<div><b>What:&nbsp;&nbsp;</b></div><ul><li>Laporan
     memuat pengaduan dari seorang pekerja di sektor pelabuhan atas dugaan
     pelanggaran UU mengenai pekerjaan outsourcing (alih daya) atas pekerjaan
     inti.</li><li>Laporan
     juga memuat pengaduan mengenai JICT yang melarang pegawai alih daya/ PKWT
     untuk berserikat.</li><li>Pelapor
     bekerja sebagai buruh di sektor pelabuhan, yaitu di Terminal UTC 1 PT
     Jakarta International Container Terminal (JICT), yang merupakan anak
     perusahaan dari Pelindo (IPC).</li></ul><div><b>When:</b></div><ul><li>Selama
     12 tahun Pelapor bekerja di Terminal UTC 1 PT Jakarta International
     Container Terminal (JICT).</li></ul><div><b>Where:</b></div><ul><li>di Terminal
     UTC 1 PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara</li></ul><div><b>Who:</b></div><ul><li>Manajemen
     JICT yang bertanggung jawab atas kebijakan SDM dan vendor-vendor terkait.</li></ul><div><b>How:</b></div><ul><li>Pelapor
     telah bekerja selama 12 tahun sebagai Tallyman dan naik jabatan menjadi
     Operator RTGC. Namun, selama masa pengabdian tersebut, status kepegawaian Pelapor
     tetap berada di bawah pihak ketiga (alih daya) dengan sistem PKWT yang
     harus diperbaharui setiap 3 hingga 6 bulan sekali.</li><li>Sehubungan
     dengan terbitnya PP No. 7 Tahun 2026 yang memberikan ketegasan mengenai
     batasan pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdayakan, Pelapor
     menyampaikan informasi sebagai berikut:</li></ul><div><b>1. Penyimpangan Jenis Pekerjaan Inti:</b></div><ul><ul><li>Praktik alih daya di JICT mencakup posisi-posisi
      vital yang merupakan jantung operasional Pelabuhan, memiliki risiko
      tinggi, dan membutuhkan keahlian khusus, antara lain:</li></ul></ul><ul><li>Operator Crane</li><li>Operator RTGC</li><li>Operator FD</li><li>Operator Headtruck</li><li>Tallyman</li></ul><div><b>2. Ketimpangan Kesejahteraan dan Keadilan:</b></div><ul><li>Posisi-posisi tersebut memikul tanggung jawab
besar di lapangan sehingga sangat tidak adil jika pekerjaan inti tersebut
terus-menerus dialihdayakan melalui pihak ketiga.</li><li>Terdapat
kesenjangan yang sangat mencolok antara gaji pekerja alihdaya dengan karyawan
tetap JICT.</li></ul><div><b>3. Harapan Kembalinya Marwah Pekerjaan:</b></div><ul><ul><li>Pada
tahun 1999, posisi seperti Operator RTGC merupakan karyawan tetap.</li></ul><li>Pelapor ingin menyampaikan bahwa ada misinterpretasi
klasifikasi pekerjaan yang saat ini terjadi, yaitu adanya ketimpangan logika
operasional di mana posisi Operator Crane, Operator RTGC, Operator Headtruck,
dan Tallyman dikategorikan sebagai "Penunjang Operasional". Hal tersebut
sangat keliru dikarenakan:</li><ul><li>Jantung
Pendapatan (Revenue Generator): Tanpa Operator Crane dan RTGC, tidak ada
pergerakan peti kemas. Tanpa pergerakan peti kemas, tidak ada pendapatan bagi
perusahaan. Ini adalah definisi fundamental dari Pekerjaan Inti (*Core Business</li><li>Sertifikasi
Spesifik (SIO): Pengoperasian alat berat memerlukan SIO (Surat Izin Operator)
yang diterbitkan negara. Menyerahkan tanggung jawab aset bernilai miliaran
rupiah dan risiko keselamatan nyawa kepada tenaga vendor dengan kontrak jangka
pendek (PKWT) adalah praktik yang sangat berisiko bagi keberlanjutan BUMN.</li><li>Inkonsistensi
Regulasi: Mengacu pada PP No. 7 Tahun 2026, pemerintah telah memberikan batasan
tegas. Pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi bagian dari
rantai produksi utama pelabuhan tidak dapat dipisahkan menjadi jasa penunjang
pihak ketiga.</li></ul></ul><div><b>&nbsp;</b></div><ul><li>Pelapor memohon agar pemerintah melalui
Danantara mengambil langkah nyata berupa:</li><ul><li>Audit Klasifikasi Jabatan: Melakukan peninjauan
ulang terhadap seluruh daftar pekerja yang dialihdayakan untuk memastikan
kepatuhan terhadap UU yang berlaku.</li><li>Instruksi Transisi Status Kerja :
Menginstruksikan kepada Manajemen Pelindo dan anak perusahaannya untuk Menyusun
roadmap atas pengangkatan karyawan tetap bagi tenaga ahli di lini inti bisnis
yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun.</li><li>Pengawasan Ketat K3 dan Kesejahteraan:
Memastikan bahwa risiko kerja tinggi yang dipikul sebanding dengan jaminan
sosial dan kesejahteraan yang stabil.</li></ul></ul><div><b>&nbsp;</b></div><div><b>Bukti:</b></div><ul><li>Pelapor
     menyebutkan bahwa bukti permulaan berupa slip gaji PKWT yang tidak
     sebanding dengan risiko kerja, kontrak kerja yang terus diperbarui untuk
     posisi inti, dan dokumentasi keluhan (nasi basi/fasilitas) yang tidak
     pernah ditindaklanjuti, namun Pelapor tidak melampirkan bukti yang dimaksud.</li></ul>