TANGGAPAN


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Tidak memberikan hak kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam hal kebutuhan mutasi dan promosi dengan syarat harus memenuhi kompetensi dan kapabilitas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan

o	Apakah dugaan pelanggaran sehubungan dengan informasi yang BapakIbu sampaikan yaitu dengan syarat harus memenuhi kompetensi dan kapabilitas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan.
Pasal 47 PKB Poin (1) Butir (k) Mengabaikan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang yang berkaitan dengan job description (dalam hal ini sebagai Kepala Operasi Penerbangan yang tupoksi-nya antara lain memastikan pemantapan sertifikasi setiap Penerbang berjalan dengan baik dan lancar mengikuti perundangan yang berlaku). 
Pasal 49 PKB Butir (a) Melakukan perampasan terhadap barang danatau uang milik sesama Pegawai (secara tidak langsung terkait penerimaan FATA). 
Pasal 49 PKB Butir (p) Melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif (dalam hal ini membedakan perlakuan terhadap kesempatan pemantapan sertifikasi dan peningkatan kompetensi untuk studi lanjut S3). 
PENJELASAN TAMBAHAN: 
Bahwasanya Pelapor tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Captain Airbus A330 sejak November 2023 dikarenakan tidak diberi kesempatan yang sama untuk melakukan pemantapan sertifikasi dalam rangka kegiatan terbang sehingga kehilangan kesempatan mendapatkan insentif tambahan dalam bentuk FATA per bulan. 
Kesulitan memperoleh jadwal belajar selama menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya untuk Program Doktor Manajemen Kampus Jakarta, sehingga sebagai Pelapor merasakan baik lahir dan batin ada perlakuan diskriminatif di mana Terlapor yang mengetahui bahwasanya Atasan Langsung Terlapor dalam hal ini Director of Operation (Sdr. TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA) telah memberikan ijin dan meminta Terlapor mengkoordinasikan terkait dengan penjadwalan.


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Tidak menerima pegawai dengan kompetensi yang lebih mendapat prioritas kesempatan pengembangan

o	Apakah informasi yang BapakIbu ingin sampaikan dengan penjelasan tersebut? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan.
Pasal 49 PKB Butir (p) Melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif (dalam hal ini membedakan perlakuan terhadap kesempatan pemantapan sertifikasi dan peningkatan kompetensi untuk studi lanjut S3). 
PENJELASAN TAMBAHAN:
Dengan posisi yang dimiliki sebagai Flight Operations Group Head harusnya datang dengan pengetahuan yang lebih dari Pelapor yang hanya sebagai Captain (pelaksana), sehingga seharusnya bisa memunculkan ide untuk memberikan kesempatan baik itu di sebuah penempatan atau lainnya (dalam hal di mana Terlapor bisa menempatkan Pelapor di posisi yang bukan saja memberikan dampak positif kepada Perusahaan akan tetapi lebih dari itu menyelesaikan permasalahan yang ada).
Akan tetapi yang terjadi malahan Pelapor kesulitan memperoleh jadwal belajar selama menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya untuk Program Doktor Manajemen Kampus Jakarta, sehingga sebagai Pelapor merasa ada perlakuan diskriminatif di mana Terlapor mengetahui bahwasanya Atasan Langsung Terlapor dalam hal ini Director of Operation (Sdr. TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA) telah memberikan ijin dan meminta Terlapor mengkoordinasikan terkait dengan penjadwalan. Namun demikian tidak ada tindak lanjut dari unit terkait mengenai penyesuaian penjadwalan.


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Membeda-bedakan pegawai yang mengarah kepada bentuk diskriminasi untuk mendapatkan prioritas dilakukan mutasi atau promosi, di luar alasan kompetensi

