Laporan memuat dugaan penyalahgunaan
wewenang dan nepotisme terkait beasiswa pegawai LPS.

&nbsp;

<br><br>Pelapor menginformasikan:

<ul>
 <li>Pihak-pihak yang terlibat yaitu
     terlapor 1 dan terlapor 2</li>
 <li>Sehubungan dengan terlapor 1:</li>
 <ul>
  <li>Menerima beasiswa LPDP dan harus
      memulai perkuliahannya di bulan Agustus 2023 dimana:</li>
  <ul>
   <li>Jurusan yang diikuti adalah
       Public Policy. Pelapor berpendapat jurusan ini tidak ada hubungannya
       dengan LPS.</li>
   <li>Sudah berangkat ke USA di
       tanggal 14-18 Agustus 2023 dengan menggunakan ijin cuti.</li>
  </ul>
  <li>Beasiswa LPDP mengharuskan
      terlapor 1 untuk mengundurkan diri dikarenakan program pendidikan yang
      diikutinya adalah selama 2 tahun dikarenakan tidak cukup hanya mengambil
      cuti tanpa dibayar (unpaid leave) yang batas maksimalnya hanya 1 tahun.</li>
  <li>Melakukan komunikasi dengan
      terlapor 2</li>
 </ul>
 <li>Sehubungan dengan terlapor 2:</li>
 <ul>
  <li>Melakukan proses seleksi
      beasiswa LPS lebih awal yaitu di bulan Mei dimana biasanya proses seleksi
      dilakukan di semester 2. Hal ini diindikasikan terlapor 2 mengupayakan
      agar:</li>
  <ul>
   <li>Terlapor 1 dapat memperoleh
       beasiswa LPSnya sebelum keberangkatan di bulan Agustus dan sebelum cuti
       terlapor 1 habis.</li>
   <li>Terlapor 1 dapat tetap melanjutkan
       kuliahnya dengan alasan beasiswa LPS.</li>
  </ul>
  <li>Terdapat program jurusan
      Public Policy di beasiswa tahun 2023, dimana tidak pernah ada jurusan Public
      Policy di program-program sebelumnya. Pelapor berpendapat atas hal ini adalah
      penyalahgunaan wewenang terlapor 2 untuk kepentingan terlapor 1, bukan
      untuk kepentingan LPS.</li>
  <li>Adanya arahan dari terlapor 2
      untuk mengusulkan kelulusan terlapor 1 lebih awal dibandingkan peserta
      lainnya. Atas hal ini, pelapor menginformasikan informasinya masih belum
      dapat dipastikan kebenarannya.</li>
  <li>Atas hal tersebut, pelapor
      berpendapat:</li>
  <ul>
   <li>Telah terjadi penyelewengan
       kewenangan untuk kepentingan pribadi/kelompok atau hubungan lain.</li>
   <li>Telah terjadi nepotisme yaitu
       memberikan perlakukan special kepada orang-orang yang memiliki hubungan.</li>
   <li>Telah merusak budaya LPS dan
       berpotensi menciptakan pemahaman bahwa peraturan dapat dilanggar dan
       tidak ada integritas.</li>
  </ul>
 </ul>
</ul>

&nbsp;

&nbsp;

Pelapor juga melampirkan beberapa
bukti yaitu: 

<ul>
 <li>Pengumuman beasiswa 2023 yang memuat
     jurusan Public Policy.</li>
 <li>Bukti pengumuman beasiswa telah
     dimulai dari awal bulan Mei.</li>
 <li>Pengumuman beasiswa 2022 yang
     tidak memuat jurusan Public Policy.</li>
 <li>Bukti pengumuman beasiswa yang
     dimulai pada semester 2.</li>
 <li>Pengumuman beasiswa 2021 yang
     tidak memuat jurusan Public Policy.</li>
 <li>Bukti pengumuman beasiswa yang
     dimulai pada semester 2.</li>
</ul>