Pelanggaran Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku - segala jenis pelanggaran lain yang berhubungan dengan penyalanggunaan wewenang, kesewenang-wenangan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan norma sehingga menimbulkan kerugian bagi pelapor dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait usulan diklat karir saya, yaitu Diklat ILDP diduga lupa untuk diusulkan oleh Pejabat Terkait c.q Asdep Umum dan SDM Kanwil Sumbariau (Ibu Rini Suryani) pada tahun 2020.

Sehingga saya kehilangan kesempatan untuk mengikuti diklat ILDP pada bulan November 2020. Diklat tersebut merupakan "SIM" bagi saya untuk ikut promosi ke jenjang jabatan berikutnya (Asdep atau Kakacab)

Kantor Cabang Batam Nagoya, telah mengirimkan surat berkode R (Rahasia) untuk SDM Kantor Cabang Batam Nagoya mengikuti Diklat BLDP dan ILDP yaitu surat Nomor:R/2/022020 tanggal 26 Feb 2020.

Namun sepanjang tahun 2020, tidak ada panggilan Diklat ILDP kepada saya.
Sehingga saya berinisiatif bertanya langsung kepada Ibu Rini Suryani (chat terlampir), dan beliau mengaku tidak tahu ada jadwal Diklat ILDP dan sudah mengusulkan nama.

Karena penasaran, saya koordinasi dengan Teman di Depdir LNO untuk konfirmasi terkait jadwal diklat ILDP 2020. Dan diinformasikan bahwa Diklat ILDP tahun 2020, telah berlangsung di bulan November 2020 (sprin peserta diklat ILDP Tahun 2020 Nomor: SPRIN/758/112020 tanggal 12 Nov 2020 terlampir).

Lalu informasi ini saya sampaikan kepada Kakacab saya (bpk Eko Yuyulianda), dan terungkap saat rapat struktural  di tingkat cabang pada tanggal 5 Maret 2021 bahwa (disampaikan Bpk Whendry selaku Kabid USDM) usulan peserta diklat ILDP se Kanwil Sumbariau lupa diusulkan oleh Ibu Asdep USDM Rini Suryani - Disatu sisi, ybs (Bu Rini Suryani) tidak lupa untuk mengusulkan dirinya sebagai peserta Diklat ALDP di tahun 2020.

Hal ini sangat merugikan karir saya, jika alasannya lupa. Karena kesempatan diklat ILDP hanya setahun sekali.
Secara persyaratan saya memenuhi syarat sebagai peserta Diklat ILDP (persyaratan terlampir). Jadi Kesempatan untuk ikut seleksi promosi menjadi  asdep atau kakacab tidak ada secara aturan karena belum ikut Diklat ILDP (belum ada "SIM")

Memang secara teori (regulasi internal) aturannya yang diklat dulu baru duduk (istilahnya Dikduk), namun ada juga yang duduk menjabat dulu diklat kemudian (istilahnya Dukdik), bisa juga dicek pada sprin Diklat ILDP Tahun 2020 ada yang sdh menjabat terlebih dahulu sebelum mengikuti diklat ILDP.

Sebagai Usulan:

Hal lain yang butuh proses penyempurnaan oleh Depdir Human Capital adalah bagaimana mekanisme penyaringan peserta diklat karir yang tertulis dan transparan jika ternyata jumlah peserta yang layak Diklat Karir lebih besar daripada daya tampung. Setahu saya belum ada, sehingga dapat diusulkan proses penyaringannya menjadi peserta dengan melihat beberapa faktor (antisipasi abuse of power), antara lain:

a. Unit Kerjanya (apakah berprestasi atau tidak) dari sisi Key Performance Indicator (KPI), jadi ada kesempatan yang equal tanpa melihat Kantor Pusat, Kantor Wilayah atau Kantor Cabang.

b. Nilai KPI Unit terkait dengan kontribusi Bidangnya (misal pada KPI Cabang Batam Nagoya, semua indikator terkait pelayanan hijau semua dibandingkan dengan kepesertaan), maka Kabid Pelayanan dinilai lebih layak sebagai peserta diklat dibandingkan kabid kepesertaan.

c. Nilai KPI Individu yang bersangkutan, dan
d. Prestasi lainnya.


Tujuan pelaporan juga untuk proses perbaikan sistem pengusulan diklat, dan pemilihan peserta diklat dengan lebih adil dan objektif.

Demikian disampaikan, terimakasih atas perkenan dan kerjasamanya.
