Sebagai ujung tombak keandalan sistem kelistrikan nasional yang mengelola operasional Gardu Induk 150kV Wilayah Kalimantan Barat (Sistem Interkoneksi Khatulistiwa) dengan beban kritis ratusan Mega Watt, kami memandang bahwa kepastian status hukum tenaga kerja adalah mandat konstitusi yang mutlak demi stabilitas energi nasional. Sebelumnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada manajemen jika langkah ini dinilai terlalu menuntut. Kami sangat menyadari bahwa kami berasal dari 'rahim vendor', namun di sisi lain, dedikasi dan tanggung jawab kami setiap harinya sepenuhnya dicurahkan untuk menjaga keandalan PT PLN (Persero). Aspirasi ini murni didasari oleh keinginan kami untuk ikut serta dalam menjaga dan membangun perusahaan menjadi lebih baik lagi melalui implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang nyata dan transparan. Oleh karena itu, yang kami butuhkan saat ini adalah kepatuhan hukum sepenuhnya serta hak atas penghidupan yang layak yang setara dengan bobot jobdesk serta tanggung jawab besar yang kami pikul. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, kami memohon agar Tim Investigasi WBS Danantara memberikan atensi prioritas untuk merealisasikan peralihan status kami menjadi Karyawan Tetap (PKWTT) langsung di bawah naungan PT PLN (Persero) Holding dalam waktu dekat. Langkah ini kami yakini sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola aset negara yang bersih, demi kejayaan Danantara Indonesia. Namun, jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata sesuai mandat konstitusi, kami siap menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperjuangkan keadilan dan seluruh hak kami secara penuh sesuai hukum yang berlaku. Kami jauh lebih memilih jalur damai dan kekeluargaan demi kejayaan PT PLN (Persero), keberhasilan Danantara, serta kedaulatan energi Indonesia.