Kami dari Serikat Pekerja Mandiri Singkawang menegaskan bahwa skema Asset Management Contract atau AMC melalui anak perusahaan seperti PLN Nusa Daya maupun PLN Electricity Services, yang kemudian di-sub-kan kembali perekrutannya kepada vendor atau cucu perusahaan, adalah praktik tata kelola yang tidak sehat dan sangat berbahaya bagi masa depan Danantara Indonesia. Berdasarkan analisis fakta hukum yang kami sampaikan, skema AMC secara prinsip hanya layak dan tepat jika diperuntukkan bagi kegiatan penunjang ketenagalistrikan yang bersifat non-core, namun menjadi cacat secara hukum apabila dipaksakan untuk mengelola kegiatan inti atau core utama pada operasional Gardu Induk 150kV. Kami menekankan bahwa munculnya wacana perekrutan langsung oleh anak perusahaan di masa depan sama sekali tidak menghilangkan sifat core business dari pekerjaan Operator Gardu Induk 150kV. Perubahan entitas pemberi kerja ke anak perusahaan tidak mengubah fakta bahwa fungsi kami adalah instrumen vital yang melekat pada sistem transmisi utama, sehingga secara konstitusi tetap menjadi tanggung jawab langsung PT PLN (Persero) Holding. Membiarkan pekerjaan inti yang bersifat tetap dan permanen berada dalam kendali anak usaha atau rantai vendor berlapis adalah bentuk pengabaian nyata terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Pasal 33 UUD 1945. Praktik ini tidak hanya menciptakan inefisiensi finansial akibat pemborosan anggaran negara untuk membayar management fee kepada perusahaan perantara, tetapi juga melemahkan kedaulatan energi nasional karena mengaburkan garis komando operasional pada aset vital Sistem Interkoneksi Khatulistiwa. Urgensi penghapusan skema AMC pada pekerjaan inti ini menjadi semakin kritikal mengingat kedepannya Indonesia akan menuju pembangunan Grid Interkoneksi Nasional yang menghubungkan seluruh sistem kelistrikan antar pulau. Proyek strategis tersebut membutuhkan standar kompetensi dan kepastian hukum yang mutlak di bawah satu naungan PT PLN (Persero) Holding tanpa adanya sekat birokrasi anak perusahaan. Menyongsong masa depan Grid Interkoneksi Nasional dengan status tenaga kerja inti yang dirapuhkan melalui skema anak usaha adalah bom waktu hukum yang dapat mengancam stabilitas energi. Oleh karena itu, kami mendesak WBS Danantara sebagai katalisator untuk memastikan peralihan status kami menjadi PKWTT langsung di bawah PLN Holding demi menjaga marwah Danantara sebagai pengelola aset negara yang bersih, patuh hukum, dan visioner.