<span><b>Ringkasan
Laporan:</b><span><br>
<br>
</span></span>

Pelapor merahasiakan
identitasnya dan mengirimkan laporannya pada tanggal 17 Januari 2026.

<br><br>Laporan masuk
dalam kategori Pelanggaran Ketentuan Kepegawaian dan sub kategori Hak &amp;
Benefit.

<br><span><br>Pelapor
melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Yodrales selaku Senior Human Capital
Business Partner Supporting sehubungan dengan pemahaman ketentuan dan penerapan Motorcycle Ownership Program
(MCOP).</span>

<br><span><br>Terlapor
berpendapat bahwa status MCOP gugur secara otomatis bagi pegawai dengan hasil
penilaian PL 2 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ketentuan MCOP poin
5 hanya berlaku bagi pegawai yang sudah mengambil cicilan sebelum lulus SDP. Sementara itu, pelapor memahami
bahwa program tetap berlanjut bagi pegawai yang telah lulus SDP berdasarkan ketentuan
MCOP poin 5. Pernyataan terlapor tersebut disampaikan melalui telepon dan juga melalui
pesan whatsapp.</span>

<br><span><br>Pada praktiknya,
penerapan MCOP menjadi tidak konsisten dan terjadi standar ganda dalam
proses verifikasi status penerima manfaat, dengan rincian sebagai berikut:<br></span><ul><li>Terdapat
5 dari 16 pegawai Direktorat Operation yang berasal dari RCC Group dan ECO Group
dinyatakan eligible untuk mendapatkan manfaat MCOP padahal semuanya memiliki
kualifikasi yang sama yaitu PL 2 selama 2 tahun dan lulus SDP.&nbsp; Hal
ini menunjukkan adanya standar ganda dalam proses verifikasi status penerima
manfaat.&nbsp;</li><li>Seluruh
pegawai region dengan status yang sama dinyatakan mendapatkan manfaat. Selain
itu, terdapat pegawai yang sebelumnya dinyatakan non-eligible&nbsp; namun
kemudian diubah statusnya menjadi eligible untuk mendapatkan manfaat. Pegawai yang
statusnya diubah menjadi eligible adalah Irwan Hidayah (1794659110),
Nadya Nurdenia (1894690114), Tri Yoga Hadiprasetya (1693625535), dan Mandarina
Putri (1593605777). Perubahan status tersebut diinformasikan oleh HC Region di
bulan Desember.</li></ul>Atas kejadian tersebut, timbul persepsi bahwa pelaksanaan
tugas administratif belum &nbsp;dijalankan
dengan prinsip transparansi dan kesetaraan hak. Ketidakkonsistenan dalam
penerapan menimbulkan keresahan serta menurunkan motivasi kerja pegawai yang
merasa haknya terabaikan akibat adanya perbedaan interpretasi ketentuan oleh
fungsi HR.

<span>Pelapor berharap agar kebijakan MCOP dapat diterapkan secara
objektif dan konsisten kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi kriteria
kinerja yang ditetapkan (minimal PL 2), tanpa adanya diskriminasi status
kelulusan seleksi pengembangan (SDP).<br><br><br></span>Sehubungan dengan hal yang dilaporkan, pelapor menyampaikan bukti pendukung berupa screenshot percakapan whatsapp terkait pembahasan MCOP serta daftar nama pegawai yang dinyatakan eligible dan baru mengambil manfaat setelah lulus SDP.<b><br><br>What:</b><span><br>
</span>

<ul>
 <li>Laporan
     memuat pengaduan sehubungan dengan penerapan ketentuan Motorcycle
     Ownership Program (MCOP).</li>
</ul>

<b>When:</b>

<ul>
 <li>11
     Desember 2025.</li>
</ul>

<b>Where:</b>

<ul>
 <li>Jakarta.</li>
</ul>

<b>Who:</b>

<ul>
 <li>Yodrales
     (Senior Human Capital Business Partner Supporting - Human Capital Business
     Partner Supporting)</li>
</ul>

<b>How:</b>

<ul>
 <li>Terlapor
     menyampaikan pendapat atau argumennya via telepon dan pesan whatsapp.</li>
</ul>

<b>Bukti:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     menyampaikan beberapa bukti yaitu:</li>
 <ul>
  <li>Percakapan
      whatsapp dengan terlapor mengenai MCOP.</li>
  <li>Daftar
      nama pegawai yang eligble dan baru mengambil manfaat setelah lulus SDP.</li>
 </ul>
</ul><ul>
</ul>