<div>Laporan memuat pengaduan atas pemotongan uang pensiunan Telkom bulanan
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik rekening.

&nbsp; <br></div><div><br></div><div>Laporan ditujukan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Di dalam laporannya:<br></div><div><ul><li>Pelapor menginformasikan:</li><ul><li>Ketua Umum P2Tel&nbsp; (Persatuan Pensiunan Telkom) melakukan
kerjasama dengan bank – bank pembayar uang pensiunan (Bank Mandiri, BNI, BRI,
BTPN dan Bank Woori cabang Bandung).&nbsp;</li><li>Terjadi pemotongan uang
pensiunan bulanan sebesar 5 (lima) permil yang dilakukan dengan debet otomatis
tanpa persetujuan dari pemilik rekening sejak tanggal 1 Mei 2022.&nbsp;</li><li>Pemotongan atau perdebetan otomatis
tersebut bertentangan dengan UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU no 11
tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelengkapnya.&nbsp;</li><li>Pemotongan uang pensiun tersebut diduga
untuk memupuk dana semacam asuransi jiwa kematian para pensiunan, namun tidak
ada ijin dari OJK.</li></ul><li><span>Pelapor mengharapkan OJK dan manajemen bank melakukan audit untuk menegakan peraturan perundang-undangan.</span>&nbsp;</li></ul>Pelapor tidak melampirkan bukti atas informasi
yang dilaporkan. <br></div><div><br></div><div>Kami tidak dapat
berkomunikasi dengan Pelapor, dikarenakan Pelapor menyampaikan laporan dalam
bentuk surat dan tidak menginformasikan nomor telepon atau alamat email yang
dapat dihubungi.

</div>