Mohon untuk lampiran di atas agar diteruskan ke Danantara Indonesia. Selasa 28 April seharusnya bukanlah hal yang sulit untuk Danantara Indonesia memberikan instruksi ke Direksi PLN untuk segera memberi jawaban konkret dalam mengatasi kepatuhan pelanggaran hukum tanpa pencitraan dan perlawanan mengingat bukti pelanggaran hukum pembangkangan konstitusi dan pendukungnya sudah sangat jelas dan detail untuk Pelapor menangkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sangat ironis jika PLN berani menolak instruksi Danantara Indonesia dan berani mempertaruhkan pelanggaran tersebut di uji ke Pengadilan Hubungan Industrial padahal mereka sadar logika hukum tidak dapat dimanipulasi dan menunda hanya akan memperbesar kerugian finansial perusahaan yang ujung ujungnya berdampak terhadap kerugian keuangan perusahaaan dan Laba yang harus disetorkan ke Danantara Asset Management. Bukankah sebuah aib yang memalukan ketika semua sarjana ahli hukum yang bestatus Pegawai Organik PLN telah gagal menjaga integritas dan pemahaman hukum dan kalah telak pemahaman hukumnya dengan ahli madya kelistrikan yang bestatus kuli proyek tenaga kerja buangan PLN yang bukan ahli hukum namun ahli kelistrikan yang telah berjuang dengan keras berupaya menjaga marwah PLN dan Danantara Indonesia agar terselamatkan dari potensi pelanggaran hukum yang memalukan dan merugikan perusahaan melalui kanal internal WBS Danantara Indonesia.