Pernyataan Penjelasan Terkait Status Ketenagakerjaan Operator Gardu Induk

Kepada Yth. Tim Investigasi Danantara Indonesia,

Merujuk pada proses investigasi Whistleblowing System (WBS) yang sedang berjalan, saya menyampaikan beberapa poin tambahan yang relevan berdasarkan ketentuan dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 serta urgensi penguatan Ketahanan Energi Nasional.

1. Batasan Bidang Pekerjaan Alih Daya (Pasal 3)

Berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 Pasal 3, pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi pada kegiatan penunjang. Meskipun sektor ketenagalistrikan termasuk dalam bidang yang dapat menggunakan mekanisme alih daya, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor pekerjaan penunjang dan bukan pekerjaan inti (core business).

Dalam praktik operasional Gardu Induk 150kV, fungsi Operator GI memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas sistem, kontinuitas penyaluran tenaga listrik, dan pengamanan operasi jaringan. Oleh karena itu, penempatan posisi tersebut dalam skema outsourcing berpotensi mengaburkan batas antara pekerjaan inti dan penunjang, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap efektivitas pengelolaan infrastruktur energi strategis negara.

2. Tanggung Jawab Danantara sebagai Pengelola Aset (Pasal 4)

Sesuai Pasal 4 ayat (3), perusahaan pemberi pekerjaan memiliki tanggung jawab memastikan perusahaan alih daya memenuhi seluruh pelindungan dan hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, investigasi diharapkan dapat memastikan apakah standar upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan hak normatif operator selama ini telah dipenuhi secara menyeluruh, mengingat aspek pengawasan terhadap pemenuhan hak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.

3. Mitigasi Risiko Sanksi Administratif (Pasal 8)

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan pemberi pekerjaan yang melanggar ketentuan jenis pekerjaan alih daya, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Dalam perspektif Ketahanan Energi Nasional, risiko pembatasan kegiatan usaha pada sektor ketenagalistrikan akibat maladministrasi ketenagakerjaan merupakan risiko strategis yang perlu dimitigasi secara serius. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap status hubungan kerja operator menjadi bagian penting dari langkah mitigasi kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan.

4. Optimalisasi Masa Transisi (Pasal 10)

Permenaker memberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun bagi perusahaan untuk menyesuaikan jenis dan bidang pekerjaan alih daya sesuai ketentuan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengusulkan agar ULTG Singkawang dapat dipertimbangkan sebagai pilot project penyesuaian status kerja operator menjadi pegawai tetap (PKWTT). Langkah ini dapat menjadi bentuk kepatuhan proaktif terhadap regulasi sekaligus penguatan tata kelola SDM di lingkungan ketenagalistrikan nasional.

5. Legalitas dan Pencatatan Perjanjian Alih Daya (Pasal 5 dan Pasal 6)

Permenaker juga mewajibkan setiap perjanjian alih daya dicatatkan secara resmi kepada instansi ketenagakerjaan terkait.

Oleh karena itu, saya meminta agar tim investigasi turut memverifikasi legalitas pencatatan seluruh kontrak kerja operator yang berjalan saat ini, termasuk keberadaan bukti pencatatan resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketiadaan pencatatan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran administratif serius dalam pelaksanaan hubungan kerja alih daya.

Penutup

Besar harapan saya agar permasalahan ini dipandang bukan semata sebagai isu hubungan industrial, melainkan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola SDM, kepatuhan hukum, dan pengamanan Ketahanan Energi Nasional yang andal, profesional, dan berkelanjutan.

Hormat saya,

Wakil Ketua Serikat Pekerja Mandiri Singkawang

Randa Apriandi
Operator Gardu Induk 150kV PLN ULTG Kota Singkawang