Berdasarkan
ketentuan internal diketahui: 

<ul><li>Pedoman
     Etika dan Perilaku (Code of Conduct) MRT Jakarta pada:</li></ul>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Bab IV
Poin A mengatur “Perilaku sesama insan Perseroan”. Perseroan berkomitmen untuk
diantaranya:

<ul><ul><li>Menghindarkan diri dari perbuatan dan tindakan yang tercela, seperti
      melanggar Peraturan Perusahaan, peraturan perundang-undangan, serta norma
      sosial dan norma susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya.</li></ul></ul><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Bab V
Poin A mengatur “Kepatuhan terhadap hukum”. Perseroan menyadari bahwa kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar bagi
Perseroan untuk dapat&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang wajar
sehingga Insan Perseroan berkomitmen untuk mematuhi segala produk hukum dan
peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perseroan, dengan&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cara:</div>

<ul><ul><li>Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan melaksanakannya secara
      konsisten;</li><li>Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan
      pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.</li></ul></ul><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;Bab V
Poin B mengatur “Memberi dan menerima”. Perseroan berkomitmen menjalankan
bisnisnya secara jujur dan tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada segala
bentuk kecurangan&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dan tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) serta suap.</div>

<ul><li>Peraturan
     Perusahaan pada:</li><ul><li>Pasal 23 ayat 1 mengatur “Karyawan wajib mematuhi segala ketentuan
      peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku secara khusus
      di Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur
      dalam Perjanjian Kerja, PP, Core Values, Standard Operating Procedure
      (SOP), Code of Conduct/Pedoman Etika dan Perilaku, segala bentuk
      Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Surat Edaran, Instruksi Kerja
      (Working Instruction) dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh
      Perusahaan dan/atau Unit Kerja”</li><li>Pasal 62 ayat 1 mengatur “Setiap karyawan yang tidak melaksanakan
      kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian
      Kerja, PP, Core Values, Kode Etik, Peraturan Pelaksanaan dan/atau segala
      bentuk keputusan akan dikenakan sanksi antara lain Surat Teguran, Surat
      Peringatan 1,2,3 dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”</li></ul></ul>

Laporan
direkomendasikan untuk ditindaklanjuti via WBS berdasarkan informasi dan bukti
awal yang disampaikan pelapor.

<br>