o	Apakah yang BapakIbu maksud dengan mengarah kepada bentuk diskriminasi untuk mendapatkan prioritas dilakukan mutasi atau promosi? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan.
Pasal 49 PKB Butir (p) Melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif (dalam hal ini membedakan perlakuan terhadap kesempatan pemantapan sertifikasi dan peningkatan kompetensi untuk studi lanjut S3). 
PENJELASAN TAMBAHAN:
Penjelasan dari yang sebelumnya bisa digunakan juga bahwasanya dengan logika yang sama yakni posisi yang dimiliki sebagai Flight Operations Group Head harusnya datang dengan pengetahuan yang lebih dari Pelapor yang hanya sebagai Captain (pelaksana), sehingga seharusnya bisa memberikan kesempatan baik itu di sebuah penempatan atau lainnya (dalam hal di mana Terlapor bisa menempatkan Pelapor di posisi yang bukan saja memberikan dampak positif kepada Perusahaan akan tetapi lebih dari itu menyelesaikan permasalahan yang ada).
Akan tetapi yang terjadi malahan membiarkan seakan tidak mengetahui dan tidak menganggap kompetensi yang dimiliki Pelapor; dimana Pelapor memiliki pengetahuan dengan kredibilitas sebagai lulusan S2 cum laude predicate di Business Management universitas bereputasi Unggul, dengan pengalaman lebih dari 22 tahun Pegawai Tetap dan jam terbang lebih dari 8000 hours sebagai seorang Captain, sehingga Pelapor merasa ada perlakuan diskriminatif untuk tidak mendapatkan kesempatan membantu meningkatkan reputasi dan upaya Perusahaan melakukan turnaround dari keadaan yang di alami paska pandemik, sekaligus dalam upaya Pelapor meningkatkan pengetahuan manajemen strategi sebagai seorang kandidat Doktor Ilmu Manajemen yang pada akhirnya akan dapat membantu memberikan saran dan perbaikan terhadap kinerja dan reputasi Perusahaan.


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Melakukan office politic untuk mutasi atau promosi

o	Apakah yang BapakIbu maksud dengan office politic? Mohon dapat diberikan penjelasan tambahan.
Praktik OFFICE POLITICS yang tidak etis dan dapat melanggar beberapa prinsip dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia, antara lain:
1.	Dalam konteks promosi atau mutasi, seharusnya keputusan diambil berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang relevan. Menempatkan individu yang lebih junior dan kurang berpengalaman (dalam hal jam terbang dan pendidikan) di posisi yang seharusnya diisi oleh individu yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi (seperti Captain dengan 15000 jam terbang dan kandidat Doktor) menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses seleksi.
2.	Pedoman Etika menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai berdasarkan kompetensi dan kapabilitas. Tindakan ini menciptakan ketidakadilan dan dapat merusak moral serta motivasi pegawai yang lebih berkualitas, yang merasa diabaikan dalam proses promosi.
3.	Memilih untuk mempromosikan seseorang yang tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi yang memadai dapat berdampak negatif pada kinerja tim dan keseluruhan operasional perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang buruk dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri penerbangan.
4.	Praktik office politics yang tidak etis dapat menciptakan suasana kerja yang tidak sehat, di mana pegawai merasa bahwa keberhasilan mereka tidak ditentukan oleh kinerja dan kompetensi, tetapi oleh hubungan pribadi atau politik. Ini dapat mengurangi kepercayaan pegawai terhadap manajemen dan merusak budaya organisasi yang seharusnya mendukung transparansi dan akuntabilitas.
PENJELASAN TAMBAHAN:
Nepotisme: Jika Terlapor memiliki hubungan pribadi atau koneksi dengan individu yang dipromosikan, ini dapat dianggap sebagai nepotisme. Memilih seseorang berdasarkan hubungan pribadi daripada kualifikasi dan kompetensi yang relevan adalah bentuk office politics yang tidak etis.
Manipulasi Informasi: Dugaan adanya upaya untuk memanipulasi informasi atau menyembunyikan fakta-fakta penting mengenai kualifikasi dan pengalaman kandidat yang lebih senior. Ini bisa termasuk mengabaikan atau meremehkan prestasi dan pengalaman Pelapor sebagai Captain yang lebih senior dan juga kandidat Doktor.
Membentuk Aliansi: Terlapor patut diduga membentuk aliansi dengan individu tertentu dalam organisasi (dalam hal ini Presiden APG, Sdr. RULI WIJAYA) untuk mendukung keputusan promosi. Ini bisa melibatkan pengaruh dari rekan-rekan atau atasan (dalam hal ini Sdr. TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA) yang mendukung keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang sebenarnya.
Pengabaian Proses Seleksi yang Adil: Mengabaikan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk promosi dan mutasi, seperti evaluasi kinerja yang objektif, dapat menjadi bentuk office politics. Ini menunjukkan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan subjektif, bukan berdasarkan kriteria yang jelas dan adil.
Penciptaan Persepsi Positif: Patut diduga adanya upaya untuk menciptakan persepsi positif tentang individu yang dipromosikan melalui komunikasi yang strategis, seperti mempromosikan pencapaian kecil dengan mengabaikan kekurangan yang signifikan.
Penggunaan Kekuasaan Posisi: Menggunakan posisi sebagai Flight Operations Group Head untuk mempengaruhi keputusan promosi danatau penjatuhan disiplin demi kepentingan pribadi atau untuk menguntungkan individukelompok tertentu, meskipun tidak memenuhi syarat, adalah bentuk abuse of power.


