Meskipun ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus dan Pasal 66 telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing tidak serta-merta hilang.
Sebelum perubahan tersebut, Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) secara tegas mengatur bahwa apabila syarat outsourcing tidak terpenuhi, maka demi hukum (ipso jure) hubungan kerja beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Norma ini merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik alih daya yang bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, norma eksplisit mengenai ‘beralih demi hukum’ memang tidak lagi dirumuskan secara tegas sebagaimana rezim sebelumnya. Namun demikian, prinsip perlindungan pekerja outsourcing tetap hidup dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi, asas perlindungan pekerja, serta doktrin hubungan kerja nyata (substance over form).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada pokoknya menegaskan bahwa praktik outsourcing tidak boleh menghilangkan kepastian kerja, perlindungan hak pekerja, maupun tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan demikian, apabila dalam praktik ditemukan bahwa syarat legalitas outsourcing tidak terpenuhi, pekerjaan bersifat inti/vital, atau badan usaha penyedia tenaga kerja tidak memenuhi persyaratan hukum sektoral, maka secara prinsip hukum dapat timbul konsekuensi pengalihan tanggung jawab hubungan kerja kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
Oleh karena itu, meskipun rumusan normatif Pasal 65 ayat (8) telah dihapus, prinsip ipso jure dalam hubungan kerja outsourcing pada hakikatnya masih tetap relevan sebagai prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal terjadi cacat legalitas dan penyalahgunaan mekanisme alih daya.