<div>Laporan memuat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan
internal dan eksternal termasuk code of conduct yang dilakukan oleh beberapa
pihak.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor
menginformasikan: </div>

<ul><li>Nama-nama
     pihak yang dilaporkan yaitu:</li><ul><li>Terlapor 1</li><li>Terlapor 2</li><li>Terlapor 3</li><li>Terlapor 4</li><li>Terlapor 5</li></ul><li>Kronologis
     pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 1, Terlapor 2, dan Terlapor 3</li><ul><li>Tanggal 16
      Desember 2020</li><ul><li>Pelapor
       menerima panggilan dari HC Region yang meminta Pelapor untuk hadir di
       kantor region XX. HC Region tidak menginformasikan tujuan pemanggilan.</li></ul><li>Tanggal 17
      Desember 2020</li><ul><li>Atas
       panggilan tersebut, Pelapor melakukan konfirmasi ke RCEO dan
       diinformasikan tidak ada permasalahan dan alasan pemanggilan akan
       diinformasikan setelah pelapor hadir di kantor region XX.</li><li>Pelapor
       hadir di kantor region XX dan diberikan surat keputusan terkait jabatan
       baru yang akan diemban oleh Pelapor. Pelapor juga diminta untuk
       menandatangani berita acara serah terima jabatan. Pelapor berpendapat
       hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan di Bank Mandiri, dimana biasanya
       ada undangan tertulis. Atas hal ini, Pelapor telah mengajukan surat
       keberatan.</li><li>Pelapor
       sempat meminta ijin cuti kepada RCEO sebelum menandatangani berita acara
       serah terima jabatan, namun RCEO tidak mengijinkan dan meminta Pelapor
       untuk tetap tinggal di daerah lokasi kantor region XX. RCEO beralasan
       pelapor sudah tidak menjadi pegawai region lagi namun pegawai kantor
       pusat.</li><li>Pejabat
       regional CEO memanggil Terlapor 1 untuk melakukan berita acara serah
       terima dengan Pelapor. Terlapor 1 ditetapkan menggantikan jabatan yang
       sebelumnya diemban oleh Pelapor.</li><li>Pelapor
       meminta ijin kepada pejabat regional CEO kembali ke daerah, untuk
       mempersiapkan barang-barang dan berkas yang masih ada di kantor
       sebelumnya, namun tidak diijinkan. Pelapor berpendapat hal ini aneh
       karena melarang pelapor untuk melakukan pengamanan terhadap barang dan
       berkas penting milik Pelapor.</li></ul><li>Tanggal 18
      Desember 2020</li><ul><li>Pelapor
       akhirnya balik ke daerah untuk mengambil beberapa berkas yang masih
       tertinggal di kantor sebelumnya dan pada tanggal 22 Desember 2020 sudah
       balik lagi ke lokasi kantor baru.</li></ul><li>Tanggal 18
      Januari 2021</li><ul><li>Pelapor
       menyampaikan surat keberatan terkait perpindahan Pelapor kepada RCEO.
       Pelapor melampirkan surat keberatan tersebut</li><li>Pelapor
       menerima pesan dari Support Manager kantor lama, yang isinya adalah
       surat perihal himbauan untuk mengosongkan rumah dinas yang
       ditandatangani oleh Terlapor 1. Di dalam surat tersebut, Pelapor
       dihimbau untuk mengosongkan rumah dinas paling lambat tanggal 31 Januari
       2021. Surat yang diterima tidak mencantumkan jabatan Pelapor. Pelapor
       melampirkan surat yang dimaksud.</li><li>Atas surat
       tersebut, Pelapor meminta keponakannya untuk mengangkut barang pribadi
       Pelapor dan mengamankan kunci kamar pribadi Pelapor.</li></ul><li>Tanggal 20
      Januari 2021</li><ul><li>Keponakan
       Pelapor datang ke rumah dinas. Pada saat pengepakan barang, Terlapor 2
       dan Terlapor 3 datang untuk mengambil DVR. &nbsp;</li><li>Keponakan
       Pelapor tidak berani mengijinkan, sebelum ada ijin dari Pelapor, karena
       DVR ada di dalam kamar pribadi Pelapor. Atas hal ini terjadi ketegangan
       antara keponakan Pelapor dengan Terlapor 3.</li><li>Terlapor 2
       dan Terlapor 3 datang tanpa ada surat perintah tugas dan tanpa melakukan
       pemberitahuan kepada Pelapor. Namun beberapa saat kemudian, beberapa
       petugas sekuriti datang membawa surat perintah tertanggal 20 Januari
       2021 yang ditandatangani oleh Terlapor 1 yang isinya menugaskan Terlapor
       2 untuk melakukan pengambilan DVR. Pelapor melampirkan surat yang
       dimaksud. </li><li>Keponakan
       Pelapor memfoto surat perintah dan mengirimkan ke Pelapor dan juga
       menelepon Pelapor dimana Pelapor menginformasikan kepada pihak yang ada
       disana untuk tidak masuk ke dalam kamar pribadi Pelapor.</li><li>Terjadi
       kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terlapor 3 terhadap keponakan
       Pelapor. Kejadian ini disaksikan oleh beberapa jemaah Masjid yang
       lokasinya di depan rumah dinas.</li><li>Terlapor 2
       akhirnya mengambil DVR dari kamar pribadi Pelapor dan mengunci seluruh
       rumah dinas sehingga tidak ada akses bagi keponakan Pelapor untuk
       mengamankan barang pribadi Pelapor.</li></ul><li>Tanggal 30
      Januari 2021</li><ul><li>Pelapor
       datang ke rumah dinas untuk mengambil sisa barang pribadi Pelapor dengan
       meminta ijin terlebih dahulu kepada Terlapor 1 via whatsapp.</li></ul></ul><li>Pelanggaran
     lain yang dilakukan oleh Terlapor 3</li><ul><li>Terlapor 3
      sering mengirimkan video porno ke HP Pelapor. Pelapor melampirkan
      buktinya.</li><li>Terlapor 3
      sering mendatangani rumah dinas area head di hari libur bersama dengan
      wanita yang bukan istrinya atau keluarganya. Atas hal ini, Pelapor telah
      menegur Terlapor 3</li><li>Terlapor 3
      sering menawari wanita penghibur kepada beberapa kepala cabang. Pelapor
      melampirkan buktinya.</li></ul></ul>



<ul><li>Kronologis
     pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 4</li><ul><li>Tanggal 29
      Januari 2021</li><ul><li>Pelapor
       menerima pesan whatsapp yang disampaikan oleh Region Operation Head dan
       HC Region memuat informasi surat panggilan tertanggal 28 Januari 2021 perihal
       permintaan keterangan yang ditandatangani oleh Terlapor 4. Pelapor
       berpendapat:</li><ul><li>&nbsp;Surat seharusnya disampaikan langsung
        ke Pelapor dikarenakan di surat ada tulisan “Rahasiaâ€</li><li>Surat
        seharusnya dilampirkan dengan surat perintah tugas yang menunjukkan
        kewenangan Terlapor 4 untuk melakukan pemanggilan kepada Pelapor.</li></ul><li>Pelapor
       tidak bisa hadir memberikan keterangan di tanggal yang diinformasikan di
       dalam surat. Hal tersebut sudah disampaikan Pelapor kepada pihak yang
       mengirimkan surat tersebut. Pelapor
       melampirkan bukti.</li></ul><li>Tanggal 2
      Februari 2021</li><ul><li>Pelapor
       memenuhi panggilan dan diterima oleh Terlapor 4 dan 3 pihak lain (bapak
       A, ibu B, dan ibu C)</li><li>Pelapor
       menanyakan surat perintah tugas dari 3 pihak lain dan diberikan:</li><ul><li>Surat
        tanggal 30 Desember 2020 perihal investigasi pelanggaran code of
        conduct yang memuat informasi nama yang ditugaskan dan periode
        pelaksanaan penugasan. Atas surat tersebut, Pelapor berpendapat:</li><ul><li>Surat tersebut
         bukan ditujukan kepada Pelapor</li><li>Periode
         penugasan telah habis</li><li>Kata
         yang digunakan dalam surat tersebut mengesampingkan asas praduga tidak
         bersalah.</li></ul><li>Surat
        tanggal 15 Januari 2021 perihal investigasi pelanggaran code of conduct.
        Pelapor melampirkan surat tersebut.
        Atas surat tersebut, Pelapor berpendapat:</li><ul><li>Surat
         tersebut tetap mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.</li><li>Surat
         salah dalam penulisan pejabat yang dituju, dikarenakan pejabat
         tersebut sudah tidak menjabat lagi.</li></ul></ul><li>Pelapor
       diminta persetujuannya atas penyitaan HP pribadi Pelapor dan penggunaan
       alat lie detector. Atas permintaan tersebut, Pelapor menolak dengan
       alasan HP Pelapor bersifat pribadi dan alat lie detector bukan merupakan
       alat bukti dalam KUHAP pasal 184.</li><li>Dikarenakan
       Pelapor menolak menyerahkan HP, tim investigasi memberikan Pelapor pakta
       integritas yang pernah dibuat oleh Pelapor saat menjabat Area Head. Atas
       hal ini, Pelapor berpendapat:</li><ul><li>Tim
        investigator kurang cermat dan teliti dikarenakan pakta integritas
        tersebut dibuat dalam rangka pengendalian gratifikasi.</li></ul><li>Pada
       proses pemeriksaan, ada beberapa hal yang ditanyakan, namun di dalam
       laporan ini Pelapor hanya memfokuskan atas pertanyaan terkait pelecahan
       seksual, biaya humas dan biaya jasa barang/jasa pihak ketiga. Atas pemeriksaan tersebut, Pelapor
berpendapat:

</li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tim
        investigator seharusnya mengungkapkan nama korban pelecehan seksual.</li><li>Definisi
        pelecahan seksual yang disampaikan tim investigasi masih premature.</li><li>Metode
        survey untuk menemukan bukti pelecehan seksual tidak dapat digunakan
        dalam audit investigasi.</li><li>Tim
        investigator seharusnya tidak melimpahkan wewenang kepada pihak lain
        untuk melakukan permintaan keterangan.</li><li>Pembuatan
        group whatsapp oleh tim investigator tidak seharusnya dilakukan
        dikarenakan Terlapor 4 menyampaikan seolah-olah perbuatan yang
        dituduhkan kepada Pelapor telah terbukti benar dan Terlapor 4 meminta
        timnya untuk memberikan pedoman dalam pembuatan surat pernyataan.</li><li>Keterangan
        Pelapor di Berita Acara Permintaan Keterangan seharusnya tidak boleh
        dicoret dan yang berhak mencoret hanya Pelapor.</li><li>Pelapor
        seharusnya menerima salinan Berita Acara Permintaan Keterangan. Pada
        saat pemeriksaan, Pelapor diminta membuat surat permohonan kepada
        Terlapor 4 untuk mendapatkan copy Berita Acara Permintaan Keterangan. </li></ul></ul><li>Tanggal 4
      Februari 2021</li><ul><li>Pelapor
       menandatangani surat permohonan untuk copy Berita Acara Permintaan
       Keterangan. Pelapor melampirkan surat
       tersebut. Namun, di sore harinya, tim investigator meminta
       Pelapor untuk menyalin dengan tulisan tangan atas surat permohanan
       tersebut dengan alasan agar lebih otentik dan asli. Atas hal ini,
       Pelapor juga mempermasalahkan otentikasi atas surat pernyataan yang
       dibuat oleh karyawati di kantor area.</li><li>Sehubungan
       dengan penggunaan biaya humas, Pelapor siap mengembalikan dana tersebut
       sesuai dengan keterangan Pelapor di dalam Berita Acara Permintaan
       Keterangan. </li><li>Sehubungan
       dengan pengeluaran untuk kepentingan pribadi, ada informasi yang
       disampaikan oleh Pelapor di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan
       yang dicoret oleh tim investigasi.</li></ul><li>Tanggal 7
      Februari 2021</li><ul><li>Terlapor 4
       mengirimkan pesan whatsapp ke Pelapor, yang menyatakan bahwa rekaman
       interview yang dilakukan Terlapor 4 kepada pegawai area yang dikirim ke
       Pelapor tidak sah dan apabila Pelapor menggunakan bukti tersebut, maka
       Pelapor akan terkena UU ITE.</li><li>Terlapor 4
       juga mengirimkan pesan whatsapp ke Pelapor yang menyatakan tindakan
       Pelapor yang memfoto BAPK yang dicoret oleh tim investigator adalah
       tindakan tanpa ijin sehingga menjadi tidak sah dan melanggar UU ITE.
       Pelapor menyampaikan bahwa saat pengambilan foto, Pelapor telah meminta
       ijin dan tidak ada larangan.</li></ul></ul></ul>



