Berdasarkan
ketentuan internal diketahui:

<ul><li>SOP Pelayanan Kesehatan Pada
     Direktorat Operasi Dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Poin 6 ayat c mengatur
     bahwa Perusahaan melalui klinik dan pos kesehatan melakukan kegiatan
     kuratif dan rehabilitatif di lingkungan perusahaan diantaranya: melakukan
     pengobatan kepada vendor, mitra kerja, penumpang dan karyawan yang berada
     di area PT MRT Jakarta.</li><li>Peraturan Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 4 dan 5 mengatur
      bahwa karyawan wajib melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung
      jawab dan mengupayakan kinerja yang optimal dan karyawan wajib
      berperilaku dan bertindak sesuai dengan visi,misi, nilai-nilai budaya
      kerja Perusahaan maupun kode etik Perusahaan.</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur bahwa
      setiap karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan
      pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Kode
      Etik, Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala bentuk keputusan akan
      dikenakan sanksi antara lain Surat Teguran, Surat Peringatan 1,2,3
      dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).&nbsp;</li></ul></ul><div>

Apabila
status kepegawaian dokter pos kesehatan adalah bukan merupakan pegawai MRT
Jakarta, laporan direkomendasikan tidak ditindaklanjuti via WBS namun
diteruskan unit terkait yang menangani hubungan MRT Jakarta dengan vendor,
untuk meminta pihak vendor:</div><div><ul><li>Memastikan
personil vendor telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP Pelayanan
Kesehatan Pada Direktorat Operasi Dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.</li><li>Memberikan
teguran dan/atau sanksi kepada personil vendor yang melanggar ketentuan SOP
Pelayanan Kesehatan Pada Direktorat Operasi Dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.

</li></ul></div>