<span>Dear Bapak/Ibu Penjaga Integritas Danantara Indonesia,<br>
<br>
Terima kasih atas laporan yang disampaikan.<br>
Sehubungan dengan laporan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan
yaitu:&nbsp;</span>

<ul>
 <li>1.&nbsp;Atas
      informasi yang disampaikan yaitu “Adanya Pejabat Puncak (Board Regional
      Management / BRM-1) dan BRM-2 di PTPN I Regional 2 yang menjabat sebagai
      Pengurus dan Badan Pengawas dari Pusat Koperasi Karyawan (“Puskopkar”) Perkebunan
      Nusantara VIII (sekarang PTPN I regional 2), dimana Puskopkar tersebut
      juga menjadi Supplier/Vendor/Pemasok barang dan jasa di PTPN I regional 2
      yang sangat berpotensi untuk menimbulkan “Benturan Kepentingan”.”</li><ul>
  <li>Apakah
       terdapat ketentuan di PTPN I regional 2 yang mengatur larangan pejabat
       puncak (board regional management) untuk menjadi pengurus dan badan
       pengawas dari Puskopkar”) Perkebunan Nusantara VIII? Apabila iya, mohon
       dapat dijelaskan dan diinformasikan ketentuan tersebut.</li><li>Apakah
       pernah terdapat kejadian “benturan kepentingan” yang disebabkan oleh hal
       yang dilaporkan tersebut? Apabila iya, mohon dapat diinformasikan kronologinya,
       kapan kejadiannya, dan bukti-bukti pendukung.</li>
  </ul><li>2.&nbsp;Atas
      informasi yang disampaikan yaitu “Para pejabat yang menjadi Pengurus dan
      Badan Pengawas Puskopkar tersebut menerima honorarium per bulan, dengan
      nilai berkisar 7 juta rupiah sampai dengan belasan juta rupiah yang tidak
      dilaporkan kedalam aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK.”</li><ul>
  <li>Apakah
       honorarium per bulan yang diterima oleh pejabat tersebut tidak sesuai
       dengan ketentuan PTPN I regional 2? Apabila iya, mohon dapat dijelaskan
       dan diinformasikan ketentuan tersebut.</li><li>Bagaimana
       Bapak/Ibu mengetahui bahwa para pejabat tersebut menerima honarium?
       Mohon dapat dijelaskan dan disampaikan bukti-bukti pendukung apabila
       ada.</li><li>Bagaimana
       Bapak/Ibu mengetahui para pejabat tersebut tidak melaporkan ke GOL KPK?
       Mohon dapat dijelaskan dan disampaikan bukti-bukti pendukung apabila
       ada.</li><ul>
  </ul>
  </ul><li>3.
      Siapakah nama BRM-1 dan BRM-2 yang dilaporkan?</li><li>4. Mohon
      dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Regional Head PTPN
      I Regional 2 pada tanggal 14 Mei 2025.</li><li>5. Mohon
      dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Direktur Utama
      PTPN I pada tanggal 18 Agustus 2025.</li><li>6. Mohon
      dapat disampaikan bukti pelaporan WBS Bapak/Ibu kepada Direktur Utama
      PTPN III (Holding Perkebunan) pada tanggal 23 September 2025.</li><li>7.
      Atas informasi yang disampaikan yaitu “Tim Whistleblowing System (WBS)
      PTPN III (Holding Perkebunan), pada tanggal 10 Oktober 2025, dan sudah
      dijawab pada tanggal 27 Januari 2025”</li><ul>
  <li>Apakah
       yang Bapak/Ibu maksud adalah 27 Januari 2026?</li><li>Apakah
       setelah Tim WBS PTPN III memberikan hasil pemeriksaan, Bapak/Ibu
       melakukan banding atas hasil pemeriksaan tersebut? Apabila iya, apakah
       tanggapan yang disampaikan Tim WBS PTPN III?</li><ul>
  </ul>
  </ul><li>8.
      Atas informasi yang disampaikan yaitu “Sebagai update terakhir pada
      tanggal 22 September 2025 Kepala Bagian Pengadaan &amp; TI menjadi Ketua
      I Pengurus Puskopkar sudah dimutasi menjadi Manajer Pabrik di Rancabali.”</li><ul>
  <li>Apakah
       hal yang Bapak/Ibu ingin sampaikan atas informasi tersebut termasuk
       keterkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan?</li><ul>
  </ul>
 </ul>
</ul>

<span>Kami berharap informasi dan bukti tersebut dapat disampaikan
kepada kami paling lambat tanggal 10 Februari 2026.<br>
Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.<br>
<br>
Salam,<br>
Konsultan Independen Pengelola WBS Danantara Indonesia</span>