<p>Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Terbitnya UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) menjadikan LPS memiliki kewenangan dan tanggungjawab baru sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bank sistemik dan sebagai pelaksana program restrukturisasi perbankan pada saat krisis sistem keuangan.</p><p>Kewenangan LPS dalam UU tentang PPKSK tersebut mencakup tiga opsi dalam melakukan penyelamatan bank yang ditetapkan gagal oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Ketiga opsi tersebut adalah skema <em>purchase and assumption</em>; skema bank perantara (<em>bridge bank</em>) yang dikelola oleh LPS; dan penerbitan surat utang (obligasi) yang dananya bisa digunakan untuk menginjeksi permodalan bank yang dianggap tidak mampu melakukan <em>bail in</em>.</p><p>Tugas dan kewenangan yang diatur kedua UU dan melekat di LPS tersebut menjadi landasan bagi LPS untuk untuk menjalankan transformasi diri untuk menjadi sebuah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.</p>