Berdasarkan
ketentuan internal diketahui: 

<ul><li>Pedoman Etika dan Perilaku (Code of
     Conduct) MRT Jakarta Bab III Poin D mengatur “Prinsip-prinsip hubungan
     dengan penyedia barang dan jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan
     jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar.
     Perseroan berkomitmen untuk diantaranya:</li><ul><li>Melaksanakan pengadaan sesuai dengan
      pedoman dan prosedur pengadaan barang dan jasa dan prinsip-prinsip GCG.</li><li>Membawa perlakuan yang sama bagi
      semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan
      keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.</li><li>Menghindari dan mencegah
      penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan
      atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan
      Perseroan”</li></ul><li>Peraturan Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 1 mengatur “Karyawan
      wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta
      ketentuan yang berlaku secara khusus di Perusahaan, termasuk namun tidak
      terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, PP, Core
      Values, Standard Operating Procedure (SOP), Code of Conduct/Pedoman Etika
      dan Perilaku, segala bentuk Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Surat
      Edaran, Instruksi Kerja (Working Instruction) dan ketentuan lainnya yang
      ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau Unit Kerja”</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur “setiap
      karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran
      terhadap ketentuan Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Kode Etik,
      Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala bentuk keputusan akan dikenakan
      sanksi antara lain Surat Teguran, Surat Peringatan 1,2,3 dan/atau
      Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”</li></ul></ul><div>

Apabila merujuk
kepada informasi awal yang disampaikan, laporan direkomendasikan untuk tidak
ditindaklanjuti via WBS dikarenakan informasi yang disampaikan tidak memenuhi
seluruh prinsip 4W1H, tidak adanya bukti, dan tidak adanya tanggapan dari
pelapor sampai batas waktu.</div><div><br></div><div>Namun demikian,
MRT dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan awal, untuk menentukan
tindaklanjut selanjutnya, dikarenakan hal yang dilaporkan pernah juga
dilaporkan di dalam laporan no 13241119002.

</div>