<ul><li>Pelanggaran
     yang dilakukan oleh Terlapor 5</li><ul><li>Pelapor
      selalu mengingatkan Terlapor 5 untuk membebankan pengeluaran pribadi
      Pelapor ke rekening Pelapor, namun hal tersebut diabaikan oleh Terlapor 5.</li><li>Terlapor 5
      memerintahkan bagian GA untuk membersihkan rumah dinas padahal masih ada
      beberapa barang dan berkas penting Pelapor. Pembersihan tersebut
      menyebabkan Pelapor tidak dapat menemukan bukti-bukti pendukung terkait
      pengeluaran biaya humas.</li><li>Terlapor 5
      mengundang beberapa kepala cabang dan kepala cabang mikro ke rumahnya di
      bulan November 2020 dimana suaminya melakukan briefing di rapat gelap
      tersebut.</li></ul></ul><div>

Di dalam laporan
melampirkan beberapa bukti yaitu:<br></div><div><ul><li>Surat
pernyataan keberatan terkait perpindahan Pelapor tertanggal 15 Januari 2021.</li><li>Surat
himbauan mengosongkan rumah dinas tertanggal 18 Januari 2021.</li><li>Surat
perintah pengambilan DVR tertanggal 20 Januari 2021.</li><li>Screenshot
video porno yang dikirimkan oleh Terlapor 3.</li><li>Screenshot
pesan yang dikirimkan oleh Region Operation Head dan HC Region memuat informasi
surat panggilan serta balasan dari Pelapor.</li><li>Surat
penggilan permintaan keterangan tertanggal 28 Januari 2021.</li><li>Screenshot
pesan dari tim investigator yang memuat surat perintah tugas tim investigator.</li><li>Surat
perintah tugas tim investigator tertanggal 30 Desember 2020.</li><li>Surat
perpanjangan perintah tugas tim investigator.</li><li>Pakta
Integritas.</li><li>Foto
coretan yang dilakukan oleh tim investigator atas keterangan yang ada dalam Berita
Acara Permintaan Keterangan.</li><li>Surat
permohonan atas copy Berita Acara Permintaan Keterangan.</li><li>Pesan
yang dikirimkan oleh Terlapor 4 terkait rekaman interview tidak sah dan tanpa
ijin.</li><li>Pesan
yang dikirimkan oleh salah satu tim investigator yang meminta Pelapor untuk
menghapus foto dokumen draft koresksi Berita Acara Permintaan Keterangan.

&nbsp;&nbsp; <br></li></ul>Atas laporan,
kami meminta informasi tambahan dan Pelapor menginformasikan yaitu diantaranya:


