Dear Bapak/ Ibu,<span><br><br>Berdasarkan hasil analisa awal terhadap
laporan yang disampaikan, diperlukan informasi tambahan agar dapat dilakukan
analisa lebih lanjut. Oleh karena itu kami mohon agar Bapak/ Ibu dapat memberikan penjelasan lebih dalam sebagai berikut:</span>

&nbsp;<br><ul><li>1. Atas informasi yang disampaikan yaitu "Metode
evaluasi dokumen penawaran teknis untuk PBJ dapat dilakukan dengan menggunakan
2 Metode yaitu Sistem Gugur (Pass &amp; Fail) &amp; Sistem Merit Point. Namun
pada prakteknya di Procurement Bank Mantap pada Metode evaluasi dengan sistem
Gugur tidak dilakukan oleh User melainkan User hanya melakukan pengecekan Bill
Of Quantity (BOQ) dimana pada sistem ini best practice nya tetap dilakukan
evaluasi oleh User (Unit Kerja Pengguna). Seluruh pengadaan dengan metode
Sistem Gugur di Bank Mantap tidak dilakukan."</li><ul><li>Sesuai
ketentuan, metode evaluasi dokumen penawaran teknis untuk PBJ dapat dilakukan
dengan menggunakan 2 Metode yaitu Sistem Gugur (Pass &amp; Fail) &amp; Sistem
Merit Point yaitu untuk mekanisme penunjukan langsung, pemilihan langsung,
pelelangan (umum/terbatas), swakelola atau sayembara/kontes.</li><li>Berikan
beberapa sample proses PBJ yang di proses sesuai dengan issue yang disampaikan
beserta dokumen pendukungnya.</li><li>Apakah
ada dokumen yang dilengkapi agar seolah-olah user telah melakukan evaluasi
dokumen penawaran teknis?</li><li>Siapa
yang memiliki kewenangan untuk menentukan metode evaluasi dokumen penawaran
untuk PBJ?</li><li>Apakah
terdapat potensi kerugian Bank atau praktik-praktik lain yang tidak sesuai
ketentuan, apabila ada mohon sertakan dokumen pendukungnya?</li></ul></ul><ul><li>2. Atas informasi yang disampaikan yaitu&nbsp;"Sesuai
dengan ketentuan SP Procurement yang berlaku Petugas Pelaksana Klarifikasi
&amp; Negosiasi memiliki limitasi kewenangan berdasarkan Nilai HPS per PBJ
dengan kewenangan Department Head Unit Procurement adalah s.d Rp5 Miliar atau
nilai HPS yang tidak bisa ditentukan nilai total nominal dengan ketentuan
Petugas adalah Department Head Unit Procurement dan Team Leader / Professional
Staff Unit Procurement serta dapat&nbsp;mengikutsertakan
Department Head / Team Leader / Professional Staff Unit Kerja Pengguna. Dalam
pelaksanaan Negosiasi selalu dilakukan melalui Microsoft Teams sehingga record
dalam pelaksanaan Negosiasi selalu dilakukan, berikut bukti screenshot dalam
pengadaan yang saya Kelola."</li><ul><li>Apakah
Dept. Head selalu tidak pernah menghadiri dalam pelaksanaan negosiasi?</li><li>Dari
total proses PBJ yang di proses oleh Divisi Procurement pada Tahun 2025, berapa
persen Dept. Head tidak pernah menghadiri pelaksanaan negosiasi (sesuai dengan
limit kewenangan)?</li><li>Apabila
Dept. Head tidak menghadiri pelaksanaan negosisasi, apakah Dept. Head sedang
melakukan aktivitas lain misalnya meeting, tidak sedang berada di kantor, berhalangan
hadir, ada kegiatan lain dsb?</li><li>Apakah
pelaksanaan negosiasi (limitasi kewenangan Dept. Head) yang diwakilkan oleh Pelapor
selalu diketahui oleh Dept. Head atau dilakukan atas arahan/Disposisi Dept.
