<b>What:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     menyampaikan surat permohonan dukungan untuk penyelesaian kewajiban PT
     Kereta Api Indonesia (Persero) atas permasalahan legalitas lahan TOD
     Tangjung Barat. </li>
 <li>Surat
     dibuat oleh Plt Direktur Utama Perum Perumnas tertanggal 9 Maret 2026 dan
     ditujukan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan
     Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian
     Perhubungan Republik Indonesia, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia
     (Persero).</li>
 <li>Di
     dalam surat tersebut, terdapat beberapa informasi diantaranya:</li>
 <ul>
  <li>Belum
      terselesaikannya permasalahan legalitas lahan Proyek Transit Oriented
      Development (TOD) Tanjung Barat sampai dengan saat ini, menimbulkan
      dampak negatif bagi Perum Perumnas serta menimbulkan eksposur hukum
      karena menyangkut kepastian hak atas tanah dan pemenuhan hak konsumen
      atas kepemilikan satuan rumah susun.</li>
  <li>Dampak
      dari kejadian yang dilaporkan yaitu diantaranya:</li>
  <ul>
   <li>Hak
       Guna Bangunan (HGB) Perum Perumnas belum dapat diterbitkan, yang
       selanjutnya mengakibatkan SHMSRS sebagai hak konsumen belum dapat
       dipenuhi.</li>
   <li>Mayoritas
       konsumen pembeli unit apartemen telah menyampaikan keluhan (complaint)
       kepada Perum Perumnas.</li>
   <li>Mayoritas
       bank pemberi kredit masih menunda dan/atau menghentikan proses pemberian
       fasilitas pembiayaan (kredit pemilikan apartemen)</li>
   <li>Pembiayaan
       pembangunan TOD Tanjung Barat bersumber dari dana Penyertaan Modal
       Negara (PMN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan
       dipertanggungjawabkan Perum Perumnas kepada BPKP maupun BPK.</li>
  </ul>
 </ul>
 <li>Selain
     surat tersebut, pelapor juga melampirkan:</li>
 <ul>
  <li>Surat
      Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 31 Oktober 2024 perihal “Dukungan
      Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Berupa Barang Milik Negara di Kawasan
      Stasiun Tanjung Barat kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).</li>
  <li>Surat
      Menteri Badan Usaha Milik Negara tertanggal 11 November 2022 perihal “Penerbitan
      Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan dan Hak Guna Bangunan Tanah di Kawasan
      Stasiun Tanjung Barat”</li>
 </ul>
 <li>Atas
     informasi awal, Konsultan Independen Pengelola WBS Danantara Indonesia
     meminta informasi tambahan, namun pelapor tidak memberikan tanggapan
     sampai batas waktu.</li>
</ul>

<b>When:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Where:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Who:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>How:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak menginformasikan.</li>
</ul>

<b>Bukti:</b>

<ul>
 <li>Pelapor
     tidak melampirkan bukti.</li>
</ul>