</div><ul><li>Atas kronologis
     pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 1, Terlapor 2, dan Terlapor 3</li><ul><li>Nama
RCEO yang dihubungi pelapor pada tanggal 17 Desember 2020.</li><li><span>Pelapor
belum melakukan pengosongan rumah dinas pada saat meninggalkan daerah di
tanggal 22 Desember 2020. Pelapor juga menginformasikan penyebabnya.<br></span></li><li>Surat
himbauan untuk mengosongkan rumah dinas tidak memuat informasi jabatan Pelapor
sehingga Pelapor beranggapan bahwa Pelapor dianggap telah masuk dan menempati
objek tanpa ijin.</li><li>Terlapor
3 melakukan kekerasan fisik dikarenakan keponakan Pelapor menolak untuk menyaksikan
langsung proses pengambilan DVR.</li><li>Pelapor
menolak pengambilan DVR dikarenakan:</li><ul><li>DVR berada di kamar tidur Pelapor
sehingga Pelapor berpendapat siapapun yang masuk kamar tersebut harus seijin
Pelapor.<span> <br></span></li><li>Pelapor tidak pernah mendapatkan informasi
dari Pjs Area Head mengenai adanya rencana pengambilan DVR.</li><li>DVR merupakan alat yang membantu
penghuni rumah untuk mengamankan diri dan harta yang ada di dalam rumah
sehingga isi dari DVR seharusnya milik penghuni rumah.</li></ul><li>Pelapor
keberatan atas cara yang dilakukan untuk mengambil DVR. Pelapor tidak mau
menginformasikan apakah isi DVR tersebut penting atau tidak.</li><li>DVR
telah diambil oleh pihak Bank Mandiri di tanggal 20 Januari 2021.</li><li>Bukti-bukti
yang dibutuhkan oleh tim investigator telah diambil secara paksa pada saat
kejadian tanggal 20 Januari 2021. Pelapor selalu menaruh pengeluaran baiaya
humas, undangan dan voucher di bawah meja di ruang tengah rumah dinas.</li><li>Terlapor
1 melakukan pelanggaran etika dimana:</li><ul><li>Memberikan surat himbauan mengosongkan
rumah dinas kepada Pelapor tanpa menyebutkan jabatan.</li><li>Menugaskan Terlapor 2 dan pihak
sekuriti untuk mengambil DVR di kamar utama tanpa menginformasikan terlebih
dahulu ke Pelapor.</li></ul><li>Terlapor
2 melakukan pelanggaran yaitu:</li><ul><li>Terlapor 2 seharusnya paham penugasan
yang dilakukannya tersebut melanggar hukum karena dilakukan tanpa pemberitahuan
dan persetujuan dari penghuni kamar utama</li><li>Melaksanakan perintah dengan melampaui
uraian tugas yang diberikan yaitu mengunci seluruh pintu rumah sehingga
keponakan Pelapor tidak memiliki akses untuk mengosongkan rumah dinas.</li></ul></ul><li>Atas
kronologis pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 4:</li><ul><li>Pelapor
telah menginformasikan bahwa penggunaan pakta integritas untuk menyita HP
Pelapor tidak tepat.<span> <br></span></li><li>Pelapor
tidak ingat jumlah pertanyaan yang diajukan oleh tim investigator.</li><li>Alasan
Pelapor hanya menekankan atas 3 area yaitu pelecahan seksual, biaya humas dan
biaya barang/jasa pihak ketiga adalah karena tim investigator tidak menerapkan
objektivitas, profesionalisme dan kehati-hatian pada saat melakukan pemeriksaan
atas area tersebut.</li><li>Pelapor
tidak memiliki bukti percakapan group whatsapp “LTC XXâ€</li><li>Pelapor
diminta tim investigator untuk menghilangkan keterangan yang diberikan.</li><li>Pelapor
tidak mengetahui pihak dari tim investigator yang melakukan koreksi atau
coretan pada keterangan Pelapor di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.</li><li>Pelapor
diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan yang tertulis di dalam Berita
Acara Permintaan Keterangan dan Pelapor tidak setuju atas pencoretan tersebut.</li><li>Pihak
dari tim investigasi menginformasikan alasan pencoretan informasi “AOM
seharusnya mengingatkan unitnya agar tidak terkesan terjadi pembiaranâ€ di dalam
Berita Acara Permintaan Keterangan yaitu apabila keterangan tersebut tetap
muncul maka banyak pihak di Area XX yang terkena dampaknya.</li></ul><li>Atas
kronologis pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 5</li><ul><li>Pelapor
tidak memiliki bukti telah mengingatkan Terlapor 5 untuk membebankan
pengeluaran yang sifatnya pribadi ke rekening Pelapor.</li><li>Pelapor
tidak memiliki bukti Terlapor 5 memerintahkan untuk melakukan pembersihan rumah
dinas di tanggal 29 Januari 2021.</li><li>Pelapor
tidak memiliki bukti bahwa berkas penting yaitu bukti pendukung pengeluaran
biaya humas ada di dalam rumah dinas sebelum dilakukan pembersihan oleh pihak
GA di tanggal 29 Januari 2021.</li><li>Pelapor
tidak mengetahui alasan Terlapor 5 mengundang kepala cabang dan kepala cabang
mikro diundang ke rumah Terlapor 5 termasuk substansi briefing pada pertemuan
tersebut.</li><li>Suami
Terlapor 5 bukan karyawan Bank Mandiri</li><li>Pelapor
tidak mengetaui nama-nama kepala cabang yang hadir di rumah Terlapor 5

</li></ul></ul><div><ul><li>
Pelapor juga menginformasikan bersedia untuk dihubungi oleh pihak Bank Mandiri.

&nbsp; </li></ul></div><div><br></div><div>Pelapor
melampirkan bukti tambahan yaitu:<br></div><div><ul><li>Surat
keputusan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2020</li><li>Surat
keberatan versi lengkap yang dibuat Pelapor pada tanggal 18 Januari 2021</li><li>Berita
Acara Serah Terima Jabatan</li><li>Video
kejadian pengosongan rumah dinas tanggal 20 Januari 2020</li><li>Nomor
telepon dari pihak-pihak yang pesannya di screenshot oleh Pelapor.<br></li></ul></div>