Head?</li><li>Mohon
agar disampaikan juga dokumen pendukungnya.</li></ul></ul><ul><li>3.&nbsp;&nbsp;Atas informasi yang disampaikan yaitu&nbsp;"Nama
Pengadaan nya adalah Pengadaan Jasa Sewa Mobil Listrik pada Tahun 2024 dengan
Nomor Keputusan Direksi No. FRO.PAM/PRO.1610/2024 tanggal 25 September 2024
dengan lokasi di Kantor Pusat dengan User (Divisi Corporate Secretary &amp;
Legal). Berikut tambahan kontak pic Vendor dimana beliau adalah mantan pejabat
Procurement Bank Mandiri yang merasa proses pengadaan yang dilakukan di Bank
Mantap tidak sesuai best practice dan menerapkan prinsip-prinsip Procurement
yang baik."</li><ul><li>Mohon
agar dijelaskan pada proses mana yang dianggap bahwa proses PBJ tidak dilakukan
tidak sesuai ketentuan? Bukankah dalam setiap proses PBJ juga melalui tahapan
Compliance Review yang memastikan bahwa proses PBJ telah comply? Mohon
dilampirkan juga dengan dokumen pendukungnya secara lengkap dan utuh.</li><li>Mohon
Bapak/ Ibu jelaskan korelasi atau relevansinya antara bukti chat tanggal 21
Agustus 2024 yang Saudara lampirkan dengan SKD FRO.PAM/PRO.1610/2024 tanggal 25
September 2024. Kami melihat dan menilai bahwa keputusan Direksi terkait PBJ
Mobil Listrik tanggal 25 September 2024 namun percakapan tersebut sudah
dilakukan pada 21 Agustus 2024.</li><li>Apakah
terdapat potensi kerugian Bank atau praktik-praktik lain yang tidak sesuai
ketentuan? Apabila ada, mohon sertakan dokumen pendukungnya.</li></ul></ul><ul><li>4. Atas informasi yang disampaikan yaitu "Sesuai
dengan Dashboard yang dimiliki Procurement sejak 2024 sd 2025 Department Head
Procurement tidak menerapkan keadilan bagi anak buahnya dengan data pengadaan
yang diproses antar team tidak menggunakan data melainkan berbasis kedekatan
bagi yang suka protes dibebankan pekerjaan yang banyak dengan&nbsp;data
yang dilampirkan Pelapor."</li><ul><li>Mohon
penjelasan pembagian pemrosesan PBJ seharusnya seperti apa? Dan menggunakan
data seperti apa? Apakah diatur didalam prosedur terkait dengan pembagian tugas
dan siapa yang memiliki kewenangan terkait dengan hal ini?</li><li>Berdasarkan
data yang Bapak/ Ibu lampirkan, yang paling signifikan terlihat pada Sdr. Ben
(Pelaksana). Mohon penjelasannya Sdr. Ben (Pelaksana) pada tahun 2025 tidak
mendapat tugas melakukan pemprosesan pengadaaan? Apakah pada tahun 2025 ybs
diberikan tugas lainnya?</li><li>Apakah
ada ketentuan/kebijakan terkait dengan petugas yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pemrosesan pengadaan misalnya minimal level officer?</li><li>Jelaskan
defininsi terkait pemrosesan pengadaan? Apakah secara end to end nya harus di
lakukan oleh PIC tersebut termasuk proses negosiasinya.</li><li>Mohon
konfirmasinya, terkait dengan bentuk serangan personal dan mencari
kesalahan yang atasanBapak/ Ibu lakukan? Mohon lampirkan bukti lainnya selain yang
telah anda lampirkan dalam Laporan.</li></ul></ul><ul><li>5.&nbsp;Atas informasi yang disampaikan yaitu "Apakah
yang Bapak/Ibu maksud dengan “direplace dokumen sesuai keinginan vendor yang
ingin dimenangkan?” "Betul dokumen direplace karena Vendor yang diusulkan tidak
sesuai dengan keinginan User, hal itu terjadi pada Pengadaan Project Revamp New
Website Corporate Bank Mandiri Taspen Tahun 2025 &amp; Pengadaan Jasa
Pengembangan Otomasi Transaksi SKN untuk Proses Upload dan Download pada Core
Banking System Tahun 2025 dimana Pemroses Pengadaan nya saya sendiri sesuai
dengan arahan pimpinan untuk melakukan hal tersebut."</li><ul><li>Berdasarkan
dokumen pendukung yang Bapak/ Ibu lampirkan yaitu formulir penilaian aspek teknis,
benar terdapat perbedaan. Namun demikian ada hal yang perlu kami konfirmasi
lebih lanjut yaitu: Apakah dengan merubah dokumen tersebut merubah pemenang
vendor? Karena berdasarkan dokumen tersebut pemenang vendor masih tetap sama
yaitu “PT. Binary Cipta Solusindo” dan secara urutan penilaiannya pun
sebenarnya masih serupa.</li><li>Apa
tujuan sebenarnya dari adanya proses penggantian dokumen tersebut dan siapa
yang melakukan perubahan? Apakah diketahui oleh atasan langsung atau atasan 2
tingkat?</li><li>Bapak/ Ibu memberikan statement “direplace dokumen sesuai keinginan vendor yang ingin
dimenangkan.” Mohon agar dapat memberikan bukti atau dokumen yang dapat
mencerminkan dugaan hal ini.</li><li>Apakah
pernah ada catatan pada saat dokumen PBJ dilakukan compliance review?</li><li>Apakah
terdapat potensi kerugian Bank atau praktik-praktik lain yang tidak sesuai
ketentuan? Apabila ada mohon sertakan dokumen pendukungnya.</li></ul></ul>Kami berharap informasi dan bukti tersebut dapat
disampaikan kepada kami paling lambat pada tanggal 24 Februari 2026.<br>Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, kami ucapkan
terima kasih.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br><br>Salam,<br>Pengelola Letter to CEO