<div>Laporan
menginformasikan pelanggaran fraud yang dilakukan oleh
karyawan Bank Mandiri
(Terlapor).<br></div><div>Pelapor menginformasikan:</div><div><ul><li><span>
Pelapor
memperoleh informasi Terlapor dimutasi dikarenakan temuan tim RBC terkait
masalah administrasi nasabah prioritas. Informasi tersebut diperoleh dari
Terlapor dan informasi yang beredar di lapangan.</span></li><li>Adanya
pelunasan kredit yang dipercepat oleh Terlapor, dimana tidak dikenakan biaya
atau denda atas pelunasan tersebut.</li><li>Banyak
transaksi nominal besar (diatas 50 juta) yang dilakukan oleh istri Terlapor.
Pelapor mengetahui hal ini berdasarkan hasil inquiry BDS.</li><li>Rekening
istri Terlapor diduga digunakan sebagai rekening perantara. Hal ini didasarkan
karena banyak transaksi dengan nominal besar namun tidak bertahan lama di
rekening. Pelapor menginformasikan contoh transaksi yang dimaksud.</li><li>Rekening
debitur KUR Mikro diduga juga digunakan sebagai rekening perantara. Hal ini
didasarkan karena banyaknya transaksi yang terjadi antara Terlapor, istri
Terlapor dan debitur KUR. Pelapor menginformasikan nama debitur dan juga
menginformasikan rincian transaksi tersebut dapat dilihat di BDS.</li><li>Adanya
nasabah prioritas yang dananya dimanfaatkan oleh Terlapor. Hal ini didasarkan
karena adanya aliran dana yang besar masuk ke rekening istri Terlapor. Pelapor
menginformasikan nama nasabah prioritas yang dimaksud dan juga menginformasikan
rincian transaksi bisa dilihat di BDS.</li><li>Pelanggaran
yang dilakukan oleh Terlapor juga diketahui oleh tim RBC, Kepala Cabang, dan perwakilan
RBC Region. Pelapor meminta Bank Mandiri dapat melakukan pemeriksaan atas hasil
temuan tim RBC, melakukan pemeriksaan terhadap atasan Terlapor, HC sampai level
Area Head.</li></ul>Pelapor juga melampirkan beberapa data yang menunjukkan:<br></div><div><ul><li>Fasilitas
yang dimiliki oleh Terlapor</li><li>Salah
satu pelunasan fasilitas KSM oleh Terlapor</li><li>Rincian
transaksi antara Terlapor dengan Debitur KUR Mikro</li><li>Rincian
transaksi istri Terlapor</li><li>Rincian
transaksi antara Terlapor dengan istri Terlapor.</li></ul>Selain
pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, Pelapor juga menginformasikan bahwa
section head HC Region tidak berkenan apabila Pelapor masih aktif di
kepengurusan DPW – SPBM. Pelapor berpendapat hal tersebut bertentangan dengan
pasal 28 UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja dan pasal 6 dan 7 dalam PKB 2017 –
2019.

</div>