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang merugikan Perusahaan untuk keuntungan pribadi dan Pihak lain

o	Apakah contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga terlapor mendapatkan keuntungan pribadi?
Contoh penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam situasi di mana saat Chief Pilot (Sdr. SATRIO DEWANDORO) menjatuhkan disiplin yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 55 PKB kepada Pelapor, dan pada akibatnya menyebabkan Pihak Personalia dalam hal ini Pejabat Pembuat SKEP (Sdr. EKSITARINO IRIANTO) memilih untuk tidak mengikuti kaidah dan prosedur yang berlaku yang pada akhirnya melakukan penipuan dan pemalsuan untuk memasukkan keterangan yang tidak ada dan tidak dilakukan dalam hal ini hak mengajukan keberatan terhadap yang di sangkakan demi sekedar Flight Operations Group Head (Atasan Langsung dari Chief Pilot) mendapatkan keuntungan pribadi, yang mana dapat juga mencakup beberapa skenario sebagai berikut:
1.	Penyalahgunaan Prosedur Disiplin: Terlapor mungkin memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi keputusan disiplin yang diambil oleh Chief Pilot. Misalnya, jika seorang bawahan melanggar prosedur, Chief Pilot mungkin merasa tertekan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat daripada yang seharusnya, demi menjaga hubungan baik dengan Terlapor, yang mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam hal tersebut.
2.	Pengabaian Pelanggaran Serupa: Jika Terlapor memiliki hubungan dekat dengan pegawai tertentu yang juga melanggar prosedur, ia mungkin mengabaikan pelanggaran tersebut atau memberikan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan Captain lain yang tidak memiliki hubungan ataupun kedekatan. Ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan disiplin.
3.	Manipulasi Penilaian Kinerja: Terlapor dapat memanipulasi penilaian kinerja untuk memberikan keuntungan kepada Captain tertentu, misalnya dengan memberikan penilaian yang lebih baik kepada yang dekat dengannya, meskipun mereka tidak memenuhi kriteria yang sama dengan yang dijatuhi sanksi.
4.	Penyalahgunaan Informasi: Terlapor mungkin memiliki akses ke informasi yang tidak seharusnya dibagikan, dan menggunakan informasi tersebut untuk mempengaruhi keputusan disiplin. Misalnya, Terlapor bisa saja menggunakan informasi internal untuk melindungi pihak tertentu dari sanksi.
5.	Penciptaan Lingkungan Kerja yang Tidak Adil: Dengan menciptakan lingkungan di mana Pegawai merasa bahwa keputusan disiplin tidak diambil secara objektif, Terlapor dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya sendiri, dengan menguntungkan pegawai yang mendukungnya atau yang memiliki hubungan baik dengannya.
6.	Konflik Kepentingan: Jika Terlapor memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan yang diambil, seperti hubungan bisnis atau pribadi dengan pihak yang diuntungkan, ini dapat dianggap sebagai konflik kepentingan.
7.	Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Keuntungan Pribadi: Terlapor dapat menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, seperti promosi atau proyek yang menguntungkan, sebagai imbalan atas dukungan atau loyalitas, sementara yang lebih kompeten diabaikan.
Praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diatur dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan integritas dalam pengambilan keputusan.

