Merujuk pada proses Forum Group Discussion (FGD) pada hari ini yang melibatkan unsur Wamenkum, Jamdatun, dan Jamintel, kami memandang terdapat momentum penting untuk melakukan langkah korektif dan mitigatif secara cepat terhadap potensi risiko hukum yang berkembang di lapangan.
Berdasarkan evaluasi awal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian serius sebagai berikut:
1. Potensi Risiko Kepatuhan Perizinan IUJPTL (UU Ketenagalistrikan)
Terdapat indikasi di lapangan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan pada beberapa unit operasional dapat melibatkan penggunaan skema perizinan yang perlu ditelaah lebih lanjut kesesuaiannya dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara entitas pelaksana dan pemegang izin usaha (IUJPTL), maka hal tersebut berpotensi menimbulkan:
risiko administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin,
serta potensi konsekuensi hukum sesuai ketentuan Pasal 54–55 UU Ketenagalistrikan.
Oleh karena itu, diperlukan audit kepatuhan perizinan secara menyeluruh untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran formil maupun material.
2. Penataan Status Ketenagakerjaan dan Kepatuhan Putusan MK
Terdapat dinamika implementasi ketenagakerjaan pasca perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan prinsip perlindungan pekerja.
Dalam konteks fungsi operasional tertentu yang bersifat tetap dan berkelanjutan (core operational function), perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap:
kesesuaian skema alih daya,
kepastian hubungan kerja,
serta potensi risiko sengketa hubungan industrial.
Langkah penataan status hubungan kerja (termasuk PKWTT di PT. PLN sebagai pemberi kerja) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum, bukan semata kebijakan administratif.
3. Aspek Pengamanan Objek Vital Nasional dan Tata Kelola Risiko
Keterlibatan unsur Kejaksaan dalam FGD menunjukkan adanya perhatian serius Danantara Indonesia terhadap aspek kepastian hukum dan pengamanan aset strategis negara.
Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa:
pengelolaan infrastruktur kritikal (seperti gardu induk dan sistem transmisi) berada dalam kerangka kepatuhan penuh terhadap regulasi,
serta memiliki dasar legal yang kuat dan terdokumentasi secara audit-ready.
Pendampingan hukum dari Jamdatun dapat dimaksimalkan untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
4. Rekomendasi Langkah Cepat (Pilot Project dan Audit Kepatuhan)
Sebagai langkah konkret pasca-FGD, kami merekomendasikan:
Pelaksanaan pilot project penataan kepatuhan di satu unit operasional (misalnya ULTG Singkawang) sebagai model implementasi,
Audit menyeluruh terhadap legalitas perizinan IUJPTL per entitas operasional, bukan hanya pada level induk,
Evaluasi skema ketenagakerjaan berbasis risiko hukum dan fungsi inti operasional.
Kesimpulan
FGD yang telah dilaksanakan memberikan momentum strategis bagi Danantara untuk memperkuat kepatuhan, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum di sektor ketenagalistrikan dan ketenagakerjaan.
Langkah korektif yang cepat dan terukur akan memberikan kepastian hukum, melindungi aset strategis negara, serta menghindarkan potensi sengketa di kemudian hari.
Kami siap mendukung dengan data pendukung tambahan apabila diperlukan untuk mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut.