<div>Laporan memuat informasi penilaian calon karyawan tidak dilakukan secara
objektif.

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan: <br></div><div>
<span>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<b><u>Penilaian Kinerja </u></b></span>

<br></div><div><ul><li>Penilaian calon karyawan semester II dilakukan secara
tidak objektif dan sepihak oleh Kepala Cabang (Terlapor). Pelapor
menginformasikan nama kepala cabang yang dilaporkan.</li><li>Penilaian semester II terjadi terjadi pada tanggal 15
Oktober 2019 dimana Kabid Keuangan menolak menandatangani form penilaian
dikarenakan tidak dilibatkan dalam penilaian serta form penilaian telah diisi
oleh Terlapor. Pelapor menginformasikan nama Kabid Keuangan.</li><li>Form penilaian akhirnya direvisi dan langsung
ditandatangani oleh Terlapor serta dikirimkan ke Kanwil&nbsp;</li></ul><span>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<b><u>Surat Pemberitahuan PHK</u></b></span><br></div><div><ul><li>Terlapor menunda menyampaikan Surat Pemberitahuan PHK,
dimana surat tersebut masuk ke kantor cabang pada tanggal 2 Desember 2019 namun
baru diinformasikan ke karyawan pada tanggal 13 Desember 2019. Pelapor
berpendapat, selama 10 hari kerja, calon karyawan tersebut hanya di manfaatkan
untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.</li><li><span>Pada tanggal 14 Desember, salah satu petugas keamanan dan
<i>office boy</i> kantor menghampiri calon
karyawan tersebut dan menginformasikan tidak di angkatnya calon karyawan
tersebut. Informasi tersebut disampaikan oleh Terlapor di Grup WA OB &amp;
SECURITY yang isinya jika karyawan tersebut datang ke kantor mohon untuk dijaga
dan diperketat serta batasi hak akses dan fasilitasnya.</span>

&nbsp; <br></li></ul></div><div><br></div><div>Pelapor juga melampirkan bukti yaitu:</div><div><ul><li>

Formulir rekomendasi calon karyawan tahap masa percobaan,
yang memuat informasi calon karyawan direkomendasikan tidak dapat diangkat
menjadi karyawan tetap. Formulir tersebut ditandatangani oleh Kepala
Cabang&nbsp; pada tanggal 15 Oktober
2019.&nbsp; Kepala Cabang juga menandatangani
di bagian “Pejabat Penilaiâ€</li><li>Rekap rekomendasi penilaian calon karyawan tahap masa
percobaan, yang menginformasikan calon karyawan direkomendasikan tidak&nbsp; dapat diangkat menjadi karyawan tetap.
Dokumen ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepala Bidang Umum &amp; SDM.</li><li>Surat Keberatan atas informasi pemutusan hubungan kerja
kepada Deputi Direktur Bidang Human Capital tertanggal 19 Desember 2019. Surat
juga ditembuskan ke Deputi Direktur Kepatuhan &amp; Hukum. Surat tersebut
memuat informasi keberatan calon karyawan atas penilaian kinerja yang tidak
memenuhi standar.</li><li>Surat permohonan pendampingan melalui Serikat Pekerja
BPJS Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada DPC Serikat Pekerja BPJS
Ketenagakerjaan tertanggal 19 Desember 2019</li><li>Surat permohonan pendampingan tripartit terkait pemutusan
hubungan kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi X,
tertanggal 26 Desember 2019, yang memuat informasi keluhan atas penilaian&nbsp; kinerja. Di dalam surat tersebut, juga
dilampirkan risalah perundingan bipartit tanggal 20 Desember 2019, yang memuat
kesimpulan yaitu perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan. Risalah
tersebut hanya ditandatangani oleh calon karyawan.</li><li>Chat whatsapp dan rekaman. <br></li></ul><br></div><div><span>Atas informasi tersebut, kami meminta informasi tambahan ke Pelapor, &nbsp;namun
Pelapor tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang diberikan.</span>

</div>