o	Mohon dapat disampaikan bukti atas penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terlapor mendapatkan keuntungan pribadi.
Pelapor sudah melaporkan terlebih dahulu ke Pihak Keamanan Perusahaan terkait hal ini dan sedang dalam proses investigasi dengan Surat Perintah Tugas: JKTDKSPT900582024.
Dimana kami sebagai Pelapor memfokuskan kepada niat jahat (mens rea) di mana seharusnya Terlapor berperan aktif dan mengingatkan bawahannya dalam hal ini Chief Pilot untuk berpedoman dan mengikuti ketentuan tahapan prosedur yang ada sehingga tidak berakibat kerugian moril dan materiil bagi Pelapor, akan tetapi memilih berdiam diri dan menyalahgunakan kewenangannya demi menjaga penilaian kinerja pribadi Terlapor di atas penderitaan orang lain yang mana seharusnya berperan melindungi hak Pelapor dalam hal pemberian sanksi yang tidak sesuai untuk mendapatkan perlakuan yang berasaskan keadilan dengan prinsip-prinsip presumption of innocence until proven otherwise; di mana ada referensi pasal-pasal pendukung dari Perjanjian Kerja Bersama sebagai berikut:
Pasal 55 Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat II dan III
Setelah Pegawai menerima Surat Pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pegawai mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kepada atasan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
Setelah atasan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka keberatan dimaksud wajib dibicarakan ditingkat Bipartit dengan SEKARGA danatau dengan Pegawai apabila tidak menjadi anggota Serikat Pekerja pada tanggal yang ditentukan oleh atasan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
Pasal 59 Keberatan Atas Sanksi Pelanggaran Disiplin
Pegawai dapat mengajukan keberatan atas penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin tingkat II dan III.
Keberatan atas penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin diajukan secara tertulis kepada atasan langsung Pejabat yang berwenang menghukum (PYBM) disertai alasan-alasannya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

o	Apakah contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga pihak lain mendapatkan keuntungan pribadi?
Contoh penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh seorang Terlapor sehingga pihak lain, seperti Chief Pilot, mendapatkan keuntungan pribadi dapat mencakup beberapa skenario berikut:
1.	Pemberian Proyek atau Tugas Khusus: Terlapor dapat memberikan proyek atau tugas penerbangan tertentu secara eksklusif kepada Chief Pilot yang memiliki hubungan pribadi, meskipun ada pilot lain yang lebih berkualitas atau lebih berpengalaman. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi tugas dan peluang.
2.	Pengabaian Pelanggaran oleh Chief Pilot: Jika Chief Pilot melakukan pelanggaran prosedur atau kebijakan, Terlapor mungkin memilih untuk tidak mengambil tindakan atau memberikan sanksi yang lebih ringan, sehingga memberikan keuntungan kepada Chief Pilot dan menciptakan persepsi bahwa ada perlakuan istimewa.
3.	Manipulasi Penilaian Kinerja: Terlapor dapat memanipulasi penilaian kinerja untuk memberikan penilaian yang lebih baik kepada Chief Pilot, meskipun kinerja mereka tidak memenuhi standar yang sama dengan pilot lain. 
4.	Penyalahgunaan Akses Informasi: Terlapor mungkin memiliki akses ke informasi internal yang tidak seharusnya dibagikan, dan menggunakan informasi tersebut untuk memberikan keuntungan kepada Chief Pilot.
5.	Konflik Kepentingan: Jika Terlapor memiliki hubungan bisnis atau pribadi dengan Chief Pilot, ia mungkin saja membuat keputusan yang menguntungkan Chief Pilot, seperti memilih mereka untuk penerbangan yang lebih menguntungkan atau proyek yang lebih menarik, meskipun ada kandidat lain yang lebih layak.
6.	Penyalahgunaan Sumber Daya Perusahaan: Terlapor dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan, seperti pesawat atau fasilitas, untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan Chief Pilot, yang dapat merugikan perusahaan secara finansial.
7.	Penciptaan Lingkungan Kerja yang Tidak Sehat: Dengan menciptakan lingkungan di mana pegawai merasa bahwa keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi, Terlapor dapat memperkuat posisinya sendiri dan memberikan keuntungan kepada Chief Pilot yang mendukungnya, sementara pegawai lain merasa terpinggirkan.
8.	Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Rekrutmen: Terlapor dapat mempengaruhi proses rekrutmen untuk memilih kandidat yang lebih dekat dengan Chief Pilot, meskipun ada kandidat lain yang lebih memenuhi syarat, sehingga memberikan keuntungan kepada Chief Pilot dalam hal ini.
o	Siapakah pihak lain yang mendapatkan keuntungan tersebut?
1.	Sdr. SATRIO DEWANDORO (Chief Pilot)
2.	Sdr. HOTMAN JHON PARULIAN SIMBOLON (Pjs. Chief Pilot)

o	Mohon dapat disampaikan bukti atas penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan pihak lain mendapatkan keuntungan.
Pelapor sudah melaporkan bukti bahwasanya Sdr. Satrio Dewandoro dan Sdr. Hotman Jhon Parulian Simbolon mendapatkan keuntungan dan juga terkait pelanggaran disiplin tingkat 3 (tiga) ke Pihak Keamanan Perusahaan terkait hal ini dan sedang dalam proses investigasi.


	Atas informasi yang disampaikan yaitu Menawarkan atau mengarahkan orang lain untuk memberikan gratifikasi

o	Siapakah orang lain yang dimaksud?
Selain para Chief Pilot per fleet dan seluruh Penerbang di jajaran OF, nama-nama berikut menjadi pihak terkait atau patut di duga menerima melalui rekening pribadi:
1.	Sdr. RIA APRILIA RAMADHANI (Sekretaris VP JKTOFGA)
2.	Sdr. ADITYA PRAMA WIJAYA (Deputy Training Airbus A330)
3.	Sdr. M. FATHUL HUDA (FOSA FOSO Airbus A330)

o	Mohon dapat disampaikan bukti yang menunjukkan terlapor menawarkan gratifikasi dan mengarahkan orang lain untuk memberikan gratifikasi.
Lebih kepada mengarahkan orang lain (dalam hal ini selain tersebut di atas adalah para penerbang yang ada dalam jajaran Flight Operations) untuk memberikan gratifikasi, bahwasanya dengan email (dalam Lampiran 10 Dana Bantuan Sosial) Terlapor kepada jajaran OF dan Penerbang perihal bantuan sosial kepada rekan (outsourcing, cleaner, security, dll) bulan April 2023; yang mana ternyata masih terus dilakukan di bulan November 2024 oleh orang lain (Sdr. ADITYA PRAMA WIJAYA) yang mana juga memiliki benturan kepentingan yang sama seperti Terlapor. Dan kegiatan semacam ini berlangsung di Unit Airbus A330 yang mana dilakukan hal yang sama dan seharusnya ketentuan tersendiri dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia terkait pemberian bantuan rekan kerja utamanya yang ada benturan kepentingan, seperti tampilan screenshot WhatsApp berikut:
1.                2.   
3.                4.  


	Atas informasi yang disampaikan yaitu TUMPAL MANUMPAK HUTAPEA, Director of Operations, Operations  JKTDO

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Tumpal Manumpak Hutapea?
Beberapa pelanggaran yang dapat disematkan kepada Bapak Tumpal Manumpak Hutapea terkait keterlibatan yang bersangkutan dengan perlakuan tidak adil yang dilakukan Terlapor (Sdr. ELGAR SUNDARA) terhadap Pelapor dalam hal penempatan, promosi, dan pengembangan kompetensi.
1.	Pelanggaran Terhadap Kesetaraan Kesempatan
Berdasarkan Pedoman Etika Kerja, terdapat prinsip yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, dan pengembangan kompetensi. Dalam hal ini, Pelapor yang mana memiliki S2 cum laude, 8000 jam in command, dan 22 tahun sebagai pegawai tetap; tetapi tidak diberikan kesempatan yang sama, maka ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam penempatan dan promosi.
2.	Pelanggaran Terhadap Prosedur Pengembangan Kompetensi
Jika Pelapor tidak mendapatkan kesempatan untuk pemantapan sertifikasi dan mengalami kesulitan dalam penjadwalan pengembangan kompetensi, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap haknya sebagai pegawai untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pedoman Etika Kerja menyatakan bahwa pegawai harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka.
3.	Pelanggaran Terhadap UU BUMN dan UU Persero
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan BUMN diharuskan untuk tetap dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam hal Bapak Tumpal Manumpak Hutapea tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pelapor, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.
4.	Pelanggaran Terhadap Hak Pegawai
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pegawai berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam hal promosi dan pengembangan karier. Jika terdapat bukti bahwa keputusan yang diambil oleh Bapak Tumpal Manumpak Hutapea didasarkan pada faktor-faktor yang tidak objektif atau diskriminatif, maka ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan keluhan atau tindakan hukum.

o	Mohon dapat disampaikan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Tumpal Manumpak Hutapea?
	Yang seharusnya di lakukan, sebagai berikut:
Memberikan hak kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam hal kebutuhan mutasi dan promosi dengan syarat harus memenuhi kompetensi dan kapabilitas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Menerima pegawai dengan kompetensi yang lebih mendapat prioritas kesempatan pengembangan. Senantiasa melakukan peningkatan kompetensi baik melalui program perusahaan maupun self learning.
	Yang tidak boleh ditampilkan, sebagai berikut:
Membeda-bedakan pegawai yang mengarah kepada bentuk diskriminasi untuk mendapatkan prioritas dilakukan mutasi atau promosi, di luar alasan kompetensi. Atasan tidak membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya danatau tidak mengembangkan kariernya.
	Bukti-bukti atas dugaan pelanggaran, sebagai berikut:
1.	Lampiran (2) Kesediaan Dukungan Studi Lanjut, tapi tidak dilakukan.
2.	Lampiran (3) Tindak Lanjut Pelaksanaan Studi, malahan mendapat diskriminasi.
	Atas informasi yang disampaikan yaitu PRASETIO, Director of Finance and Risk Management, Finance and Risk Management  JKTDF

o	Apakah informasi yang diketahui oleh bapak Prasetio sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor?
Beliau mengetahui keinginan Pelapor untuk melanjutkan studi dan bahkan memberikan rekomendasi untuk Program Doktor di Garuda Indonesia Training Centre tanggal 9 Februari 2023. Dan di pertemuan selanjutnya dengan beliau bahkan membicarakan tentang framework dari disertasi yang akan di angkat oleh Pelapor. Di kesempatan lainnya memastikan bahwasanya kegiatan ini diketahui oleh baik Terlapor maupun Bapak Tumpal Hutapea, dan berharap dukungan dari Pelapor baik saran, ide, maupun perbaikan yang bisa diberikan khususnya kegiatan pembelajaran di Garuda Indonesia.
 

	Atas file lampiran 1

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email dari Bapak di tanggal 30 Desember 2024 tersebut?
Pasal 49 PKB Butir (d) MENGINTIMIDASI SESAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KERJA 
Dalam hal ini lewat tangan orang lain Sdr. Aditya Prama Wijaya (mengancam agar mencabut laporan karena kalau tidak akan berdampak kepada keselamatan keluarga); yang mana seharusnya permintaan klarifikasi oleh Chief Pilot (Sdr. Hotman Simbolon) per email  tanggal 16 Desember 2024 terkait pelanggaran yang dilaporkan Pelapor yang antara lain: tentang penganiayaan yang di alami Pelapor sebelumnya dalam kegiatan training simulator di GITC oleh Sdr. Ardi Indratmo Wardiman, dan juga kehilangan kesempatan memperbaharui sertifikasi dan kesulitan penjadwalan untuk peningkatan kompetensi yang ditanggapi dengan permintaan klarifikasi oleh Chief Pilot (Sdr. Hotman Simbolon) bukannya diteruskan ke unit terkait dalam hal ini Pihak Keamanan Perusahaan, yang mana kemudian di fasilitasi oleh Terlapor untuk di buatkan jadwal klarifikasi pada tanggal 19 Desember 2024 mulai pukul 10.00  14.00 di Kantor Airbus GMB Lantai 2, akan tetapi yang bersangkutan keduanya tidak ada; yang terjadi malahan Pelapor di interogasi oleh Sdr. Aditya dan Sdr. Lukman selama hampir 3 jam di ruang briefing tertutup di lantai 2 Garuda Management Building.
Pasal 49 PKB Butir (p) MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF 
Dalam hal ini membedakan perlakuan terhadap kesempatan yang sama dalam rangka pemantapan sertifikasi yang terakhir kali mendapat kesempatan di tanggal 17 April 2023 dan juga dalam rangka peningkatan kompetensi untuk studi lanjut S3 yang tidak ditindak lanjuti terkait penyesuaian jadwal dan diteruskan ke bawahannya (Chief Pilot) walaupun menurut keterangan Direktur Operasi sebagai atasan Terlapor telah diketahui dan disetujui. 


	Atas file lampiran 6

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Klarifikasi CASE tanggal 15 Agustus 2024 tersebut?
Pasal 49 PKB Butir (p) MELAKUKAN PERBUATAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF 
Memperlakukan dengan tidak adil dan tidak mengindahkan prinsip perlakuan yang sama dalam hal klarifikasi kehadiran absensi dari pihak lain di luar OF (dalam hal ini OJ) tanpa memberitahu Pelapor, akan tetapi memakai tangan Chief Pilot (dalam hal ini di perpanjang kembali lewat tangan Sdr. Amelia Maresti), sungguh sangat tidak berkeadilan dan mengindahkan asas-asas perlakuan yang sama dan perlakuan yang terlalu membeda-bedakan. Apalagi memakai dasar yang di luar konteks terkait Pasal 45 Butir (b) Absensi, itu adalah konteks kegiatan kerja bagi Pegawai Darat. Yang mana penjadwalan yang dilakukan Pelapor dalam rangka kegiatan proses pemulihan kesehatan yang tengah ditangani oleh Garuda Sentra Medika terkait keluhan LBP (lower back pain), yang mana tidak ada hubungan sama sekali perihal absensi.


	Atas file lampiran 7

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Tindak Lanjut Pelaksanaan Studi tersebut?
Pasal 47 PKB Poin (1) Butir (k) MENGABAIKAN PENUGASAN TERTULIS DARI ATASAN YANG BERWENANG YANG BERKAITAN DENGAN JOB DESC
Manakala Direktur Operasi sebagai atasan dari Terlapor telah mengetahui dan menyetujui kegiatan pemantapan kompetensi Pelapor, seyogyanya Terlapor melakukan koreksi terhadap penjadwalan yang mengakibatkan kesulitan bagi Pelapor melakukan kegiatan studi karena adanya prasyarat absensi untuk lanjut ke semester selanjutnya. Itu adalah bagian dari deskripsi kerja Terlapor, mengabaikannya adalah sebuah pelanggaran.


	Atas file lampiran 8

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Permohonan Pengembangan Kompetensi an. Gunawan Wibisono tersebut?
Pasal 47 PKB Poin (1) Butir (d) ATASAN TIDAK MEMBIMBING BAWAHANNYA DALAM MENGEMBANGKAN KARIERNYA
Manakala tidak mendapatkan hal tersebut baik dari Chief Pilot maupun Terlapor, akhirnya Pelapor harus meminta bimbingan dan arahan ke atasan baik itu Direktur Operasi dan Direktur Human Capital; yang mana tempat Terlapor sebelumnya sebagai Training Expert juga tidak mendapat arahan dan bimbingan terkait karier, yang terjadi malahan mendapat intimidasi dan perlakuan diskriminatif yang berakibat berubahnya sistem ERP dari Training Expert ke Captain tanpa pemberitahuan ataupun SKEP. Pelapor telah melakukan pelaporan pelanggaran ini sebelumnya, saat ini tengah dalam proses investigasi. Jadi bisa disimpulkan terkait file lampiran 8 ini; berusaha menjelaskan bahwasanya Terlapor tidak membimbing Pelapor dalam mengembangkan kariernya sampai akhirnya Pelapor bermaksud melakukan audiensi kepada Direktur Human Capital yang dianggap cukup memahami terkait pengembangan karier.


	Atas file lampiran 9

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Payroll Deductions without Consent tersebut?
Pasal 47 PKB Poin (2) Butir (m) TIDAK MEMPERHATIKAN DAN MENYELESAIKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SETIAP LAPORAN YANG DITERIMA MENGENAI PELANGGARAN DISIPLIN
Bahwasanya ada pelanggaran disiplin yang Pelapor sudah laporkan sebelumnya kepada unit Personalia terkait pemotongan iuran Koperasi Andalan Pilot Garuda (KOPAPG) sebesar seratus ribu rupiah per bulan yang sudah berlangsung sejak organisasi itu terbentuk, yang mana Pelapor tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apa pun kepada organisasi itu untuk melakukan pemotongan langsung dari gaji. Namun per hari ini tidak ada balasan ataupun tindak lanjut dari pihak mana pun, termasuk Terlapor.


	Atas file lampiran 10

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Dana Bantuan Sosial tersebut?
Pasal 49 PKB Butir (k) MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI
Terkait dugaan gratifikasi yang sudah di jelaskan sebelumnya di halaman 5 dan 6.


	Atas file lampiran 11

o	Apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor sehubungan dengan email Permohonan Kesediaan Dukungan Studi Lanjut tersebut?
Pasal 47 PKB Poin (1) Butir (d) ATASAN TIDAK MEMBIMBING BAWAHANNYA DALAM MENGEMBANGKAN KARIERNYA
Manakala tidak mendapatkan hal tersebut baik dari Chief Pilot maupun Terlapor, akhirnya Pelapor harus meminta bimbingan dan arahan ke atasan dari Terlapor yakni Direktur Operasi. Tidak melakukan bimbingan kepada bawahan dalam hal pengembangan karier adalah sebuah pelanggaran.