (SDP). 
Demikian laporan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak/Ibu dapat meninjau 
kembali kinerja HCBP Operations dalam hal ini, guna menjaga integritas sistem reward 
dan kesejahteraan pegawai di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 