Pada hari ini, Senin 27 April 2026, Manajemen PT PLN UPT Pontianak menyelenggarakan sosialisasi virtual bertajuk Kepatuhan SMAP dan SMK yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tenaga alih daya (TAD). Namun, sebagai Operator Gardu Induk yang memahami secara mendalam struktur hukum Sistem Manajemen Kepatuhan, kami menemukan kontradiksi yang sangat nyata: di saat manajemen secara terang-terangan berbicara mengenai integritas dan ketaatan hukum di ruang Zoom, di lapangan mereka justru terus melanggengkan praktik alih daya berlapis melalui PT Paguntaka Cahaya Nusantara dan mempertahankan status PKWT bagi operator. Padahal, posisi operator adalah bagian inti operasional yang menurut Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 wajib memiliki kepastian hukum sebagai karyawan tetap (PKWTT). Lebih jauh lagi, kami mempertanyakan integritas Bidang SDM dan Legal, karena skema alih daya berlapis ini secara inheren merupakan celah risiko yang bertentangan dengan SMAP lantaran berpotensi mengaburkan transparansi tata kelola anggaran tenaga kerja. Oleh karena itu, kami mendesak Danantara Indonesia segera bertindak tegas menyikapi fakta bahwa materi sosialisasi hari ini hanyalah 'topeng' administratif yang sangat jauh dari implementasi hukum di lapangan; jangan biarkan sistem kepatuhan ini hanya dijadikan alat untuk melegalkan eksploitasi status kerja kami.