<p><big>Ruang lingkup pelanggaran oleh insan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilaporkan melalui &ldquo;SiDewas&rdquo; ini meliputi:</big></p><p><big><strong>1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</strong></big></p><ul><li><big><strong>Korupsi </strong>&ndash; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan organisasi, negara, atau perekonomian negara.</big></li><li><big><strong>Kolusi </strong><strong>- </strong>kesepakatan dan kerjasama antara insan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain yang merugikan seseorang, sekelompok orang, masyarakat dan/atau negara.</big></li><li><big><strong>Nepotisme </strong>-&nbsp; perbuatan yang menguntungkan / mengutamakan kepentingan keluarga dan/atau kroni dari pelaku di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.</big></li></ul><p>&nbsp;</p><p><big><strong>2. Gratifikasi</strong> - perbuatan atau tindakan menerima uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Perbuatan tersebut berkaitan dengan jabatan terlapor di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</big></p><p><big><strong>3. Kecurangan (Fraud)</strong> - perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, penggelapan, pencurian, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang berpotensi merugikan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pemangku kepentingan.</big></p><p><big><strong>4. Suap</strong><strong> </strong>- perbuatan menerima gratifikasi atau janji dalam bentuk apapun yang mempengaruhi objektivitas dari keputusan dan/tindakan terlapor.</big></p><p><big><strong>5. Pelanggaran Peraturan Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan</strong> - pelanggaran terkait dengan peraturan perundangan-undangan BPJS Ketenagakerjaan beserta Peraturan Pemerintah dan Keputusan Direksi beserta turunannya yang berpotensi merugikan BPJS Ketenagakerjaan.</big></p><p><big><strong>6. Pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan</strong> - pelanggaran terkait permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.</big></p><p><big><strong>7. Moral dan Etik</strong> - perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma dan kaidah kesopanan sehingga berpotensi mencemarkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan.</big></p><p><big><strong>8. Benturan Kepentingan</strong> - situasi mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnya di atas kepentingan BPJS Ketenagakerjaan yang berpotensi atau menimbulkan kerugian.</big></p><p><big><strong>9. Pelanggaran Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku</strong> - segala jenis pelanggaran lain yang berhubungan dengan penyalanggunaan wewenang, kesewenang-wenangan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan norma sehingga menimbulkan kerugian bagi pelapor dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.</big></p>