1. Pelapor merupakan salah satu personil Kepolisian Negara RI, sehingga terjerat dalam kasus Disorientasi Seksual. Dimana kasus ini diadukan oleh keluarga Sdr. Rovi Naufal Azhar. Jelas bahwa pelapor terkena sanksi berupa PTDH oleh instansi dan juga terkena sanksi sosial. Sehingga hal ini merusak nama baik pelapor.

2. Ya, karena pada waktu proses hukum status Sdr. Rovi Naufal Azhar yaitu masyarakat sipil sehingga tidak terkena dalam hukum. Sedangkan status pelapor yaitu seorang anggota polri.

3. Keadilan yang dimaksud ialah bahwa pelapor terkena sanksi berupa PTDH. Pelapor menginginkan bahwa Sdr. Rovi Naufal Azhar juga mendapatkan sanksi karena mengingat Sdr. Rovi Naufal Azhar sudah menjadi status pegawai Bank BSI. Dimana ini bertentangan terhadap seleksi rekrutmen pegawai Bank BSI pada tahap wawancara yang biasanya dilakukan penilaian terhadap karakter dan pandangan hidup kandidat yakni setiap kandidat harus sesuai dengan kriteria syariat agama Islam dan juga harus bersikap jujur. Ini menunjukkan bahwa Sdr. Rovi Naufal Azhar berbohong pada saat seleksi wawancara.

4. Dengan status Sdr. Rovi Naufal yang sebelumnya problematik dan sudah terlibat dalam proses hukum, pelapor hanya berasumsi kenapa Sdr. Rovi Naufal Azhar bisa lolos dalam tahap seleksi rekrutmen. Mengingat terdapat laporan dari teman pelapor bahwa Sdr. Rovi Naufal Azhar dekat dengan salah satu pegawai Bank BSI berjenis kelamin laki laki yang diduga memiliki hubungan dengan Sdr lebih dari teman.  

5. Untuk jabatan dari orang dalam, pelapor tidak mengetahui secara detail hanya sekedar tahu melalui informasi teman. 
 
