Dengan hormat,

Kami merupakan salah satu tenant di Blok M Hub, yang tengah membuka usaha di area revitalisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh proses telah kami jalani sesuai ketentuan PT MRT Jakarta, termasuk pembayaran uang muka (DP) dan biaya lainnya yang bahkan kami lakukan dua bulan sebelum penandatanganan kontrak, berdasarkan permintaan pihak PT MRT. Padahal sesuai prosedur, seharusnya pembayaran dilakukan 14 hari setelah kontrak ditandatangani.

Kronologi Kejadian:
Pelanggaran etika terjadi saat proses diskusi mengenai pasal pengakhiran kontrak sewa-menyewa secara sepihak oleh PT MRT apabila tenant menutup toko selama tiga hari berturut-turut.
Diskusi ini di inisiasi oleh legal PT MRT dan dilakukan melalui Google Meeting, dihadiri oleh kami selaku pemilik brand, tim legal kami, serta perwakilan PT MRT yaitu:
Wiliam Budijaya (Legal PT MRT)
Seorang rekan legal PT MRT (tidak diketahui namanya)
Ryan Simaputra (Marketing PT MRT, saat ini sudah mengundurkan diri)

Dalam pembahasan tersebut, tim legal kami menyampaikan bahwa apabila terdapat pengakhiran kontrak, harus ada teguran terlebih dahulu kepada tenant agar pasal tersebut berlaku adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun, pihak legal PT MRT, khususnya Wiliam Budijaya, menolak hal tersebut dan bersikap tidak profesional serta tidak etis selama rapat berlangsung. Tim legal kami berulang kali dipotong saat berbicara dan tidak diberi kesempatan menjelaskan secara tuntas.

Beberapa pernyataan tidak pantas juga disampaikan dengan nada tinggi dan sikap arogan, antara lain:

“Tolong dong mas ini karyawannya diurus dulu!” (berkata kepada saya untuk mengurus tim legal saya karena berbicara)

“Jadi mas maunya gimana?!”

“Duh saya gak ada waktu debat panjang, bentar lagi ada meeting, udah selesaiin aja sekarang!”

“Sekarang mas jawab saya, mas bisa terima gak ini?!”

dan masih banyak lagi kata-kata tidak etis yang diucapkan.

Sikap dan ucapan tersebut kami nilai tidak mencerminkan etika profesional seorang staf legal, apalagi dalam kapasitas mewakili PT MRT Jakarta. Akibat situasi tersebut, kami merasa tidak diberikan ruang bicara dan ditekan untuk menerima usulan sepihak dari pihak PT MRT.

Penilaian dan Dampak:
Kami menilai tindakan yang dilakukan oleh perwakilan legal PT MRT, Wiliam Budijaya, melanggar etika profesi dan mencederai semangat kerja sama yang seharusnya saling menghormati antara tenant dan pihak pengelola.
Kami adalah UMKM yang taat aturan dan beritikad baik, ikut berpartisipasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, serta berkomitmen menjalankan usaha sesuai peraturan PT MRT. Oleh karena itu, kami sangat kecewa atas perlakuan tidak profesional tersebut.

Permohonan Tindakan:
Melalui laporan ini, kami memohon agar Tim Whistleblower menindaklanjuti kejadian ini dan melakukan evaluasi terhadap perilaku dan etika kerja staf legal yang bersangkutan, demi menjaga kredibilitas dan profesionalitas institusi PT MRT Jakarta (Perseroda). Bukti rekaman meeting ada di pihak PT MRT, saat kami minta, pihak MRT melarang. 

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.