<div>Laporan memuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Kepala Departemen &nbsp;(terlapor) sehubungan
dengan aturan jam kerja di unit kerjanya.

&nbsp;

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan:</div>

<ul><li>Pelanggaran jam kerja:</li><ul><li>Kontrak kerja dengan vendor
      diputus dikarenakan ada ketidakbenaran dalam proses pengadaannya yang
      diduga melibatkan pihak internal MRT Jakarta.</li><li>Akibat dari pemutusan kontrak
      tersebut dan menunggu vendor baru terpilih, Terlapor membentuk tim
      mitigasi yang beranggotakan karyawan outsource di divisi X dan karyawan organic
      di departemen Terlapor.</li><li>Terlapor memerintahkan karyawan
      tersebut untuk bekerja shift dengan durasi kerja belasan jam dan juga
      bekerja di hari libur, dimana awalnya sempat diberikan libur 1 hari dalam
      seminggu.</li><li>Atas karyawan yang bekerja di shift
      kerja kedua, Terlapor meminta untuk masuk kantor dari mulai sore sampai jam
      7 di kantor lalu diminta pulang dan melanjutkan pekerjaan di rumah sampai
      pukul 12 malam.</li><li>Slide jadwal shift tidak ada
      persetujuan dan tidak ada tanda tangan dari Direksi atau Human Capital.</li><li>Pekerjaan yang dilakukan
      tersebut tanpa ada kompensasi seperti uang lembur, penggantian cuti dan
      tanpa ada surat perintah tertulis dari Human Capital maupun Direksi.</li><li>Telah melakukan konsultasi ke
      Disnaker dan diinformasikan hal yang dilaporkan merupakan pelanggaran
      serius.</li></ul><li>Pelanggaran kesewenangan atasan
     terhadap bawahan:</li><ul><li>Terlapor menyampaikah hal
      terkait penambahan jam kerja diatas dikarenakan ada pihak pengecut yang
      melaporkan proses pengadaan vendor tersebut sehingga harus diputus
      kontraknya.</li><li>Terlapor melarang jadwal kerja
      diatas diketahui oleh siapapun.</li></ul></ul><div>

Pelapor melampirkan 8 bukti yaitu:</div><div><ul><li>Permintaan untuk
shifting kerja</li><li>Jadwal shift yang
tidak ditandatangani pejabat yang berwenang</li><li>Pemanggilan briefing</li><li>Kerja sampai jam
12 malam</li><li>Kerja 14 jam di
hari sabtu</li><li>Kerja 15 jam di
hari minggu</li><li>Kerja 16 jam di
hari minggu</li><li>Kontrak yang
mengatur waktu dan jam kerja</li></ul>Atas informasi
dan bukti awal yang disampaikan, kami meminta informasi tambahan dan pelapor
menginformasikan:<br></div><div><ul><li>Pelapor maupun
rekan kerja pelapor tidak bersedia dihubungi oleh tim investigasi dikarenakan
sebagian besar masih bekerja di MRT Jakarta.&nbsp;</li><li>Tim mitigasi
sudah tidak lagi melakukan pekerjaan tersebut, karena kejadian yang dilaporkan
terjadi di awal Maret – Mei 2021.</li><li>Pelapor tidak
pernah menanyakan terkait kompensasi kepada terlapor atau pihak lain di MRT
Jakarta karena karyawan diminta untuk bekerja dan tidak banyak tanya.</li><li>Setiap perubahan
jam kerja seharusnya ada persetujuan dari Human Capital atau Direksi dan ada surat
tugas. Hal ini dikarenakan jam kerja tersebut tidak sesuai dengan perjanjian
kontrak kerja.&nbsp;</li><li>Sepengetahuan
pelapor, terlapor mendapatkan SP2 akibat kasus vendor tersebut. Setelah
kejadian tersebut, terlapor malah melakukan tindakan kesewenangan terhadap
bawahan untuk bekerja sesuai kemauan terlapor.</li><li>Terlapor melarang
jadwal kerja diketahui pihak lain diduga dikarenakan hal tersebut akan menjadi
isu di manajemen dan menyalahi kontrak kerja karyawan. Atas informasi ini, pelapor
tidak memiliki bukti dikarenakan disampaikan secara lisan.</li><li>Atas permintaan
terlapor untuk bekerja di rumah sampai jam 12 malam, pelapor tidak memiliki
bukti dikarenakan disampaikan secara lisan. Pelapor meminta dicek di CCTV.</li><li>Apabila ada
perubahan jam kerja di luar kontrak kerja sudah seharusnya ada keputusan resmi
yaitu surat tugas yang diketahui oleh Direksi atau Human Capital. Tidak adanya
tandatangan pejabat berwenang diduga untuk menghindari kesalahan dan
pertanggungjawaban apabila dilaporkan ke Human Capital.</li><li>Atas bukti briefing terlapor, hal yang ingin
disampaikan adalah terlapor melakukan pemberitahuan secara lisan yang merupakan
awal terjadinya kesewenangan atasan dan pelanggaran atas peraturan perusahaan.

&nbsp; <br></li></ul>Pelapor
melampirkan 3 bukti tambahan yaitu:<br></div><div><ul><li>Peraturan Perusahaan
pasal 18 ayat 6 yang menginformasikan perubahan hari atau jam kerja dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Direksi dan pasal 19 ayat 2 yang
menginformasikan adanya perintah tertulis dari atasan apabila kerja lembur.</li><li>Peraturan Perusahaan
pasal 18 mengenai hari dan jam kerja</li><li>Cover peraturan
perusahaan periode 2019 - 2021

</li></ul></div>